'
22 Jumadil Awwal 1445 H | Selasa, 5 Desember 2023
Pilpres
Tidak Terima Penegakan Hukum Era Jokowi Diberi Skor 5 Oleh Ganjar, Gerindra Minta Mahfud MD Bertanggung Jawab
politik | Senin, 20 November 2023 | 12:42:45 WIB
Editor : edison | Penulis : Prabaswara
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad

Jakarta, (Supernews)- Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad buka suara ihwal kritik Calon Presiden Ganjar Pranowo atas penegakan hukum di Indonesia. Capres PDIP itu memberikan skor 5 dari 10 ihwal penegakan hukum era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Tidak terima dengan skor itu, Dasco mengatakan, pertanggung jawaban Mahfud MD sebagai Menkopolhukam di kabinet Jokowi patu dipertanyakan. Pasalnya Mahfud MD kini menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar, dimana menurut Dasco, justru Mahfud MD lah merupakan orang yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum.

"Karena di situ juga kita lihat ada penanggung jawab soal hukum sebagai cawapres Pak Ganjar," ucap Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 November 2023.

Karena itu, Dasco mengatakan pihaknya tak mengetahui evaluasi itu berasal dari Ganjar pribadi atau tim. "Saya tidak tahu apakah evaluasi internal itu pribadi atau tim," ucap Dasco.

Dalam Pilpres 2024, Ganjar akan berpasangan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan atau Menkopolhukam Mahfud Md. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan kepolisian dan kejaksaan namun juga Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Agung yang berdiri independen diluar kendali eksekutif.

Kendati begitu, Dasco mengatakan pihaknya menganggap ucapan Ganjar merupakan evaluasi atas penegakan hukum, yang bisa jadi berdasarkan evaluasi internal. "Saya pikir apa yang disampaikan Pak Ganjar itu adalah evaluasi," kata Dasco.

Sebelumnya, Ganjar memberikan nilai penegakan hukum era Jokowi berskor 5 dari 10 di Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu, 18 November 2023. Hal itu tak lepas dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal syarat batas usia minimum capres-cawapres.

Tak hanya itu, Ganjar juga pernah menyampaikan kritik ihwal penegakan hukum dan berdemokrasi di Indonesia. Salah satunya dalam pidatonya di pengundian nomor urut paslon Capres-Cawapres di Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Selasa malam, 14 November 2023.
Menurut Ganjar ada kekhawatiran atas demokrasi yang terus tergerus, itu yang tengah disuarakan jurnalis, aktivis, dan mahasiswa. 

"Dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Itu kewajiban kita bapak-ibu untuk menjaga," tutur dia.

Ganjar menjelaskan bahwa demokrasi harus benar-benar dipastikan berjalan dengan baik. 

"Harus kita pastikan demokrasi bisa baik, meski sekarang belum baik-baik saja," ujar dia.
Ganjar mengatakan bahwa proses demokrasi di Indonesia kerap berjalan baik, tapi kadang berliku. "Kalau bentuknya dipaksakan, ia akan tetap mencari jalannya sampai tiba muara. Itulah demokrasi yang hari ini kita hidupkan," ujar dia.**

