14 Sya'ban 1445 H | Sabtu, 24 Februari 2024
√ó
Jokowi Didesak Setop Main-main Perangkat Negara di Pemilu 2024 Dan Segera Mundur Dari Jabatan Presiden
supernews | Kamis, 23 November 2023 | 12:37:56 WIB
Editor : edison | Penulis : Edison
Presiden Jokowi dengan senyum cawe-cawenya yang khas

Jakarta, (Supernews)- Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) meminta Presiden Joko Widodo serius menjaga netralitas selama menghadapi Pemilu 2024. Mereka menduga Jokowi memanfaatkan perangkat negara untuk kepentingan politiknya.

"Presiden Joko Widodo hentikan permainan dengan infrastruktur negara. Jaga dan pastikan netralitas Polri. Lebih jauh lagi, dirinya (Jokowi) mengundurkan diri atau menteri-menterinya yang terlibat dalam pencalonan atau tim pendukung disuruh mundur, pecat-pecatin semuanya," kata Ketua PBHI Julius Ibran.

Julius menyinggung soal dugaan pelanggaran Pemilu 2019 yang memicu kericuhan di tengah masyarakat. Dia menduga saat itu Jokowi yang kembali maju sebagai calon presiden petahana memanfaatkan infrastruktur negara, mulai dari kementerian, lembaga, TNI maupun Polri, untuk ambisi politiknya.

Berdasarkan data pelanggaran Pemilu 2019 yang diterbitkan Bawaslu RI pada 4 November 2019, terdapat 16.134 pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana, 1.475 pelanggaran hukum lainnya, dan 2.578 bukan pelanggaran.

Menurutnya, situasi saat ini mirip dengan Pemilu 2019. Mulai dari syarat peserta pilpres yang diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Dugaan nepotisme maupun dinasti politik Jokowi, hingga penunjukan pejabat baik kepala daerah, TNI, hingga Polri.

Menurut Julius, hal-hal tersebut menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada proses pemilu dan instansi negara, baik yang menjadi 'kaki tangan' Jokowi maupun yang menjadi wasit dalam penyelenggaraan pemilu, yakni Bawaslu, KPU, dan DKPP.

 

Rakyat Sudah Muak Dengan Cawe-Cawe Jokowi

Sebelumnya Direktur Eksekutif Center for Research on Ethic Economy and Democracy (CREED) Yoseph Billie Dosiwoda, mendesak pihak-pihak eksekutif yang berada di bawah kekusaan Istana dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera bersikap netral dalam mengahadapi pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Desakan itu disampaikan Yoseph Billie, mengingat tontonan politik yang belakangan ini terjadi. Dimana akhir-akhir ini publik sering kali disuguhkan tontonan panggung politik yang jauh dari nilai etika demokrasi dan minus pendidikan politik. Pasalnya dari sejumlah peristiwa politik yang terjadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkesan lebih mengedepankan keberpihakannya terhadap keluarganya semata.

"Apa yang kita saksikan belakangan ini jelas etika demokrasinya sangat rendah dan terbilang tidak ada nilai pendidikan politiknya. Mengapa? kita lihat saja Jokowi sebagai Presiden terasa fokus mengatur keberpihakannya kepada keluarganya saja. Mulai dari mengkondisikan posisi Gibran sebagai Cawapres dan Kaesang sebagai Ketum PSI yang baliho sudah tersebar dimana-mana," ujar Yoseph Billie kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/11/2023).

"Untuk itu Istana harus segera bersikap netral, jangan sampai ikut-ikutan. Sudah cukuplah sampai disitu apa yang terjadi belakangan ini, ada oknum Polisi yang pasang baliho, ada intervensi kepada partai tertentu, cukup.  Rakyat saya rasa juga sudah muak dengan itu semua," lanjutnya.

Lebih lanjut dirinya juga mengungkapkan, hal-hal penyebab munculnya asumsi ketidak netralan Presiden Jokowi itu, kian terlihat jelas pasca penunjukan Jendral Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI. Dimana selama ini Jendral Agus Subiyanto sebelumnya sudah cukup santer disebut-sebut sebagai orangnya Jokowi.

Ditambah lagi dengan penunjukan para penjabat (Pj)  Kepala Daerah yang diduga kuat keseluruhannya adalah orang dekat Jokowi, hal itupun secara langsung telah mengabaikan rekrutmen  merried sistem yang ideal.

