24 Sya'ban 1445 H | Selasa, 5 Maret 2024
×
Menciptakan Sanksi Publik Untuk Aktor Politik Licik
opini | Kamis, 2 November 2023 | 14:22:00 WIB
Editor : Bachtiar | Penulis :
Ilustrasi manusia bertopeng dalam politik

Kontestasi politik Indonesia untuk meraih atau memengaruhi distribusi kekuasaan kian sengit dan kontroversial. Manuver dan intrik politik seputar pilpres menjustifikasi dan mereanimasi strategi Machiavellian. Politik hanya bersasaran merebut atau mengamankan kekuasaan. Semua aspek lain disubordinasikan sebagai sarana. Tujuan wajib menghalalkan segala cara.

Machiavelli sepertinya mengeluarkan politikus dan penguasa dari koridor etika. Nafsu berkuasa tak harus mengindahkan hukum dan moralitas. Politik dan moral mesti dipisahkan. Tolok ukur kiat agen politik bukanlah baik-buruk atau benar-salah, melainkan efisiensi dan efektivitas membasmi saingan dan menyabet hegemoni.

Wacana substansial serupa ditemukan dalam esai ”Truth and Politics” (1967) Hannah Arendt: tak seorang pun yang sangsi, kebenaran dan politik berkorelasi buruk. Hemat Niklas Luhmann, geliat politik bukan untuk menemukan kebenaran, melainkan mengegolkan kekuasaan. Kebenaran bukan urusan politik, melainkan berkaitan dengan ranah ilmu pengetahuan, hukum, jurnalistik, serta sejarawan dan profesi lain.

Dampaknya, para politikus tak serius memakai fakta untuk memperkuat argumen. Fakta termasuk bagian kebenaran yang tak bisa diubah sehingga aktor politik berupaya memanipulasinya. Kritik dan tuduhan penyelewengan dianggap riak kecil yang bisa diredakan, tak di tanggapi serius. Anjing menggonggong, kafilah berlalu.

Mengacu tesis ini, kita tak boleh berharap para politikus selalu mengatakan kebenaran seputar modus operandi politik.

Mengacu tesis ini, kita tak boleh berharap para politikus selalu mengatakan kebenaran seputar modus operandi politik. Mereka tak selalu harus mengatakan yang sebenarnya karena kejujuran total, jalur benar dan legal, bisa berkonsekuensi fatal dan sangat merugikan.

Politikus tak takut memutarbalikkan atau membumbui fakta demi kejayaan politik. Otto von Bismarck menegaskan, kebohongan sangat masif menjelang pemilu, selama perang, dan setelah berburu. Kejujuran dan kebenaran melakoni peran sekunder dalam krida politik. Kebohongan jadi instrumen legitimasi dalam arena politik.

Kepercayaan publik

Kebohongan dianggap lumrah. Ia bukan komponen asing dalam pola komunikasi politik. Komunikasi politik umumnya komunikasi kekuasaan yang berfungsi menegaskan diri dan mengonsolidasi koalisi.

Kebohongan dalam politik lazimnya menyangkut pernyataan dan aksi yang dirancang. Yang dikomunikasikan ke publik berbeda dengan yang sebenarnya, yang ada di balik layar. Kebohongan politik berada pada level seni bertutur dan bermain.

Langkah politik biasanya bercorak utilitaris dan pragmatis, yang memperbolehkan kebohongan demi mencegah kerugian signifikan. Immanuel Kant mengatakan, kebohongan tak pernah boleh dibenarkan. Menurut dia, pembohong melanggar imperatif sosial, yakni setiap orang berhak jujur kepada orang lain. Ia mempromosikan budaya politik yang jujur. Kejujuran adalah praksis politik ideal.

Meski kebohongan sistematis relevan dan efektif untuk sistem otoriter, budaya kebohongan jadi masalah serius bagi demokrasi. Demokrasi dikonstruksi di atas kepercayaan, kontrol, dan transparansi. Demokrasi berlandaskan kepercayaan resiprokal warga dan pemimpin. Budaya dan praktik kebohongan mengeruhkan relasi ini. Hilangnya kepercayaan warga mengakibatkan alienasi dan apatis politik. Rasa dibohongi merusak budaya politik dan membahayakan stabilitas demokrasi.

