14 Sya'ban 1445 H | Sabtu, 24 Februari 2024
×
Korban Mafia Tanah di Riau Jahit Mulut, Anggota DPR Desak Jokowi Segera Tuntaskan Masalah Mereka
dpr | Rabu, 29 November 2023 | 15:41:33 WIB
Editor : Budi Harjo | Penulis : Edison
Masyarakat Suku Sakai korban mafia tanah yang tengah protes dengan aksi jahit mulut

Jakarta, (Supernews)- Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Riau, Effendy Sianipar mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menyelesaikan masalah masyarakat suku sakai di Provinsi Riau yang menjadi korban mafia tanah. 

Dimana akibat tak kunjung menemukan penyelesaian yang semestinya, sejak Selasa 28 November 2023 kemarin masyarakat tersebut telah melakukan aksi jahit mulut di kantor Gubernur Riau.

"Masalah ini sudah terlalu lama, masyarakat kecewa karena pemerintah Jokowi tidak kunjung menuntaskan masalah mereka. Karena itu sejak kemarin mereka melakukan aksi unjuk rasa jahit mulut, jangan ditunggu-tunggu lagi tolong Presiden segera selesaikan," ujar Effendy Sianipar kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Politisi PDI-Perjuangan itu lantas meminta Presiden Jokowi segera mungkin memanggil Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sitinurbaya Bakar, guna meminta pertanggungjawaban mereka terkait upayah yang sudah dilakukan dalam penyelesian konflik mafia tanah itu.

"Saya berharap Presiden segera panggil itu Mentri ATR/BPN dan KLHK. Karena masyarakat suku sakai sudah bolak balik melaporkan masalah ini kepada mereka. Tapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya. Presiden harus ambil alih masalah ini dan segera kembalikan tanah masyarakat yang sudah dua puluh tujuh tahun dikuasi oleh mafia tanah," tegasnya.

Selain itu Effendy Sianipar juga mewanti-wanti pemerintah, agar serius menyelesaikan masalah tersebut. Pasalnya dia menilai tingkat kekecewaan masyarakat suku sakai terhadap penyelesaian masalah tanah mereka yang dikuasai mafia tanah ini, sudah semakin memuncak.

Sehingga jika tak kunjung mendapatkan penyelesaian, dirinya khawatir akan terjadi tindakan nekat dari masyarakat yang gelap mata.

"Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, segala kemungkinan dapat terjadi. Kemarin mereka orasi, sekarang jahit mulut dan kedepan kita tidak tau lagi," terangnya.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media, sejak Selasa 28 November 2023 puluhan relawan melakukan aksi jahit mulut di gerbang samping Kantor Gubernur Riau (Gubri), dan aksi tersebut masih berlanjut hibgga hari ini. Sedikitnya ada 30 warga yang tergabung dalam aksi jahit mulut itu.

Aksi tersebut terkait persoalan sengketa lahan 2.500 hektare di Desa Kota Garo Tapung Hilir, Kampar, Riau yang tak kunjung tuntas. Para relawan ini melakukan aksi jahit mulut sambil membentangkan spanduk "Kami hanya menunggu kebijakan Presiden RI Joko Widodo".

Koordinator Aksi Antoni Fitra mengatakan, aksi jahit mulut ini terkait masalah 2.500 hektar lahan pertanian milik masyarakat suku sakai di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Yang sejak 27 tahun terakhir dikuasi dan diusahai oleh para mafia tanah sebagai perkebunan kelapa sawit.

Parahnya lagi sejak perkebunan kelapa sawit 2.500 hektar itu berdiri, hingga sekarang kepemilikannya masih mengatasnamakan kelompok tani masyarakat suku sakai.

"Dua ribu lima ratus hektar lahan pertanian milik masyarakat suku sakai, sudah dua puluh tujuh tahun dikuasai mafia tanah. Para mafia itu mendirikan kebun sawit di atasnya dengan mengatas namakan kelompok tani masyarakat suku sakai. Tetapi faktanya masyarakat suku sakai sebagai pemiliknya tidak mendapatkan apa-apa dari perkebunan itu, melainkan mereka kehilangan lahan pertanian," ujar aktivis GerLamata itu.