"Jadi istilah 'Genk Solo' itukan saat ini semakin jelas adanya, setelah Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo  yang jelas-jelas orangnya Jokowi, kini dicalonkan lagi Jendral Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Makin kuatlah barang itu, mereka inikan orang-orangnya Jokowi sejak beliau menjabat sebagai Walikota, ditambah lagi dengan Pj Kepala Daerah," ungkapnya.

Menurutnya, pernyataan-pernyataan yang menuding Istana dan lembaga-lembaga di bawahnya tidak netral, saat ini sudah tidak dapat terbantahkan lagi. Sekalipun ribuan kali Polri dan TNI menyatakan sikap bahwa mereka netral, semua itu hanya akan menambah keyakinan publik atas keberpihakan mereka kepada calon wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Istana jangan seolah-olah menjalankan aturan tetapi mengabaikan nilai-nilai etika kedaulatan rakyat dalam Pemilu harus dijaga sebagai legitimasi mandat rakyat. Isu politik dinasty yang mengatakan Jokowi sedang membangun demokrasi seperti kerajaan dan tagar #kamimuak dari masyarakat sipil, saya rasa sudah cukup untuk memastikan kalau rakyat yakin tidak ada netralitas Jokowi di Pemilu ini," jelasnya.

 

Jika Jokowi Masih Memimpin Pemilu 2024 Dipastikan Tidak Netral

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebelumnya menilai Pemilu 2024 rentan kecurangan. Salah satu faktornya karena Jokowi ikut cawe-cawe dalam gelaran pesta demokrasi tersebut.

"Pemilu 2024 akan diragukan berjalan secara netral dan imparsial, sebab diwarnai berbagai manuver politik penguasa untuk berpihak pada calon tertentu, seperti halnya politik cawe-cawe Presiden Joko Widodo," jelas KontraS dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/11/2023).

KontraS juga menyoroti netralitas aparat, Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai lembaga negara dan ASN sudah terlihat ada kecenderungan dimobilisasi.

"Potensi ketidaknetralan pun dipertegas dengan penunjukan Pj Kepala Daerah yang jauh dari akuntabilitas publik, terlibatnya TNI-Polri, mobilisasi ASN hingga tidak netralnya Mahkamah Konstitusi," kata KontraS.**


Index
JK: Hak Angket Bisa Hapus Kecurigaan Kecurangan Pemilu 2024
JK: Hak Angket Bisa Hapus Kecurigaan Kecurangan Pemilu 2024
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00:00 WIB
Raih Suara Terbesar di Sulut, Sekjen Taruna Merah Putih Dipastikan Melenggang ke Senayan
Retno Marsudi Bersuara Lantang di ICJ, Desak Israel Mundur dari Palestina
AS Kecam Pemukiman Baru Israel di Tepi Barat sebagai Pelanggaran Hukum Internasional
Duel Sengit di Wembley: Chelsea vs Liverpool dalam Final Carabao Cup
Paloh Siap Jadi Oposisi Jika Pasangan Capres-cawapres NasDem Kalah di Pilpres 2024
KPU: Pemungutan Suara Ulang Membludak, Ada 686 TPS
KPU: Pemungutan Suara Ulang Membludak, Ada 686 TPS
Sabtu, 24 Februari 2024 | 07:00:00 WIB
Bawaslu Akan Bahas Audit Sirekap dalam Rapat Pleno
Bawaslu Akan Bahas Audit Sirekap dalam Rapat Pleno
Sabtu, 24 Februari 2024 | 06:00:00 WIB
Prabowo Gelar Pertemuan Tertutup dengan Gibran di Rumah Kartanegara
Surya Paloh: Wajib Dukung Hak Angket untuk Ungkap Kecurangan Pilpres 2024

