Jakarta, (Supernews)- Kantor Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Balai Kota Jakarta dua hari berturut-turut didemo massa buruh.

Buruh menuntut Heru Budi menaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI 2024 sebesar 15 persen atau naik menjadi Rp 5,6 juta dari saat ini Rp 4,9 juta.

Dalam orasinya, buruh menyampaikan penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 yang bakal menjadi dasar perhitungan UMP 2024 mendatang.

“Dengan formula tersebut (sesuai PP Nomor 51/2023) dapat dipastikan kenaikan UMP DKI Jakarta untuk tahun 2024 akan sangat kecil dan semakin menambah kesengsaraan kaum buruh,” ucap sang orator dari atas mobil komando, Kamis (15/11/2023).

Mengacu pada Pasal 26 aturan PP Nomor 51/2023, ada tiga variabel yang menjadi patokan dalam perhitungan upah minimum, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang berada dalam rentang 0,1 sampai 0,3.

Kemudian formula perhitungan upah minimum yaitu: UMP = Inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu).

Merujuk pada perhitungan tersebut dan memasukan angka yang menjadi variabel perhitungan upah minimum, maka UMP DKI 2024 diperkirakan naik tidak lebih dari 5 persen.

Bila saat ini UMP DKI berada di angka Rp 4.901.698, maka besaran UMP DKI 2024 hanya akan berkisar di angka Rp 5,15 juta

Angka ini pun ditolak oleh buruh yang menuntut Heru berani memberikan UMP lebih besar daripada ketentuan yang tertuang dalam PP Nomor 51/2023.

“Pj Gubernur DKI, pakai nurani dan nyalimu untuk menetapkan UMP DKI Jakarta Tahun 2024 dan jangan tunduk pada PP Nomor 51/2023,” ujarnya.

Hasil pengamatan media di lapangan tampak massa buruh yang mayoritas mengenakan pakaian warna merah berorasi di depan Balai Kota. Mereka terlihat menutup satu lajur di Jalan Medan Merdeka Selatan untuk berorasi.**