Adapun tuntutan masa aksi jahit mulut di antarnya meminta Gubernur menyurati Presiden RI untuk menurunkan perintah tugas kepada Satuan Tugas Tindak Pidana Pertanahan, menangkap dan mengadili mafia tanah di areal 2.500 hektare di Desa Kota Garo Kampar Provinsi Riau. Serta mengembalikan kepemilikan tanah kepada masyarakat suku sakai.***

 


Index
JK: Hak Angket Bisa Hapus Kecurigaan Kecurangan Pemilu 2024
JK: Hak Angket Bisa Hapus Kecurigaan Kecurangan Pemilu 2024
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00:00 WIB
Raih Suara Terbesar di Sulut, Sekjen Taruna Merah Putih Dipastikan Melenggang ke Senayan
Retno Marsudi Bersuara Lantang di ICJ, Desak Israel Mundur dari Palestina
AS Kecam Pemukiman Baru Israel di Tepi Barat sebagai Pelanggaran Hukum Internasional
Duel Sengit di Wembley: Chelsea vs Liverpool dalam Final Carabao Cup
Paloh Siap Jadi Oposisi Jika Pasangan Capres-cawapres NasDem Kalah di Pilpres 2024
KPU: Pemungutan Suara Ulang Membludak, Ada 686 TPS
KPU: Pemungutan Suara Ulang Membludak, Ada 686 TPS
Sabtu, 24 Februari 2024 | 07:00:00 WIB
Bawaslu Akan Bahas Audit Sirekap dalam Rapat Pleno
Bawaslu Akan Bahas Audit Sirekap dalam Rapat Pleno
Sabtu, 24 Februari 2024 | 06:00:00 WIB
Prabowo Gelar Pertemuan Tertutup dengan Gibran di Rumah Kartanegara
Surya Paloh: Wajib Dukung Hak Angket untuk Ungkap Kecurangan Pilpres 2024

supernews
Korup dan Berwatak Dinasti, Jokowi Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Presiden
Pembangunan IKN Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun 2024, Meskipun Investor Asing Nol dan 30 Persen APBN Telah Terpakai
Mengenal Tumbuhan Kratom Bahan Herbal Yang Disebut Sebagai 'Narkotika Baru' dan Kontroversi di Indonesia
Jokowi Didesak Setop Main-main Perangkat Negara di Pemilu 2024 Dan Segera Mundur Dari Jabatan Presiden
Index
Pakar HTN: Hak Angket DPR Tak Bisa Batalkan Hasil Pemilu 2024
PPP Tolak Usulan Hak Angket, Adian: Ada Kecurangan Vulgar Kita Diam Saja?
Pimpinan Komisi II DPR Tegaskan Tidak Ada Yang Bisa Menghalangi Hak Angket dan Tidak Perlu Takut
Dukung Hak Angket, Waketum Hanura : Pemilu 2024 Adalah Pemilu yang Paling Najis
Harga Beras Naik, Sri Mulyani: Waspadai Dampak Inflasi
Harga Beras Naik, Sri Mulyani: Waspadai Dampak Inflasi
Jumat, 23 Februari 2024 | 14:59:08 WIB
Kajiannya Dibubarkan Banser: Siapa Ustaz Syafiq Basalamah?
Kajiannya Dibubarkan Banser: Siapa Ustaz Syafiq Basalamah?
Jumat, 23 Februari 2024 | 13:46:53 WIB
Para Kades di Kalbar Diminta Berlomba Wujudkan Desa Anti Korupsi
GP Ansor Bubarkan Pengajian Syafiq Riza Basalamah di Surabaya, Jemaah Ricuh
Polisi Tahan Pelaku Korupsi Penerimaan PPPK di Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara
Pernah Kudeta Partai Demokrat, Hubungan AHY dan Moeldoko Akan Terus Memanas
pemerintahan
Presiden Pastikan Gedung Graha Pers di Yogyakarta Segera Dibangun Pemerintah Tahun ini
Usai Lantik AHY Jadi Mentri ATR/BPN, Jokowi : Saya Kira Beliau Bisa
Tanam Mangrove Bersama PWI, Siti Nurbaya : Pers Penting untuk Kehidupan
Juli Mendatang Pemindahan ASN ke IKN Dimulai, Yang Duluan Dapat Insentif
Image Show
 
