20 Sya'ban 1445 H | Jumat, 1 Maret 2024
×
Korban Mafia Tanah di Riau Jahit Mulut, Anggota DPR Desak Jokowi Segera Tuntaskan Masalah Mereka
dpr | Rabu, 29 November 2023 | 15:41:33 WIB
Editor : Budi Harjo | Penulis : Edison
Masyarakat Suku Sakai korban mafia tanah yang tengah protes dengan aksi jahit mulut

Jakarta, (Supernews)- Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Riau, Effendy Sianipar mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menyelesaikan masalah masyarakat suku sakai di Provinsi Riau yang menjadi korban mafia tanah. 

Dimana akibat tak kunjung menemukan penyelesaian yang semestinya, sejak Selasa 28 November 2023 kemarin masyarakat tersebut telah melakukan aksi jahit mulut di kantor Gubernur Riau.

"Masalah ini sudah terlalu lama, masyarakat kecewa karena pemerintah Jokowi tidak kunjung menuntaskan masalah mereka. Karena itu sejak kemarin mereka melakukan aksi unjuk rasa jahit mulut, jangan ditunggu-tunggu lagi tolong Presiden segera selesaikan," ujar Effendy Sianipar kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Politisi PDI-Perjuangan itu lantas meminta Presiden Jokowi segera mungkin memanggil Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sitinurbaya Bakar, guna meminta pertanggungjawaban mereka terkait upayah yang sudah dilakukan dalam penyelesian konflik mafia tanah itu.

"Saya berharap Presiden segera panggil itu Mentri ATR/BPN dan KLHK. Karena masyarakat suku sakai sudah bolak balik melaporkan masalah ini kepada mereka. Tapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya. Presiden harus ambil alih masalah ini dan segera kembalikan tanah masyarakat yang sudah dua puluh tujuh tahun dikuasi oleh mafia tanah," tegasnya.

Selain itu Effendy Sianipar juga mewanti-wanti pemerintah, agar serius menyelesaikan masalah tersebut. Pasalnya dia menilai tingkat kekecewaan masyarakat suku sakai terhadap penyelesaian masalah tanah mereka yang dikuasai mafia tanah ini, sudah semakin memuncak.

Sehingga jika tak kunjung mendapatkan penyelesaian, dirinya khawatir akan terjadi tindakan nekat dari masyarakat yang gelap mata.

"Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, segala kemungkinan dapat terjadi. Kemarin mereka orasi, sekarang jahit mulut dan kedepan kita tidak tau lagi," terangnya.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media, sejak Selasa 28 November 2023 puluhan relawan melakukan aksi jahit mulut di gerbang samping Kantor Gubernur Riau (Gubri), dan aksi tersebut masih berlanjut hibgga hari ini. Sedikitnya ada 30 warga yang tergabung dalam aksi jahit mulut itu.

Aksi tersebut terkait persoalan sengketa lahan 2.500 hektare di Desa Kota Garo Tapung Hilir, Kampar, Riau yang tak kunjung tuntas. Para relawan ini melakukan aksi jahit mulut sambil membentangkan spanduk "Kami hanya menunggu kebijakan Presiden RI Joko Widodo".

Koordinator Aksi Antoni Fitra mengatakan, aksi jahit mulut ini terkait masalah 2.500 hektar lahan pertanian milik masyarakat suku sakai di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Yang sejak 27 tahun terakhir dikuasi dan diusahai oleh para mafia tanah sebagai perkebunan kelapa sawit.

Parahnya lagi sejak perkebunan kelapa sawit 2.500 hektar itu berdiri, hingga sekarang kepemilikannya masih mengatasnamakan kelompok tani masyarakat suku sakai.

"Dua ribu lima ratus hektar lahan pertanian milik masyarakat suku sakai, sudah dua puluh tujuh tahun dikuasai mafia tanah. Para mafia itu mendirikan kebun sawit di atasnya dengan mengatas namakan kelompok tani masyarakat suku sakai. Tetapi faktanya masyarakat suku sakai sebagai pemiliknya tidak mendapatkan apa-apa dari perkebunan itu, melainkan mereka kehilangan lahan pertanian," ujar aktivis GerLamata itu.