Index
DKPP RI Putuskan Rehabilitasi Nama Baik Rahmat Bagja Terkait Dua Perkara
Jangan Bandel Ya! Bawaslu 'Pelototi' Penggunaan Dana Kampanye Pemilu 2024
Anggota Komisi II DPR Tolak Usulan Pemerintah Tentang RUU DKI Jakarta Yang Inginkan Gubernur Dipilih dan Ditunjuk Oleh Presiden
Berikut Daftar 7 Hakim Agung MA Yang Disetujui Dalam Paripurna DPR Hari ini
Bawaslu Inginkan Pemilih Pemula jadi Aktor Utama Pengawasan Pemilu 2024
Bahas Izin Mendirikan TPS, KPU Rakor Bersama PPLN Hong Kong dan Makau
KPU Pastikan Debat Capres-Cawapres 2024 Pertama dan Terakhir di Kantornya
TNI Integratif Bersinergi Dengan Kementan RI Dukung Ketahanan Pangan Wujudkan Swasembada Pangan
Kontroversi Pernyataan Politisi PSI Ade Armando Mengenai Politik Dinasti DIY
Jadwal Pengumuman Hasil Tes PPPK 2023 dan Tahapan Selanjutnya yang Wajib Diikuti
supernews
Jokowi Didesak Setop Main-main Perangkat Negara di Pemilu 2024 Dan Segera Mundur Dari Jabatan Presiden
Tolak Pemutihan 3,3Juta Hektar Kebun Sawit Dalam Kawasan Hutan, Pemerintah Jokowi Dituding Hanya Untungkan Pengusaha Nakal
Di Indonesia Ternyata Jumlah Pekerja China Lebih Mendominasi dan Tidak Sebanding Dengan Nilai Investasinya
Tak Kunjung Ditindak, Rp 1 Triliun Uang Hasil Kejahatan Lingkungan Disebut-sebut Masuk ke Partai Politik
Index
Duh, Gibran Kepleset Sebut Asam Folat Jadi Asam Sulfat
Duh, Gibran Kepleset Sebut Asam Folat Jadi Asam Sulfat
Selasa, 5 Desember 2023 | 11:16:00 WIB
Kejakgung Ingatkan Aparatur Desa Harus Netral dalam Pemilu 2024
Gibran Bagi-Bagi Susu di CFD Sudirman-Thamrin, Bawaslu Jakarta: Tidak Boleh!
Usai Dikunjungi Kaesang, Dokter Cantik Ragilda Rachma Optimis Sukses Melenggang ke Senayan
Kunjungi Kota Malang, Kaesang Ajak Influencer Sosialisasikan Prabowo-Gibran
Ogah Kebobolan Pelanggaran Pemilu 2024, Bawaslu 'Gercep' Bentuk Tim Pengawasan Kampanye
KPU Tekankan Lembaganya Tidak Pernah Merencanakan Hapus Debat Cawapres
KPU Akui Muncul Pembahasan Kehadiran Capres-Cawapres Dalam Debat Secara Bersamaan
Informasikan Polri-KPU, BSSN Serahkan Laporan Investigasi Forensik Digital DPT Pemilu
Komisi II DPR Tegaskan Honorer Bekerja Lima Tahun Harus Diangkat PPPK
pemerintahan
Jelang Masa Jabatannya Berakhir, Jokowi Minta Pembangunan di Daerah Selaras dengan Pusat
Pemerintah Berencana Beri Insentif Lebih Bagi Guru Yang Ditugaskan di Daerah Tertinggal
Masuki Masa Kampanye, Bawaslu Imbau Peserta Pemilu Lebih Kedepankan Visi-Misi
Prabowo dan Gibran Tidak Perlu Mengundurkan Diri Dari Jabatan Mereka, Ini Aturannya Sudah Dikeluarkan Jokowi
Image Show
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Gunung Bromo
Kamis, 16 November 2023 | 23:42:18 WIB
 
Kabaharkam Bahas Netralitas Polri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
Joko Widodo saat memberikan kuliah umum di Luar Negeri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
daerah
Likuifaksi Tanah Diduga Penyebab Banjir Bandang dan Lonsor Bebatuan Yang Terjadi di Humbahas
Sosialisasikan Ganjar-Mahfud di Malang, JAMAN Gelar Senam Sehat Yang Diikuti Ribuan Masyarakat
Gelar Kompetisi UMKM, Asandra Salsabila  Sediakan Modal Usaha Bagi Pemenang
Sekdaprov Riau, SF Hariyanto Tak Masuk dalam Rekomendasi Tokoh Masyarakat Riau
Politik
Kontroversi Pernyataan Politisi PSI Ade Armando Mengenai Politik Dinasti DIY
Kejakgung Ingatkan Aparatur Desa Harus Netral dalam Pemilu 2024
Usai Dikunjungi Kaesang, Dokter Cantik Ragilda Rachma Optimis Sukses Melenggang ke Senayan
Kunjungi Kota Malang, Kaesang Ajak Influencer Sosialisasikan Prabowo-Gibran

ekonomi
OJK Berlakukan Sanksi pada Perusahaan Asuransi
OJK Berlakukan Sanksi pada Perusahaan Asuransi
Senin, 4 Desember 2023 | 12:15:23 WIB
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Menko Airlangga Setujui Pembentukan 3 KEK Baru
Resmi Berlaku Mulai Hari ini, Pembelian Rumah Hingga Harga Rp 5 Miliar PPN nya Ditanggung Pemerintah
Rencananya Tahun Depan Perusahaan BUMN Indonesia Mulai Produksi Baterai Mobil Listrik
Hukum
Jokowi Bantah Klaim Eks Ketua KPK: Tidak Pernah Minta Penghentian Kasus e-KTP Setya Novanto
Siap Jatuhi Sanksi Kepada Azlansyah, DKPP Tunggu Laporan Aduan Bawaslu
Terungkap Ternyata Jokowi Pernah Marah dan Teriak kepada Ketua KPK, Minta Kasus Korupsi E-KTP Dihentikan
Mahkamah Konstitusi Menolak Gugatan Ulang terkait Persyaratan Usia Capres-Cawapres
Nasional
DKPP RI Putuskan Rehabilitasi Nama Baik Rahmat Bagja Terkait Dua Perkara
Jangan Bandel Ya! Bawaslu 'Pelototi' Penggunaan Dana Kampanye Pemilu 2024
Berikut Daftar 7 Hakim Agung MA Yang Disetujui Dalam Paripurna DPR Hari ini
Bawaslu Inginkan Pemilih Pemula jadi Aktor Utama Pengawasan Pemilu 2024

internasional
Tolak Hamas Berkuasa di Gaza, Wakil Presiden Amerika Kritisi Banyaknya Warga Palestina Yang Tewas
Israel dan Hamas Perpanjang Gencatan Senjata
Israel dan Hamas Perpanjang Gencatan Senjata