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Gunung Bromo
Kamis, 16 November 2023 | 23:42:18 WIB
Kabaharkam Bahas Netralitas Polri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
daerah
Para Kades di Kalbar Diminta Berlomba Wujudkan Desa Anti Korupsi
Polisi Tahan Pelaku Korupsi Penerimaan PPPK di Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara
Lasarus Kembali Raih Suara Pileg Terbesar di Kalbar, Pakar : Dia Layak Jadi Gubernur
Bongkar Pasang Suara PDI-P di Dapil Neraka Sumut III, Bukan Bertambah Suara Junimart Girsang Justru Berkurang
Politik
JK: Hak Angket Bisa Hapus Kecurigaan Kecurangan Pemilu 2024
JK: Hak Angket Bisa Hapus Kecurigaan Kecurangan Pemilu 2024
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00:00 WIB
Raih Suara Terbesar di Sulut, Sekjen Taruna Merah Putih Dipastikan Melenggang ke Senayan
Retno Marsudi Bersuara Lantang di ICJ, Desak Israel Mundur dari Palestina
Paloh Siap Jadi Oposisi Jika Pasangan Capres-cawapres NasDem Kalah di Pilpres 2024

ekonomi
Harga Beras Naik, Sri Mulyani: Waspadai Dampak Inflasi
Harga Beras Naik, Sri Mulyani: Waspadai Dampak Inflasi
Jumat, 23 Februari 2024 | 14:59:08 WIB
Ternyata Beberapa Minggu Sebelum Pemilu 2024 Peredaran Uang di Indonesia Sangat Tinggi Mencapai Rp8 Ribu Triliun
Jokowi Inginkan Penyaluran Bansos Berlangsung Hingga Juni, Kemenkeu : Anggarannya Rp 17,5 Triliun
Terdampak Automatic Adjustment, Kementrian Perdagangan Maksimalkan Anggaran Belanja Untuk Program Strategis
Hukum
Kasus Ujaran Kebencian Akun TikTok @presiden_ono_niha Dinyatakan Lengkap, Tersangka Terancam 6 Tahun Penjara
KPK Tetapkan 10 Anak Buahnya Sebagai Tersangka Pungli Senilai Rp 6 Miliar Lebih
Angota KKB Yang Terlibat Sejumlah Aksi Teror Ditangkap Saat Berpura-pura Menjadi Warga Biasa
Anak Vincent Rompies Terlibat Dalam Kasus 'Bullying' Hingga Korban Masuk RS
Nasional
AS Kecam Pemukiman Baru Israel di Tepi Barat sebagai Pelanggaran Hukum Internasional
KPU: Pemungutan Suara Ulang Membludak, Ada 686 TPS
KPU: Pemungutan Suara Ulang Membludak, Ada 686 TPS

Sabtu, 24 Februari 2024 | 07:00:00 WIB
Bawaslu Akan Bahas Audit Sirekap dalam Rapat Pleno
Bawaslu Akan Bahas Audit Sirekap dalam Rapat Pleno

Sabtu, 24 Februari 2024 | 06:00:00 WIB
Kajiannya Dibubarkan Banser: Siapa Ustaz Syafiq Basalamah?
Kajiannya Dibubarkan Banser: Siapa Ustaz Syafiq Basalamah?

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:46:53 WIB

internasional
AS Kecam Pemukiman Baru Israel di Tepi Barat sebagai Pelanggaran Hukum Internasional
Sidang ICJ: AS dan Rusia Sampaikan Argumen tentang Pendudukan Israel di Palestina
Hubungan AS-Rusia Semakin Tegang: Joe Biden Kecam Putin atas Kematian Pemimpin Oposisi Rusia
Magnus Carlsen Juarai Turnamen Catur Freestyle G.O.A.T. Challenge 2024
olahraga
Duel Sengit di Wembley: Chelsea vs Liverpool dalam Final Carabao Cup
Meski Kalah AC Milan Tetap Melaju ke 16 Besar Liga Eropa
Meski Kalah AC Milan Tetap Melaju ke 16 Besar Liga Eropa
Jumat, 23 Februari 2024 | 11:45:56 WIB
Walau Kalah 2-3 Melawan Rennes, AC Milan Dipastikan Tetap Lolos 16 Besar Liga Europa 2023-2024
Jelang Big Match Liga Champions: Fakta Menarik Napoli vs Barcelona


News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Super News
Daerah
CARI BERITA
Korban Mafia Tanah di Riau Jahit Mulut, Anggota DPR Desak Jokowi Segera Tuntaskan Masalah Mereka
dpr | Rabu, 29 November 2023 | 15:41:33 WIB
Editor : Budi Harjo | Penulis : Edison
Masyarakat Suku Sakai korban mafia tanah yang tengah protes dengan aksi jahit mulut
Pilihan Redaksi

Jakarta, (Supernews)- Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Riau, Effendy Sianipar mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menyelesaikan masalah masyarakat suku sakai di Provinsi Riau yang menjadi korban mafia tanah. 

