'
22 Jumadil Awwal 1445 H | Selasa, 5 Desember 2023
Ketua DPR Ajak Ketua Parlemen MIKTA Bertemu Jokowi, Bahas Multilateralisme Hingga Pemulihan Inklusif
dpr | Senin, 20 November 2023 | 12:00:49 WIB
Editor : edison | Penulis : Bachtiar
Ketua DPR Puan Maharani beberapa waktu lalu dalam forum Parlemen MIKTA

Jakarta, (Supernews)- Ketua DPR RI Puan Maharani akan mengajak 4 ketua parlemen anggota MIKTA lainnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam perhelatan MIKTA Speakers` Consultation ke-9. 

MIKTA merupakan grup negara-negara middle power (kekuatan menengah) yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Sementara MIKTA Speakers' Consultation merupakan forum konsultatif Ketua Parlemen anggota MIKTA.

“Pertemuan pimpinan parlemen anggota MIKTA dengan Presiden Jokowi merupakan bagian komitmen bahwa parlemen siap berkontribusi aktif untuk bersinergi dengan Pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan internasional,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (20/11/2023).

Pertemuan antara parlemen anggota MIKTA dengan Presiden Jokowi menjadi penting mengingat sebelumnya juga sudah diselenggarakan pertemuan para pemimpin negara anggota MIKTA. Presiden Jokowi bahkan memimpin pertemuan MIKTA Leaders’ Gathering yang diselenggarakan untuk pertama kalinya sejak MIKTA berdiri, pada 9 September lalu.

Saat itu Presiden Jokowi menekankan bahwa tantangan global yang sangat rumit saat ini harus dihadapi dengan kolaborasi dan kerja sama antarnegara. Puan menyebut, parlemen bertekad untuk ikut menjadi bagian dari solusi permasalahan global bersama Pemerintah. 

“Diperlukan kerja sama antara Pemerintah dan parlemen untuk memastikan setiap permasalahan global dapat diselesaikan demi kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

Sebagai tuan rumah, DPR RI mengusung tema ‘Strengthening Multilateralism, Addressing Intergenerational Challenges’ pada MIKTA Speakers` Consultation tahun ini. Ada 3 aspek yang menjadi prioritas selama keketuaan Indonesia di MIKTA yaitu memperkuat multilateralisme, pemulihan inklusif, dan transformasi digital.

“Tiga isu tersebut yang menjadi prioritas bagi DPR dalam forum konsultasi parlemen MIKTA kali ini. Tema yang diambil DPR bertujuan untuk membahas isu-isu jangka panjang, yang memiliki dampak lintas generasi,” terang Puan.

Menurutnya, nantinya forum konsultasi MIKTA akan memformulasikan bagaimana parlemen negara MIKTA dapat memperkuat kerja samanya. Kerja sama ini, kata Puan, juga termasuk antara parlemen dengan Pemerintah masing-masing negara MIKTA.

“Parlemen pun bertekad untuk bekerja bersama dengan Pemerintah dalam mengatasi tantangan yang belum bernah terjadi,” imbuhnya.

Pada MIKTA Speakers` Consultation ke-9, Puan akan memimpin langsung diskusi bersama parlemen negara-negara MIKTA. Diskusi tersebut akan dibagi menjadi tiga sesi. Pertama, sesi bertema `Tata Kelola Global Pemerintahan: Bagaimana Parlemen Harus Bertindak`. Kedua, sesi untuk membahas Komitmen Tentang Perubahan Iklim. Lalu sesi ketiga, bertajuk `Bagaimana Memanfaatkan Kekuatan Generasi Muda: Menuju Masa Depan Yang Lebih Baik`.

Puan menyebut, MIKTA Speakers` Consultation ke-9 pun bakal membahas bagaimana perubahan dalam hubungan antarnegara, ketegangan regional, dan evolusi norma-norma internasional yang dapat mempengaruhi dinamika geopolitik global.