Adapun tuntutan masa aksi jahit mulut di antarnya meminta Gubernur menyurati Presiden RI untuk menurunkan perintah tugas kepada Satuan Tugas Tindak Pidana Pertanahan, menangkap dan mengadili mafia tanah di areal 2.500 hektare di Desa Kota Garo Kampar Provinsi Riau. Serta mengembalikan kepemilikan tanah kepada masyarakat suku sakai.***

 


Index
Ahmad Doli Sebut Putusan MK Terkait Penghapusan Parliamentary Threshold Sejalan Dengan Semangat Komisi II DPR
Kasus DBD Mulai Meningkat di Jakarta, Pemerintah Pastikan Seluruh Faskes Siap Melayani
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4
Polisi Tetapkan 13 Warga Sebagai Tersangka Penyerangan Personil Polres Jayapuara di Acara Ulang Tahun
Massa FRS-BEM AMIN Demo di Depan Gedung DPR, Lalu Lintas Gatot Subroto Macet
Mobil Listrik Citroen Direncanakan Mulai Perakitan di Indonesia Pada Juli Mendatang
Belasan Pembalap F1 Powetboat Lakukan Uji Coba Lintasan Mulia Raja Napitupulu Balige
Ribuan Warga Geruduk Gedung DPR RI, Tuntut Makzulkan Jokowi dan Turunkan Harga Sembako
Ratusan Emak-emak Demo di KPU Lampung: Pemilu Penuh Kecurangan

supernews
Lonjakan Harga Pangan, Banyak Rumah Tangga di Indonesia Jatuh ke Garis Kemiskinan
Korup dan Berwatak Dinasti, Jokowi Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Presiden
Pembangunan IKN Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun 2024, Meskipun Investor Asing Nol dan 30 Persen APBN Telah Terpakai
Mengenal Tumbuhan Kratom Bahan Herbal Yang Disebut Sebagai 'Narkotika Baru' dan Kontroversi di Indonesia
Index
Polisi Ungkap Modus Pemalsuan Data Pemilih PPLN di Kuala Lumpur
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, Begini Respons Mahfud
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, Begini Respons Mahfud
Jumat, 1 Maret 2024 | 13:00:00 WIB
Jokowi: Upacara HUT RI ke-79 Digelar di IKN Nusantara
Jokowi: Upacara HUT RI ke-79 Digelar di IKN Nusantara
Jumat, 1 Maret 2024 | 12:00:00 WIB
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, DPR Diminta Segera Bertindak
Ditanya Soal Rujuk dengan Prabowo, Titiek Soeharto: Kalau Kemauan Publik, Ya Balik ke Pribadi
Buruan Urus, Per Hari ini BPJS Kesehatan Jadi Syarat Untuk Mendapatkan SKCK
Sikap Pemerintah Terkait UU Pilkada Dipertanyakan, Firman Soebagyo : Jika Ingin Memajukan Pilkada Harus Segera
Kata Jokowi Pembangunan IKN Karena Indonesia Ingin Punya Istana Yang Bukan Peninggalan Kolonial
Jokowi: Saya Ingin Bangun Istana Baru, Bukan Pakai Warisan Kolonial
Jadi Tujuan Investasi Baru, Pertumbuhan Ekonomi di Sumbar Semakin Membaik
pemerintahan
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Mendagri Minta Percepatan Transpormasi Identitas Kependudukan Digital Seluruh Warga Indonesia
Bantah Terjadi Kenaikan Harga Beras, Jokowi Minta Wartawan Cek Sendiri Harga di Pasar
Tahun ini Pemerintah Akan Rekrut 2,3 juta CASN Baru, Formasi Guru Diberi Kuota Jumbo
Image Show
 