Aneka komponen penyokong demokrasi harus berani membongkar kebohongan, agar tercipta sanksi publik atas aktor politik yang licik. Kesinambungan demokrasi yang sehat butuh budi daya spirit kejujuran. Protagonis politik dan kekuasaan bertanggung jawab atas progres budaya politik yang jujur di tengah godaan kebohongan yang profitabel.

Perlu diingat, orang jujur belum tentu bodoh. Rakyat akan sangat respek terhadap figur publik yang jujur. Kebohongan hanya berfungsi efektif jika terdapat warga yang membiarkan diri dibohongi atau menoleransi kebohongan. Di sini sangat urgen porsi skepsis yang sehat terhadap komunikasi politik.

Warga hendaknya mengasah kompetensi untuk mendiferensi informasi dan melihat manuver yang dipresentasikan secara kritis. Kiprah politik kebohongan harus dijawab dengan ketidakpercayaan. Tujuan yang baik dan luhur sekalipun tak boleh diizinkan menghalalkan cara di negara hukum yang demokratis. Demokrasi dan respek menagih kejujuran.

Politikus ditantang berani bersikap jujur, apa pun konsekuensinya. Michel de Montagna mengatakan, ”Pribadi yang jujur lebih memilih kehilangan kehormatan ketimbang kehilangan nurani yang bersih.”

Penulis : Fidelis Regi Waton
Pengajar Filsafat di KHKT, Jerman


Index
Ada Nama Windy Idol, KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan Tersangka Pencucian Uang
Keras! Anggota DPR ini Teriak Desak Hak Angket Kecurangan Pemilu di Hadapan Anak Buah Prabowo
Prabowo Berjanji Dibawah Kepemimpinannya Kelak Akan Banyak Investasi Masuk ke Indonesia
Lima Prajurit TNI Pelaku Penyerangan Polres Jayawijaya Ditetapkan Sebagai Tersangka
Demo di Depan DPR Ribuan Massa Teriak 'Jokowi Mundur! Allahu Akbar!'
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Diduga Terlibat Korupsi Rumah Dinas, KPK Cegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri
DPR Setujui Badan Legislasi Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Polisi Periksa Rektor Universitas Pancasila Selama 3 Jam Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Stafnya

supernews
Lonjakan Harga Pangan, Banyak Rumah Tangga di Indonesia Jatuh ke Garis Kemiskinan
Korup dan Berwatak Dinasti, Jokowi Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Presiden
Pembangunan IKN Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun 2024, Meskipun Investor Asing Nol dan 30 Persen APBN Telah Terpakai
Mengenal Tumbuhan Kratom Bahan Herbal Yang Disebut Sebagai 'Narkotika Baru' dan Kontroversi di Indonesia
Index
Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto Dinilai Mengurangi Mutu Pendidikan
Pangdam XVII/Cenderawasih: Pembebasan Sandera di Papua Masih Berproses
Sekalipun Tanpa PDI-Perjuangan, 21 Maret Mendatang Fraksi NasDem DPR RI Akan Usulkan Hak Angket
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke MUI, Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024
Rapat Paripurna DPR RI Hanya Dihadiri 164 Anggota
Rapat Paripurna DPR RI Hanya Dihadiri 164 Anggota
Selasa, 5 Maret 2024 | 12:30:00 WIB
10 Anggota Gegana Dinyatakan Jadi Korban Ledakan di Mako Brimob Polda Jatim
Sidang Paripurna DPR, Dasco Bacakan Pidato Puan Soal Kenaikan Harga dan Gagalnya Food Estate
Pidato Puan Diwakili Dasco di Sidang Paripurna DPR RI, Singgung Etika Politik
Rapat Paripurna DPR RI, Dasco Pimpin Sidang, Puan Tak Hadir
Desakan Hak Angket Kian Menguat, Puan dan Cak Imin Tidak Hadir di Paripurna DPR Hari ini
pemerintahan
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Bahasa Indonesia Resmi Digunakan di  Sidang UNESCO, Nadiem Dorong Para Profesional Juga Menggunakannya
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Mendagri Minta Percepatan Transpormasi Identitas Kependudukan Digital Seluruh Warga Indonesia
Image Show
 