Dimana akibat tak kunjung menemukan penyelesaian yang semestinya, sejak Selasa 28 November 2023 kemarin masyarakat tersebut telah melakukan aksi jahit mulut di kantor Gubernur Riau.

"Masalah ini sudah terlalu lama, masyarakat kecewa karena pemerintah Jokowi tidak kunjung menuntaskan masalah mereka. Karena itu sejak kemarin mereka melakukan aksi unjuk rasa jahit mulut, jangan ditunggu-tunggu lagi tolong Presiden segera selesaikan," ujar Effendy Sianipar kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Politisi PDI-Perjuangan itu lantas meminta Presiden Jokowi segera mungkin memanggil Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sitinurbaya Bakar, guna meminta pertanggungjawaban mereka terkait upayah yang sudah dilakukan dalam penyelesian konflik mafia tanah itu.

"Saya berharap Presiden segera panggil itu Mentri ATR/BPN dan KLHK. Karena masyarakat suku sakai sudah bolak balik melaporkan masalah ini kepada mereka. Tapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya. Presiden harus ambil alih masalah ini dan segera kembalikan tanah masyarakat yang sudah dua puluh tujuh tahun dikuasi oleh mafia tanah," tegasnya.

Selain itu Effendy Sianipar juga mewanti-wanti pemerintah, agar serius menyelesaikan masalah tersebut. Pasalnya dia menilai tingkat kekecewaan masyarakat suku sakai terhadap penyelesaian masalah tanah mereka yang dikuasai mafia tanah ini, sudah semakin memuncak.

Sehingga jika tak kunjung mendapatkan penyelesaian, dirinya khawatir akan terjadi tindakan nekat dari masyarakat yang gelap mata.

"Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, segala kemungkinan dapat terjadi. Kemarin mereka orasi, sekarang jahit mulut dan kedepan kita tidak tau lagi," terangnya.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media, sejak Selasa 28 November 2023 puluhan relawan melakukan aksi jahit mulut di gerbang samping Kantor Gubernur Riau (Gubri), dan aksi tersebut masih berlanjut hibgga hari ini. Sedikitnya ada 30 warga yang tergabung dalam aksi jahit mulut itu.

Aksi tersebut terkait persoalan sengketa lahan 2.500 hektare di Desa Kota Garo Tapung Hilir, Kampar, Riau yang tak kunjung tuntas. Para relawan ini melakukan aksi jahit mulut sambil membentangkan spanduk "Kami hanya menunggu kebijakan Presiden RI Joko Widodo".

Koordinator Aksi Antoni Fitra mengatakan, aksi jahit mulut ini terkait masalah 2.500 hektar lahan pertanian milik masyarakat suku sakai di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Yang sejak 27 tahun terakhir dikuasi dan diusahai oleh para mafia tanah sebagai perkebunan kelapa sawit.

Parahnya lagi sejak perkebunan kelapa sawit 2.500 hektar itu berdiri, hingga sekarang kepemilikannya masih mengatasnamakan kelompok tani masyarakat suku sakai.

"Dua ribu lima ratus hektar lahan pertanian milik masyarakat suku sakai, sudah dua puluh tujuh tahun dikuasai mafia tanah. Para mafia itu mendirikan kebun sawit di atasnya dengan mengatas namakan kelompok tani masyarakat suku sakai. Tetapi faktanya masyarakat suku sakai sebagai pemiliknya tidak mendapatkan apa-apa dari perkebunan itu, melainkan mereka kehilangan lahan pertanian," ujar aktivis GerLamata itu.

Adapun tuntutan masa aksi jahit mulut di antarnya meminta Gubernur menyurati Presiden RI untuk menurunkan perintah tugas kepada Satuan Tugas Tindak Pidana Pertanahan, menangkap dan mengadili mafia tanah di areal 2.500 hektare di Desa Kota Garo Kampar Provinsi Riau. Serta mengembalikan kepemilikan tanah kepada masyarakat suku sakai.***

 


Artikel Terbaru
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00:00 WIB
Sabtu, 24 Februari 2024 | 07:00:00 WIB
Sabtu, 24 Februari 2024 | 06:00:00 WIB
Jumat, 23 Februari 2024 | 17:00:00 WIB
Jumat, 23 Februari 2024 | 14:59:08 WIB