Jakarta, (Supernews)- Sebanyak 380 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang selama ini beroperasi dengan menggarap kawasan hutan di Indonesia, telah  mendaftarkan permohonan izin pelepasan kawasan hutan terhadap seluas 700 ribu hektar (Ha) kebun kelapa sawit miliknya  kepada pemerintahan Joko widodo (Jokowi) melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Anggota Gapki sudah semuanya mengajukan 700.000 hektare yang dianggap masuk kawasan hutan,”kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, kepada wartawan  Indonesian Palm Oil Conference, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, dari 700 ribu hektare kebun sawit yang didaftarkan itu, tidak semuanya sudah mengantongi izin Hak Guna Usaha (HGU). Sebagian baru dalam proses pengajuan HGU, dan sebagian lainnya sudah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).

“Belum semunya memiliki HGU karena sebagahian diantaranya masih dalam proses pengurusan,” ungkapnya.

Eddy menegaskan bahwa persoalan utama saat ini adalah ketidaksinkronan antara perizinan antara ATR/BPN dengan KLHK. Menurunya, ATR/BPN telah mengklaim bahwa produk izin mereka berupa HGU adalah resmi. Namun, klaim KLHK justru sebaliknya menetapkan kebun sawit mereka dalam kawasan hutan. 

Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah mengebut pembenahan perkebunan sawit, terutama yang berada dalam kawasan hutan yang luasnya diperkirakan mencapai 3,37 juta hektare. 

Adapun, penyelesaian status perkebunan sawit di kawasan hutan dibagi menjadi dua tipologi yakni dalam pasal 110 A dan pasal 110 B Undang-undangan No.11/2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 110 A dikhususkan untuk kebun sawit di dalam kawasan hutan yang sudah mengantongi izin usaha, sedangkan pasal 110 B diperuntukan bagi kebun sawit yang sudah beroperasi di kawasan hutan tanpa mengantongi izin. **