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Gunung Bromo
Kamis, 16 November 2023 | 23:42:18 WIB
Kabaharkam Bahas Netralitas Polri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
daerah
Kasus DBD Mulai Meningkat di Jakarta, Pemerintah Pastikan Seluruh Faskes Siap Melayani
Polisi Tetapkan 13 Warga Sebagai Tersangka Penyerangan Personil Polres Jayapuara di Acara Ulang Tahun
Polisi Amankan 31 Warga Pelaku Penyerangan Terhadap 1 Perwira dan 6 Personil Polri di Acara Ulang Tahun
45 Kepala Sekolah dan 1 Pengawas di Lingkungan Pemkab Sintang Dilantik
Politik
Jokowi: Saya Ingin Bangun Istana Baru, Bukan Pakai Warisan Kolonial
Belum Kembalikan KTA, PDIP Tak Bahas Status Jokowi dan Gibran
Data Terbaru Real Count Pileg 2024: PPP di Bawah Ambang Batas
TPDI dan Perekat Kirim Surat ke DPR: Dukung Hak Angket untuk Solusi Pemakzulan Jokowi

ekonomi
Mobil Listrik Citroen Direncanakan Mulai Perakitan di Indonesia Pada Juli Mendatang
Jadi Tujuan Investasi Baru, Pertumbuhan Ekonomi di Sumbar Semakin Membaik
Ingin Lebih Responsif dan Inovatif, Bank KB Bukopin Lakukan Transformasi Strategis
Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis Indonesia
Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis Indonesia
Rabu, 28 Februari 2024 | 11:03:01 WIB
Hukum
Kapolri : Sinergitas TNI-Polri Harga Mati yang Tidak Bisa Digoyahkan oleh Kelompok Manapun
Selama Menjadi Mentri Syahrul Yasin Limpo Didakwa Terima Rp44,5 Miliar Uang Hasil Korupsi
Keluarga Brigadir J Menggugat Ferdy Sambo Rp 7,5 Miliar
Keluarga Brigadir J Menggugat Ferdy Sambo Rp 7,5 Miliar

Rabu, 28 Februari 2024 | 10:39:02 WIB
KPK Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan Furnitur Rumah Dinas DPR
Nasional
Massa FRS-BEM AMIN Demo di Depan Gedung DPR, Lalu Lintas Gatot Subroto Macet
Ribuan Warga Geruduk Gedung DPR RI, Tuntut Makzulkan Jokowi dan Turunkan Harga Sembako
Ratusan Emak-emak Demo di KPU Lampung: Pemilu Penuh Kecurangan
Polisi Ungkap Modus Pemalsuan Data Pemilih PPLN di Kuala Lumpur

internasional
Thailand Perketat Penggunaan Ganja Rekreasional hingga Akhir Tahun, Utamakan Untuk Medis
Hakim Illinois Larang Donald Trump Ikut Pemilu Pendahuluan Partai Republik
Biden Berharap Gencatan Senjata Israel-Hamas Dimulai Pekan Depan!
AS Kecam Pemukiman Baru Israel di Tepi Barat sebagai Pelanggaran Hukum Internasional
olahraga
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4
Belasan Pembalap F1 Powetboat Lakukan Uji Coba Lintasan Mulia Raja Napitupulu Balige
Dani Alves Dihapus dari Daftar Legenda Barcelona
Dani Alves Dihapus dari Daftar Legenda Barcelona
Rabu, 28 Februari 2024 | 10:50:38 WIB
MotoGP 2024: Tiket Sudah Bisa Dipesan! Saksikan Aksi Seru di Sirkuit Mandalika


News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Super News
Daerah
CARI BERITA
Korban Mafia Tanah di Riau Jahit Mulut, Anggota DPR Desak Jokowi Segera Tuntaskan Masalah Mereka
dpr | Rabu, 29 November 2023 | 15:41:33 WIB
Editor : Budi Harjo | Penulis : Edison
Masyarakat Suku Sakai korban mafia tanah yang tengah protes dengan aksi jahit mulut
Pilihan Redaksi

Jakarta, (Supernews)- Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Riau, Effendy Sianipar mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menyelesaikan masalah masyarakat suku sakai di Provinsi Riau yang menjadi korban mafia tanah. 