Kamis, 30 November 2023 | 13:41:36 WIB
Desak PBB, UNICEF Tegaskan Jalur Gaza Adalah Tempat Paling Berbahaya di Dunia Bagi Anak-anak
Israel Akhirnya Setujui Gencatan Senjata di Gaza Usai Dimediasi Qatar
olahraga
Radja Nainggolan Resmi Gabung Bhayangkara FC: Perjalanan dari Serie A ke Liga 1
Piala Asia, Timnas U-23 Indonesia Berada Dalam Ancaman di Group 'Neraka'
Usai Kalah Dibantai Irak Dengan 5 Gol, Shin Tae-yong Pastikan Akan Ada Pembalasan
Delapan Perwakilan Indonesia di French Open 2023: Jadwal Lengkap Pertandingan

Popular

News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Super News
Daerah

Pilpres
Tidak Terima Penegakan Hukum Era Jokowi Diberi Skor 5 Oleh Ganjar, Gerindra Minta Mahfud MD Bertanggung Jawab
politik | Senin, 20 November 2023 | 12:42:45 WIB
Editor : edison | Penulis : Prabaswara
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad
Pilihan Redaksi

Jakarta, (Supernews)- Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad buka suara ihwal kritik Calon Presiden Ganjar Pranowo atas penegakan hukum di Indonesia. Capres PDIP itu memberikan skor 5 dari 10 ihwal penegakan hukum era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Tidak terima dengan skor itu, Dasco mengatakan, pertanggung jawaban Mahfud MD sebagai Menkopolhukam di kabinet Jokowi patu dipertanyakan. Pasalnya Mahfud MD kini menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar, dimana menurut Dasco, justru Mahfud MD lah merupakan orang yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum.

"Karena di situ juga kita lihat ada penanggung jawab soal hukum sebagai cawapres Pak Ganjar," ucap Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 November 2023.

Karena itu, Dasco mengatakan pihaknya tak mengetahui evaluasi itu berasal dari Ganjar pribadi atau tim. "Saya tidak tahu apakah evaluasi internal itu pribadi atau tim," ucap Dasco.

Dalam Pilpres 2024, Ganjar akan berpasangan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan atau Menkopolhukam Mahfud Md. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan kepolisian dan kejaksaan namun juga Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Agung yang berdiri independen diluar kendali eksekutif.

Kendati begitu, Dasco mengatakan pihaknya menganggap ucapan Ganjar merupakan evaluasi atas penegakan hukum, yang bisa jadi berdasarkan evaluasi internal. "Saya pikir apa yang disampaikan Pak Ganjar itu adalah evaluasi," kata Dasco.

Sebelumnya, Ganjar memberikan nilai penegakan hukum era Jokowi berskor 5 dari 10 di Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu, 18 November 2023. Hal itu tak lepas dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal syarat batas usia minimum capres-cawapres.

Tak hanya itu, Ganjar juga pernah menyampaikan kritik ihwal penegakan hukum dan berdemokrasi di Indonesia. Salah satunya dalam pidatonya di pengundian nomor urut paslon Capres-Cawapres di Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Selasa malam, 14 November 2023.
Menurut Ganjar ada kekhawatiran atas demokrasi yang terus tergerus, itu yang tengah disuarakan jurnalis, aktivis, dan mahasiswa. 

"Dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Itu kewajiban kita bapak-ibu untuk menjaga," tutur dia.

Ganjar menjelaskan bahwa demokrasi harus benar-benar dipastikan berjalan dengan baik. 

"Harus kita pastikan demokrasi bisa baik, meski sekarang belum baik-baik saja," ujar dia.
Ganjar mengatakan bahwa proses demokrasi di Indonesia kerap berjalan baik, tapi kadang berliku. "Kalau bentuknya dipaksakan, ia akan tetap mencari jalannya sampai tiba muara. Itulah demokrasi yang hari ini kita hidupkan," ujar dia.**


Artikel Terbaru
Selasa, 5 Desember 2023 | 11:16:00 WIB