supernews
Korup dan Berwatak Dinasti, Jokowi Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Presiden
Pembangunan IKN Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun 2024, Meskipun Investor Asing Nol dan 30 Persen APBN Telah Terpakai
Mengenal Tumbuhan Kratom Bahan Herbal Yang Disebut Sebagai 'Narkotika Baru' dan Kontroversi di Indonesia
Jokowi Didesak Setop Main-main Perangkat Negara di Pemilu 2024 Dan Segera Mundur Dari Jabatan Presiden
Index
Pakar HTN: Hak Angket DPR Tak Bisa Batalkan Hasil Pemilu 2024
PPP Tolak Usulan Hak Angket, Adian: Ada Kecurangan Vulgar Kita Diam Saja?
Pimpinan Komisi II DPR Tegaskan Tidak Ada Yang Bisa Menghalangi Hak Angket dan Tidak Perlu Takut
Dukung Hak Angket, Waketum Hanura : Pemilu 2024 Adalah Pemilu yang Paling Najis
Harga Beras Naik, Sri Mulyani: Waspadai Dampak Inflasi
Harga Beras Naik, Sri Mulyani: Waspadai Dampak Inflasi
Jumat, 23 Februari 2024 | 14:59:08 WIB
Kajiannya Dibubarkan Banser: Siapa Ustaz Syafiq Basalamah?
Kajiannya Dibubarkan Banser: Siapa Ustaz Syafiq Basalamah?
Jumat, 23 Februari 2024 | 13:46:53 WIB
Para Kades di Kalbar Diminta Berlomba Wujudkan Desa Anti Korupsi
GP Ansor Bubarkan Pengajian Syafiq Riza Basalamah di Surabaya, Jemaah Ricuh
Polisi Tahan Pelaku Korupsi Penerimaan PPPK di Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara
Pernah Kudeta Partai Demokrat, Hubungan AHY dan Moeldoko Akan Terus Memanas
pemerintahan
Presiden Pastikan Gedung Graha Pers di Yogyakarta Segera Dibangun Pemerintah Tahun ini
Usai Lantik AHY Jadi Mentri ATR/BPN, Jokowi : Saya Kira Beliau Bisa
Tanam Mangrove Bersama PWI, Siti Nurbaya : Pers Penting untuk Kehidupan
Juli Mendatang Pemindahan ASN ke IKN Dimulai, Yang Duluan Dapat Insentif
Image Show
 
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Gunung Bromo
Kamis, 16 November 2023 | 23:42:18 WIB
Kabaharkam Bahas Netralitas Polri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
daerah
Para Kades di Kalbar Diminta Berlomba Wujudkan Desa Anti Korupsi
Polisi Tahan Pelaku Korupsi Penerimaan PPPK di Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara
Lasarus Kembali Raih Suara Pileg Terbesar di Kalbar, Pakar : Dia Layak Jadi Gubernur
Bongkar Pasang Suara PDI-P di Dapil Neraka Sumut III, Bukan Bertambah Suara Junimart Girsang Justru Berkurang
Politik
JK: Hak Angket Bisa Hapus Kecurigaan Kecurangan Pemilu 2024
JK: Hak Angket Bisa Hapus Kecurigaan Kecurangan Pemilu 2024
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00:00 WIB
Raih Suara Terbesar di Sulut, Sekjen Taruna Merah Putih Dipastikan Melenggang ke Senayan
Retno Marsudi Bersuara Lantang di ICJ, Desak Israel Mundur dari Palestina
Paloh Siap Jadi Oposisi Jika Pasangan Capres-cawapres NasDem Kalah di Pilpres 2024

ekonomi
Harga Beras Naik, Sri Mulyani: Waspadai Dampak Inflasi
Harga Beras Naik, Sri Mulyani: Waspadai Dampak Inflasi
Jumat, 23 Februari 2024 | 14:59:08 WIB
Ternyata Beberapa Minggu Sebelum Pemilu 2024 Peredaran Uang di Indonesia Sangat Tinggi Mencapai Rp8 Ribu Triliun
Jokowi Inginkan Penyaluran Bansos Berlangsung Hingga Juni, Kemenkeu : Anggarannya Rp 17,5 Triliun
Terdampak Automatic Adjustment, Kementrian Perdagangan Maksimalkan Anggaran Belanja Untuk Program Strategis
Hukum
Kasus Ujaran Kebencian Akun TikTok @presiden_ono_niha Dinyatakan Lengkap, Tersangka Terancam 6 Tahun Penjara
KPK Tetapkan 10 Anak Buahnya Sebagai Tersangka Pungli Senilai Rp 6 Miliar Lebih
Angota KKB Yang Terlibat Sejumlah Aksi Teror Ditangkap Saat Berpura-pura Menjadi Warga Biasa
Anak Vincent Rompies Terlibat Dalam Kasus 'Bullying' Hingga Korban Masuk RS
Nasional
AS Kecam Pemukiman Baru Israel di Tepi Barat sebagai Pelanggaran Hukum Internasional
KPU: Pemungutan Suara Ulang Membludak, Ada 686 TPS
KPU: Pemungutan Suara Ulang Membludak, Ada 686 TPS