Serta, juga akan membahas bagaimana dunia dapat mempercepat pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Seperti isu perubahan iklim, hingga tantangan yang menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dan pengambil kebijakan, salah satunya terkait kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

“Parlemen negara MIKTA harus berperan menjadi kekuatan positif dan konstruktif bagi dunia yang lebih aman dan sejahtera,” tutup Puan.**

Index
DKPP RI Putuskan Rehabilitasi Nama Baik Rahmat Bagja Terkait Dua Perkara
Jangan Bandel Ya! Bawaslu 'Pelototi' Penggunaan Dana Kampanye Pemilu 2024
Anggota Komisi II DPR Tolak Usulan Pemerintah Tentang RUU DKI Jakarta Yang Inginkan Gubernur Dipilih dan Ditunjuk Oleh Presiden
Berikut Daftar 7 Hakim Agung MA Yang Disetujui Dalam Paripurna DPR Hari ini
Bawaslu Inginkan Pemilih Pemula jadi Aktor Utama Pengawasan Pemilu 2024
Bahas Izin Mendirikan TPS, KPU Rakor Bersama PPLN Hong Kong dan Makau
KPU Pastikan Debat Capres-Cawapres 2024 Pertama dan Terakhir di Kantornya
TNI Integratif Bersinergi Dengan Kementan RI Dukung Ketahanan Pangan Wujudkan Swasembada Pangan
Kontroversi Pernyataan Politisi PSI Ade Armando Mengenai Politik Dinasti DIY
Jadwal Pengumuman Hasil Tes PPPK 2023 dan Tahapan Selanjutnya yang Wajib Diikuti
supernews
Jokowi Didesak Setop Main-main Perangkat Negara di Pemilu 2024 Dan Segera Mundur Dari Jabatan Presiden
Tolak Pemutihan 3,3Juta Hektar Kebun Sawit Dalam Kawasan Hutan, Pemerintah Jokowi Dituding Hanya Untungkan Pengusaha Nakal
Di Indonesia Ternyata Jumlah Pekerja China Lebih Mendominasi dan Tidak Sebanding Dengan Nilai Investasinya
Tak Kunjung Ditindak, Rp 1 Triliun Uang Hasil Kejahatan Lingkungan Disebut-sebut Masuk ke Partai Politik
Index
Duh, Gibran Kepleset Sebut Asam Folat Jadi Asam Sulfat
Duh, Gibran Kepleset Sebut Asam Folat Jadi Asam Sulfat
Selasa, 5 Desember 2023 | 11:16:00 WIB
Kejakgung Ingatkan Aparatur Desa Harus Netral dalam Pemilu 2024
Gibran Bagi-Bagi Susu di CFD Sudirman-Thamrin, Bawaslu Jakarta: Tidak Boleh!
Usai Dikunjungi Kaesang, Dokter Cantik Ragilda Rachma Optimis Sukses Melenggang ke Senayan
Kunjungi Kota Malang, Kaesang Ajak Influencer Sosialisasikan Prabowo-Gibran
Ogah Kebobolan Pelanggaran Pemilu 2024, Bawaslu 'Gercep' Bentuk Tim Pengawasan Kampanye
KPU Tekankan Lembaganya Tidak Pernah Merencanakan Hapus Debat Cawapres
KPU Akui Muncul Pembahasan Kehadiran Capres-Cawapres Dalam Debat Secara Bersamaan
Informasikan Polri-KPU, BSSN Serahkan Laporan Investigasi Forensik Digital DPT Pemilu
Komisi II DPR Tegaskan Honorer Bekerja Lima Tahun Harus Diangkat PPPK
pemerintahan
Jelang Masa Jabatannya Berakhir, Jokowi Minta Pembangunan di Daerah Selaras dengan Pusat
Pemerintah Berencana Beri Insentif Lebih Bagi Guru Yang Ditugaskan di Daerah Tertinggal
Masuki Masa Kampanye, Bawaslu Imbau Peserta Pemilu Lebih Kedepankan Visi-Misi
Prabowo dan Gibran Tidak Perlu Mengundurkan Diri Dari Jabatan Mereka, Ini Aturannya Sudah Dikeluarkan Jokowi
Image Show
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Gunung Bromo
Kamis, 16 November 2023 | 23:42:18 WIB
 
