Jakarta, (Supernews)- Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah selesai menggeledah kediaman Ketua Komisi IV DPR, Sudin di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Dari penggeledahan itu, penyidik mengamankan beberapa barang bukti.

“Selama proses penggeledahan, ditemukan dan diamankan bukti antara lain berbagai dokumen, bukti elektronik serta catatan keuangan,” kata juru bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan resminya, Sabtu 11 November 2023. 

Ali mengatakan, barang bukti itu dibawa ke kantor lembaga antirasuah untuk selanjutnya dijadikan satu dalam berkas penyidikan dugaan korupsi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.  “Penyitaan untuk menjadi barang bukti disertai analisis selanjutnya dilakukan untuk memenuhi kelengkapan berkas perkara penyidikan Tersangka SYL dan kawan-kawan,” kata Ali. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa tiga koper dan satu kardus usai menggeldah rumah Ketua Komisi IV DPR RI Sudin di Raffles Hills Cibubur, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jumat (10/11) malam.

Terpisah, Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa pemeriksaan itu dilakukan untuk mengusut ke mana saja aliran uang dugaan korupsi Syahrul Yasin Limpo.

“Kami penyidik tidak hanya membuktikan pemerasan saja, tapi kita mengikuti ke mana larinya uang-uang yang dikumpulkan atau dikorupsi oleh Saudara SYL,” jelas Asep kepada wartawan, Jakarta, Kamis (9/11).

Asep mengatakan pihaknya sudah melakukan penggeledahan dan serangkaian pemeriksaan saksi-saksi untuk menyusuri aliran uang dalam kasus ini. Termasuk, kata Asep, menyusuri ke Komisi IV DPR.

“Jadi ini juga seperti disampaikan Pak Alex. Sudah ada perkara-perkara lain, ada pengadaan barang dan jasa, ada juga melakukan penggeledahan di Ditjen Hortikultura. Sehingga dari penggeledahan itu kemudian dari tadi masalah temuan-temuan keterangan para tersangka dan saksi,” kata Asep.

Menurut Asep, penyidik KPK saat ini tengah berfokus mengusut aliran uang korupsi dari SYL. “Kami dari penyidik harus menyusuri ke mana aliran dana tersebut. Tentunya salah satunya ke Komisi IV DPR tersebut,” tandasnya.**