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Gunung Bromo
Kamis, 16 November 2023 | 23:42:18 WIB
Kabaharkam Bahas Netralitas Polri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
daerah
Lima Prajurit TNI Pelaku Penyerangan Polres Jayawijaya Ditetapkan Sebagai Tersangka
10 Anggota Gegana Dinyatakan Jadi Korban Ledakan di Mako Brimob Polda Jatim
Cegah Banjir Kembali Genangi Jakarta, Pemprov DKI Bentuk Satgas Sungai Ciliwung
Ledakan Hebat di Mako Brimob Polda Jatim Guncang Surabaya, Diduga Menyebabkan Korban
Politik
Demo di Depan DPR Ribuan Massa Teriak 'Jokowi Mundur! Allahu Akbar!'
Sekalipun Tanpa PDI-Perjuangan, 21 Maret Mendatang Fraksi NasDem DPR RI Akan Usulkan Hak Angket
Desakan Hak Angket Kian Menguat, Puan dan Cak Imin Tidak Hadir di Paripurna DPR Hari ini
Ambang Batas Parlemen 4% Dinilai Tak Adil untuk Partai Kecil

ekonomi
Prabowo Berjanji Dibawah Kepemimpinannya Kelak Akan Banyak Investasi Masuk ke Indonesia
Harga Eceran LPG 3Kg Dibandrol Rp 20 Ribu Hingga Rp 25 Ribu per Tabung,  Pertamina Jamin Stok Aman saat Ramadhan 2024
Program Mudik Gratis Bus Lebaran 2024 Resmi Dibuka: Daftar Kota Tujuan, Jadwal Pendaftaran, dan Syarat Terbaru
Badan Pangan Desak Para Kepala Daerah Terus Lakukan Gerakan Pangan Murah
Hukum
Ada Nama Windy Idol, KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan Tersangka Pencucian Uang
Diduga Terlibat Korupsi Rumah Dinas, KPK Cegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri
Polisi Periksa Rektor Universitas Pancasila Selama 3 Jam Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Stafnya
Polisi Tangkap Mafia Beras Yang Jual 2.000 Ton Beras Bulog Dengan Dokumen Palsu
Nasional
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto Dinilai Mengurangi Mutu Pendidikan
Pangdam XVII/Cenderawasih: Pembebasan Sandera di Papua Masih Berproses
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke MUI, Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024

internasional
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Paus Fransiskus Minta Perang Palestina Dihentikan, 'Tolong, Sudah Cukup'
Joe Biden: Militer AS Akan Mengirimkan Makanan dan Persediaan ke Gaza
Thailand Perketat Penggunaan Ganja Rekreasional hingga Akhir Tahun, Utamakan Untuk Medis
olahraga
Jelang Liga Champion Manchester City Vs FC Copenhagen: Dominasi City Tak Terkalahkan
Tapanuli Utara Berhasil Juarai Lomba Solu Bolon
Tapanuli Utara Berhasil Juarai Lomba Solu Bolon
Senin, 4 Maret 2024 | 05:18:00 WIB
Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai
Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai
Minggu, 3 Maret 2024 | 12:17:00 WIB
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4


News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Super News
Daerah
CARI BERITA
Menciptakan Sanksi Publik Untuk Aktor Politik Licik
opini | Kamis, 2 November 2023 | 14:22:00 WIB
Editor : Bachtiar | Penulis :
Ilustrasi manusia bertopeng dalam politik
Pilihan Redaksi

Kontestasi politik Indonesia untuk meraih atau memengaruhi distribusi kekuasaan kian sengit dan kontroversial. Manuver dan intrik politik seputar pilpres menjustifikasi dan mereanimasi strategi Machiavellian. Politik hanya bersasaran merebut atau mengamankan kekuasaan. Semua aspek lain disubordinasikan sebagai sarana. Tujuan wajib menghalalkan segala cara.

Machiavelli sepertinya mengeluarkan politikus dan penguasa dari koridor etika. Nafsu berkuasa tak harus mengindahkan hukum dan moralitas. Politik dan moral mesti dipisahkan. Tolok ukur kiat agen politik bukanlah baik-buruk atau benar-salah, melainkan efisiensi dan efektivitas membasmi saingan dan menyabet hegemoni.

Wacana substansial serupa ditemukan dalam esai ”Truth and Politics” (1967) Hannah Arendt: tak seorang pun yang sangsi, kebenaran dan politik berkorelasi buruk. Hemat Niklas Luhmann, geliat politik bukan untuk menemukan kebenaran, melainkan mengegolkan kekuasaan. Kebenaran bukan urusan politik, melainkan berkaitan dengan ranah ilmu pengetahuan, hukum, jurnalistik, serta sejarawan dan profesi lain.