Kabaharkam Bahas Netralitas Polri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
Joko Widodo saat memberikan kuliah umum di Luar Negeri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
daerah
Likuifaksi Tanah Diduga Penyebab Banjir Bandang dan Lonsor Bebatuan Yang Terjadi di Humbahas
Sosialisasikan Ganjar-Mahfud di Malang, JAMAN Gelar Senam Sehat Yang Diikuti Ribuan Masyarakat
Gelar Kompetisi UMKM, Asandra Salsabila  Sediakan Modal Usaha Bagi Pemenang
Sekdaprov Riau, SF Hariyanto Tak Masuk dalam Rekomendasi Tokoh Masyarakat Riau
Politik
Kontroversi Pernyataan Politisi PSI Ade Armando Mengenai Politik Dinasti DIY
Kejakgung Ingatkan Aparatur Desa Harus Netral dalam Pemilu 2024
Usai Dikunjungi Kaesang, Dokter Cantik Ragilda Rachma Optimis Sukses Melenggang ke Senayan
Kunjungi Kota Malang, Kaesang Ajak Influencer Sosialisasikan Prabowo-Gibran

ekonomi
OJK Berlakukan Sanksi pada Perusahaan Asuransi
OJK Berlakukan Sanksi pada Perusahaan Asuransi
Senin, 4 Desember 2023 | 12:15:23 WIB
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Menko Airlangga Setujui Pembentukan 3 KEK Baru
Resmi Berlaku Mulai Hari ini, Pembelian Rumah Hingga Harga Rp 5 Miliar PPN nya Ditanggung Pemerintah
Rencananya Tahun Depan Perusahaan BUMN Indonesia Mulai Produksi Baterai Mobil Listrik
Hukum
Jokowi Bantah Klaim Eks Ketua KPK: Tidak Pernah Minta Penghentian Kasus e-KTP Setya Novanto
Siap Jatuhi Sanksi Kepada Azlansyah, DKPP Tunggu Laporan Aduan Bawaslu
Terungkap Ternyata Jokowi Pernah Marah dan Teriak kepada Ketua KPK, Minta Kasus Korupsi E-KTP Dihentikan
Mahkamah Konstitusi Menolak Gugatan Ulang terkait Persyaratan Usia Capres-Cawapres
Nasional
DKPP RI Putuskan Rehabilitasi Nama Baik Rahmat Bagja Terkait Dua Perkara
Jangan Bandel Ya! Bawaslu 'Pelototi' Penggunaan Dana Kampanye Pemilu 2024
Berikut Daftar 7 Hakim Agung MA Yang Disetujui Dalam Paripurna DPR Hari ini
Bawaslu Inginkan Pemilih Pemula jadi Aktor Utama Pengawasan Pemilu 2024

internasional
Tolak Hamas Berkuasa di Gaza, Wakil Presiden Amerika Kritisi Banyaknya Warga Palestina Yang Tewas
Israel dan Hamas Perpanjang Gencatan Senjata
Israel dan Hamas Perpanjang Gencatan Senjata

Kamis, 30 November 2023 | 13:41:36 WIB
Desak PBB, UNICEF Tegaskan Jalur Gaza Adalah Tempat Paling Berbahaya di Dunia Bagi Anak-anak
Israel Akhirnya Setujui Gencatan Senjata di Gaza Usai Dimediasi Qatar
olahraga
Radja Nainggolan Resmi Gabung Bhayangkara FC: Perjalanan dari Serie A ke Liga 1
Piala Asia, Timnas U-23 Indonesia Berada Dalam Ancaman di Group 'Neraka'
Usai Kalah Dibantai Irak Dengan 5 Gol, Shin Tae-yong Pastikan Akan Ada Pembalasan
Delapan Perwakilan Indonesia di French Open 2023: Jadwal Lengkap Pertandingan

Popular

News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Super News
Daerah

Ketua DPR Ajak Ketua Parlemen MIKTA Bertemu Jokowi, Bahas Multilateralisme Hingga Pemulihan Inklusif
dpr | Senin, 20 November 2023 | 12:00:49 WIB
Editor : edison | Penulis : Bachtiar
Ketua DPR Puan Maharani beberapa waktu lalu dalam forum Parlemen MIKTA
Pilihan Redaksi

Jakarta, (Supernews)- Ketua DPR RI Puan Maharani akan mengajak 4 ketua parlemen anggota MIKTA lainnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam perhelatan MIKTA Speakers` Consultation ke-9. 