Dimana akibat tak kunjung menemukan penyelesaian yang semestinya, sejak Selasa 28 November 2023 kemarin masyarakat tersebut telah melakukan aksi jahit mulut di kantor Gubernur Riau.

"Masalah ini sudah terlalu lama, masyarakat kecewa karena pemerintah Jokowi tidak kunjung menuntaskan masalah mereka. Karena itu sejak kemarin mereka melakukan aksi unjuk rasa jahit mulut, jangan ditunggu-tunggu lagi tolong Presiden segera selesaikan," ujar Effendy Sianipar kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Politisi PDI-Perjuangan itu lantas meminta Presiden Jokowi segera mungkin memanggil Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sitinurbaya Bakar, guna meminta pertanggungjawaban mereka terkait upayah yang sudah dilakukan dalam penyelesian konflik mafia tanah itu.

"Saya berharap Presiden segera panggil itu Mentri ATR/BPN dan KLHK. Karena masyarakat suku sakai sudah bolak balik melaporkan masalah ini kepada mereka. Tapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya. Presiden harus ambil alih masalah ini dan segera kembalikan tanah masyarakat yang sudah dua puluh tujuh tahun dikuasi oleh mafia tanah," tegasnya.

Selain itu Effendy Sianipar juga mewanti-wanti pemerintah, agar serius menyelesaikan masalah tersebut. Pasalnya dia menilai tingkat kekecewaan masyarakat suku sakai terhadap penyelesaian masalah tanah mereka yang dikuasai mafia tanah ini, sudah semakin memuncak.

Sehingga jika tak kunjung mendapatkan penyelesaian, dirinya khawatir akan terjadi tindakan nekat dari masyarakat yang gelap mata.

"Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, segala kemungkinan dapat terjadi. Kemarin mereka orasi, sekarang jahit mulut dan kedepan kita tidak tau lagi," terangnya.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media, sejak Selasa 28 November 2023 puluhan relawan melakukan aksi jahit mulut di gerbang samping Kantor Gubernur Riau (Gubri), dan aksi tersebut masih berlanjut hibgga hari ini. Sedikitnya ada 30 warga yang tergabung dalam aksi jahit mulut itu.

Aksi tersebut terkait persoalan sengketa lahan 2.500 hektare di Desa Kota Garo Tapung Hilir, Kampar, Riau yang tak kunjung tuntas. Para relawan ini melakukan aksi jahit mulut sambil membentangkan spanduk "Kami hanya menunggu kebijakan Presiden RI Joko Widodo".

Koordinator Aksi Antoni Fitra mengatakan, aksi jahit mulut ini terkait masalah 2.500 hektar lahan pertanian milik masyarakat suku sakai di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Yang sejak 27 tahun terakhir dikuasi dan diusahai oleh para mafia tanah sebagai perkebunan kelapa sawit.

Parahnya lagi sejak perkebunan kelapa sawit 2.500 hektar itu berdiri, hingga sekarang kepemilikannya masih mengatasnamakan kelompok tani masyarakat suku sakai.

"Dua ribu lima ratus hektar lahan pertanian milik masyarakat suku sakai, sudah dua puluh tujuh tahun dikuasai mafia tanah. Para mafia itu mendirikan kebun sawit di atasnya dengan mengatas namakan kelompok tani masyarakat suku sakai. Tetapi faktanya masyarakat suku sakai sebagai pemiliknya tidak mendapatkan apa-apa dari perkebunan itu, melainkan mereka kehilangan lahan pertanian," ujar aktivis GerLamata itu.

Adapun tuntutan masa aksi jahit mulut di antarnya meminta Gubernur menyurati Presiden RI untuk menurunkan perintah tugas kepada Satuan Tugas Tindak Pidana Pertanahan, menangkap dan mengadili mafia tanah di areal 2.500 hektare di Desa Kota Garo Kampar Provinsi Riau. Serta mengembalikan kepemilikan tanah kepada masyarakat suku sakai.***

 


Artikel Terbaru
Jumat, 1 Maret 2024 | 13:00:00 WIB
Jumat, 1 Maret 2024 | 12:00:00 WIB