Dampaknya, para politikus tak serius memakai fakta untuk memperkuat argumen. Fakta termasuk bagian kebenaran yang tak bisa diubah sehingga aktor politik berupaya memanipulasinya. Kritik dan tuduhan penyelewengan dianggap riak kecil yang bisa diredakan, tak di tanggapi serius. Anjing menggonggong, kafilah berlalu.

Mengacu tesis ini, kita tak boleh berharap para politikus selalu mengatakan kebenaran seputar modus operandi politik.

Mengacu tesis ini, kita tak boleh berharap para politikus selalu mengatakan kebenaran seputar modus operandi politik. Mereka tak selalu harus mengatakan yang sebenarnya karena kejujuran total, jalur benar dan legal, bisa berkonsekuensi fatal dan sangat merugikan.

Politikus tak takut memutarbalikkan atau membumbui fakta demi kejayaan politik. Otto von Bismarck menegaskan, kebohongan sangat masif menjelang pemilu, selama perang, dan setelah berburu. Kejujuran dan kebenaran melakoni peran sekunder dalam krida politik. Kebohongan jadi instrumen legitimasi dalam arena politik.

Kepercayaan publik

Kebohongan dianggap lumrah. Ia bukan komponen asing dalam pola komunikasi politik. Komunikasi politik umumnya komunikasi kekuasaan yang berfungsi menegaskan diri dan mengonsolidasi koalisi.

Kebohongan dalam politik lazimnya menyangkut pernyataan dan aksi yang dirancang. Yang dikomunikasikan ke publik berbeda dengan yang sebenarnya, yang ada di balik layar. Kebohongan politik berada pada level seni bertutur dan bermain.

Langkah politik biasanya bercorak utilitaris dan pragmatis, yang memperbolehkan kebohongan demi mencegah kerugian signifikan. Immanuel Kant mengatakan, kebohongan tak pernah boleh dibenarkan. Menurut dia, pembohong melanggar imperatif sosial, yakni setiap orang berhak jujur kepada orang lain. Ia mempromosikan budaya politik yang jujur. Kejujuran adalah praksis politik ideal.

Meski kebohongan sistematis relevan dan efektif untuk sistem otoriter, budaya kebohongan jadi masalah serius bagi demokrasi. Demokrasi dikonstruksi di atas kepercayaan, kontrol, dan transparansi. Demokrasi berlandaskan kepercayaan resiprokal warga dan pemimpin. Budaya dan praktik kebohongan mengeruhkan relasi ini. Hilangnya kepercayaan warga mengakibatkan alienasi dan apatis politik. Rasa dibohongi merusak budaya politik dan membahayakan stabilitas demokrasi.

Aneka komponen penyokong demokrasi harus berani membongkar kebohongan, agar tercipta sanksi publik atas aktor politik yang licik. Kesinambungan demokrasi yang sehat butuh budi daya spirit kejujuran. Protagonis politik dan kekuasaan bertanggung jawab atas progres budaya politik yang jujur di tengah godaan kebohongan yang profitabel.

Perlu diingat, orang jujur belum tentu bodoh. Rakyat akan sangat respek terhadap figur publik yang jujur. Kebohongan hanya berfungsi efektif jika terdapat warga yang membiarkan diri dibohongi atau menoleransi kebohongan. Di sini sangat urgen porsi skepsis yang sehat terhadap komunikasi politik.

Warga hendaknya mengasah kompetensi untuk mendiferensi informasi dan melihat manuver yang dipresentasikan secara kritis. Kiprah politik kebohongan harus dijawab dengan ketidakpercayaan. Tujuan yang baik dan luhur sekalipun tak boleh diizinkan menghalalkan cara di negara hukum yang demokratis. Demokrasi dan respek menagih kejujuran.

Politikus ditantang berani bersikap jujur, apa pun konsekuensinya. Michel de Montagna mengatakan, ”Pribadi yang jujur lebih memilih kehilangan kehormatan ketimbang kehilangan nurani yang bersih.”

Penulis : Fidelis Regi Waton
Pengajar Filsafat di KHKT, Jerman


Artikel Terbaru
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Selasa, 5 Maret 2024 | 12:30:00 WIB