MIKTA merupakan grup negara-negara middle power (kekuatan menengah) yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Sementara MIKTA Speakers' Consultation merupakan forum konsultatif Ketua Parlemen anggota MIKTA.

“Pertemuan pimpinan parlemen anggota MIKTA dengan Presiden Jokowi merupakan bagian komitmen bahwa parlemen siap berkontribusi aktif untuk bersinergi dengan Pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan internasional,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (20/11/2023).

Pertemuan antara parlemen anggota MIKTA dengan Presiden Jokowi menjadi penting mengingat sebelumnya juga sudah diselenggarakan pertemuan para pemimpin negara anggota MIKTA. Presiden Jokowi bahkan memimpin pertemuan MIKTA Leaders’ Gathering yang diselenggarakan untuk pertama kalinya sejak MIKTA berdiri, pada 9 September lalu.

Saat itu Presiden Jokowi menekankan bahwa tantangan global yang sangat rumit saat ini harus dihadapi dengan kolaborasi dan kerja sama antarnegara. Puan menyebut, parlemen bertekad untuk ikut menjadi bagian dari solusi permasalahan global bersama Pemerintah. 

“Diperlukan kerja sama antara Pemerintah dan parlemen untuk memastikan setiap permasalahan global dapat diselesaikan demi kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

Sebagai tuan rumah, DPR RI mengusung tema ‘Strengthening Multilateralism, Addressing Intergenerational Challenges’ pada MIKTA Speakers` Consultation tahun ini. Ada 3 aspek yang menjadi prioritas selama keketuaan Indonesia di MIKTA yaitu memperkuat multilateralisme, pemulihan inklusif, dan transformasi digital.

“Tiga isu tersebut yang menjadi prioritas bagi DPR dalam forum konsultasi parlemen MIKTA kali ini. Tema yang diambil DPR bertujuan untuk membahas isu-isu jangka panjang, yang memiliki dampak lintas generasi,” terang Puan.

Menurutnya, nantinya forum konsultasi MIKTA akan memformulasikan bagaimana parlemen negara MIKTA dapat memperkuat kerja samanya. Kerja sama ini, kata Puan, juga termasuk antara parlemen dengan Pemerintah masing-masing negara MIKTA.

“Parlemen pun bertekad untuk bekerja bersama dengan Pemerintah dalam mengatasi tantangan yang belum bernah terjadi,” imbuhnya.

Pada MIKTA Speakers` Consultation ke-9, Puan akan memimpin langsung diskusi bersama parlemen negara-negara MIKTA. Diskusi tersebut akan dibagi menjadi tiga sesi. Pertama, sesi bertema `Tata Kelola Global Pemerintahan: Bagaimana Parlemen Harus Bertindak`. Kedua, sesi untuk membahas Komitmen Tentang Perubahan Iklim. Lalu sesi ketiga, bertajuk `Bagaimana Memanfaatkan Kekuatan Generasi Muda: Menuju Masa Depan Yang Lebih Baik`.

Puan menyebut, MIKTA Speakers` Consultation ke-9 pun bakal membahas bagaimana perubahan dalam hubungan antarnegara, ketegangan regional, dan evolusi norma-norma internasional yang dapat mempengaruhi dinamika geopolitik global.

Serta, juga akan membahas bagaimana dunia dapat mempercepat pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Seperti isu perubahan iklim, hingga tantangan yang menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dan pengambil kebijakan, salah satunya terkait kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

“Parlemen negara MIKTA harus berperan menjadi kekuatan positif dan konstruktif bagi dunia yang lebih aman dan sejahtera,” tutup Puan.**


Artikel Terbaru
Selasa, 5 Desember 2023 | 11:16:00 WIB