Sabtu, 24 Februari 2024 | 07:00:00 WIB
Bawaslu Akan Bahas Audit Sirekap dalam Rapat Pleno
Bawaslu Akan Bahas Audit Sirekap dalam Rapat Pleno

Sabtu, 24 Februari 2024 | 06:00:00 WIB
Kajiannya Dibubarkan Banser: Siapa Ustaz Syafiq Basalamah?
Kajiannya Dibubarkan Banser: Siapa Ustaz Syafiq Basalamah?

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:46:53 WIB

internasional
AS Kecam Pemukiman Baru Israel di Tepi Barat sebagai Pelanggaran Hukum Internasional
Sidang ICJ: AS dan Rusia Sampaikan Argumen tentang Pendudukan Israel di Palestina
Hubungan AS-Rusia Semakin Tegang: Joe Biden Kecam Putin atas Kematian Pemimpin Oposisi Rusia
Magnus Carlsen Juarai Turnamen Catur Freestyle G.O.A.T. Challenge 2024
olahraga
Duel Sengit di Wembley: Chelsea vs Liverpool dalam Final Carabao Cup
Meski Kalah AC Milan Tetap Melaju ke 16 Besar Liga Eropa
Meski Kalah AC Milan Tetap Melaju ke 16 Besar Liga Eropa
Jumat, 23 Februari 2024 | 11:45:56 WIB
Walau Kalah 2-3 Melawan Rennes, AC Milan Dipastikan Tetap Lolos 16 Besar Liga Europa 2023-2024
Jelang Big Match Liga Champions: Fakta Menarik Napoli vs Barcelona


News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Super News
Daerah
CARI BERITA
Jokowi Didesak Setop Main-main Perangkat Negara di Pemilu 2024 Dan Segera Mundur Dari Jabatan Presiden
supernews | Kamis, 23 November 2023 | 12:37:56 WIB
Editor : edison | Penulis : Edison
Presiden Jokowi dengan senyum cawe-cawenya yang khas
Pilihan Redaksi

Jakarta, (Supernews)- Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) meminta Presiden Joko Widodo serius menjaga netralitas selama menghadapi Pemilu 2024. Mereka menduga Jokowi memanfaatkan perangkat negara untuk kepentingan politiknya.

"Presiden Joko Widodo hentikan permainan dengan infrastruktur negara. Jaga dan pastikan netralitas Polri. Lebih jauh lagi, dirinya (Jokowi) mengundurkan diri atau menteri-menterinya yang terlibat dalam pencalonan atau tim pendukung disuruh mundur, pecat-pecatin semuanya," kata Ketua PBHI Julius Ibran.

Julius menyinggung soal dugaan pelanggaran Pemilu 2019 yang memicu kericuhan di tengah masyarakat. Dia menduga saat itu Jokowi yang kembali maju sebagai calon presiden petahana memanfaatkan infrastruktur negara, mulai dari kementerian, lembaga, TNI maupun Polri, untuk ambisi politiknya.

Berdasarkan data pelanggaran Pemilu 2019 yang diterbitkan Bawaslu RI pada 4 November 2019, terdapat 16.134 pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana, 1.475 pelanggaran hukum lainnya, dan 2.578 bukan pelanggaran.

Menurutnya, situasi saat ini mirip dengan Pemilu 2019. Mulai dari syarat peserta pilpres yang diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Dugaan nepotisme maupun dinasti politik Jokowi, hingga penunjukan pejabat baik kepala daerah, TNI, hingga Polri.

Menurut Julius, hal-hal tersebut menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada proses pemilu dan instansi negara, baik yang menjadi 'kaki tangan' Jokowi maupun yang menjadi wasit dalam penyelenggaraan pemilu, yakni Bawaslu, KPU, dan DKPP.

 

Rakyat Sudah Muak Dengan Cawe-Cawe Jokowi

Sebelumnya Direktur Eksekutif Center for Research on Ethic Economy and Democracy (CREED) Yoseph Billie Dosiwoda, mendesak pihak-pihak eksekutif yang berada di bawah kekusaan Istana dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera bersikap netral dalam mengahadapi pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Desakan itu disampaikan Yoseph Billie, mengingat tontonan politik yang belakangan ini terjadi. Dimana akhir-akhir ini publik sering kali disuguhkan tontonan panggung politik yang jauh dari nilai etika demokrasi dan minus pendidikan politik. Pasalnya dari sejumlah peristiwa politik yang terjadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkesan lebih mengedepankan keberpihakannya terhadap keluarganya semata.

