Jakarta, (Supernews)- Presiden Joko Widodo mengkritisi komitmen pendanaan transisi energi dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang. Hal itu diutarakannya saat memberikan kuliah umum di Stanford University, San Francisco, Amerika Serikat (AS), yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden.

Dia menegaskan, bantuan pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim yang diberikan oleh negara-negara maju ke negara-negara berkembang atau negara miskin itu, sebenarnya hanya utang. Yang, bertujuan bisnis dan tidak benar-benar untuk tujuan konstruktif terkait urusan iklim. Layaknya orientasi bank-bank komersial, Jokowi menyebut bahwa pendanaan iklim semacam itu justru hanya akan menambah beban utang kepada negara-negara berkembang dan negara-negara miskin.

"Sampai saat ini yang namanya pendanaan iklim masih business as usual, masih seperti commercial banks," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, (16/11/2023).

"Padahal seharusnya lebih konstruktif, bukan dalam bentuk utang yang hanya akan menambah beban negara-negara miskin maupun negara-negara berkembang," ujarnya. 

Di tengah kondisi dunia yang saat ini tengah sakit akibat perubahan iklim, Jokowi menegaskan bahwa transisi energi adalah isu yang sangat mendesak. Namun pertanyaannya, apakah negara-negara di dunia memiliki komitmen untuk turut bertanggung jawab dan mengambil peran lebih.

Presiden berpendapat, negara-negara berkembang termasuk Indonesia sangat membutuhkan bantuan investasi besar dan transfer teknologi, dari negara maju untuk mewujudkan transisi energi.

"Kita butuh investasi besar serta transfer teknologi, dan kolaborasi ini lah yang jadi tantangan dan sering menyulitkan negara berkembang," kata Jokowi.

Dalam hal transisi energi, Jokowi menegaskan bahwa komitmen Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Dia mengatakan bahwa langkah transisi energi akan diupayakan oleh pemerintah Indonesia, guna menghasilkan energi yang terjangkau oleh masyarakat. 

"Untuk Indonesia, tak perlu ragu dan tak perlu dipertanyakan komitmen kami, Indonesia walk the talks, not talk the talks," ujarnya.**