"Apa yang kita saksikan belakangan ini jelas etika demokrasinya sangat rendah dan terbilang tidak ada nilai pendidikan politiknya. Mengapa? kita lihat saja Jokowi sebagai Presiden terasa fokus mengatur keberpihakannya kepada keluarganya saja. Mulai dari mengkondisikan posisi Gibran sebagai Cawapres dan Kaesang sebagai Ketum PSI yang baliho sudah tersebar dimana-mana," ujar Yoseph Billie kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/11/2023).

"Untuk itu Istana harus segera bersikap netral, jangan sampai ikut-ikutan. Sudah cukuplah sampai disitu apa yang terjadi belakangan ini, ada oknum Polisi yang pasang baliho, ada intervensi kepada partai tertentu, cukup.  Rakyat saya rasa juga sudah muak dengan itu semua," lanjutnya.

Lebih lanjut dirinya juga mengungkapkan, hal-hal penyebab munculnya asumsi ketidak netralan Presiden Jokowi itu, kian terlihat jelas pasca penunjukan Jendral Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI. Dimana selama ini Jendral Agus Subiyanto sebelumnya sudah cukup santer disebut-sebut sebagai orangnya Jokowi.

Ditambah lagi dengan penunjukan para penjabat (Pj)  Kepala Daerah yang diduga kuat keseluruhannya adalah orang dekat Jokowi, hal itupun secara langsung telah mengabaikan rekrutmen  merried sistem yang ideal.

"Jadi istilah 'Genk Solo' itukan saat ini semakin jelas adanya, setelah Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo  yang jelas-jelas orangnya Jokowi, kini dicalonkan lagi Jendral Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Makin kuatlah barang itu, mereka inikan orang-orangnya Jokowi sejak beliau menjabat sebagai Walikota, ditambah lagi dengan Pj Kepala Daerah," ungkapnya.

Menurutnya, pernyataan-pernyataan yang menuding Istana dan lembaga-lembaga di bawahnya tidak netral, saat ini sudah tidak dapat terbantahkan lagi. Sekalipun ribuan kali Polri dan TNI menyatakan sikap bahwa mereka netral, semua itu hanya akan menambah keyakinan publik atas keberpihakan mereka kepada calon wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Istana jangan seolah-olah menjalankan aturan tetapi mengabaikan nilai-nilai etika kedaulatan rakyat dalam Pemilu harus dijaga sebagai legitimasi mandat rakyat. Isu politik dinasty yang mengatakan Jokowi sedang membangun demokrasi seperti kerajaan dan tagar #kamimuak dari masyarakat sipil, saya rasa sudah cukup untuk memastikan kalau rakyat yakin tidak ada netralitas Jokowi di Pemilu ini," jelasnya.

 

Jika Jokowi Masih Memimpin Pemilu 2024 Dipastikan Tidak Netral

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebelumnya menilai Pemilu 2024 rentan kecurangan. Salah satu faktornya karena Jokowi ikut cawe-cawe dalam gelaran pesta demokrasi tersebut.

"Pemilu 2024 akan diragukan berjalan secara netral dan imparsial, sebab diwarnai berbagai manuver politik penguasa untuk berpihak pada calon tertentu, seperti halnya politik cawe-cawe Presiden Joko Widodo," jelas KontraS dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/11/2023).

KontraS juga menyoroti netralitas aparat, Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai lembaga negara dan ASN sudah terlihat ada kecenderungan dimobilisasi.

"Potensi ketidaknetralan pun dipertegas dengan penunjukan Pj Kepala Daerah yang jauh dari akuntabilitas publik, terlibatnya TNI-Polri, mobilisasi ASN hingga tidak netralnya Mahkamah Konstitusi," kata KontraS.**


Artikel Terbaru
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00:00 WIB
Sabtu, 24 Februari 2024 | 07:00:00 WIB
Sabtu, 24 Februari 2024 | 06:00:00 WIB
Jumat, 23 Februari 2024 | 17:00:00 WIB
Jumat, 23 Februari 2024 | 14:59:08 WIB