Jakarta, (Supernews)- Himpunan Pelajar Mahasiswa Indragiri Hulu Jakarta (Hipma Inhu) melakukan aksi di depan gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2023).

Dalam aksi itu, ratusan mahasiswa tergabung dalam gerakan Hipma Inhu tersebut mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera menangkap eks Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto kerena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan oleh PT Duta Palma Group di wilayah Riau.

"Kami mendesak Kejagung, KPK dan Polri untuk segera memproses hukum praktek KKN oleh Yopi Arianto karena bukti keterlibatannya dalam kasus PT Duta Palma itu sangat kuat," kata Ketua Umum Hipma Inhu Diah Rani Fitri dalam aksi tersebut.

Dia juga mengatakan, dalam kasus korupsi yang menelan kerugian negara sebesar Rp100 triliun itu tidak lepas dari 

Peran Sekda Indragiri Hulu yakni Hendrizal.

Di mana, Hendrizal menggunakan jabatan dan wewenangnya mengeluarkan izin lokasi untuk usaha perkebunan beserta izin usaha perkebunan.

''Bahwa tugas pokok dan fungsi Sekda adalah pengoordinasian dan pelayanan administratif sehingga kasus korupsi Mega Proyek ini tidak terlepas dari peran Sekda Indragiri Hulu Hendrizal," ujar dia.

Diah mengatakan, bahwa penangkapan Yopi Arianto dan Hendrizal sudah memenuhi syarat. Sebab, keduanya diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi PT Duta Palma itu.

Bahwa dugaan indikasi KKN ini jelas melanggar UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana perubahan kepada UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 3.

Dia menegaskan, dugaan perbuatan Yopi Arianto dan Hendrizal menyalahi Asas menyalahgunakan wewenang sendiri yang mana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf e dan penjelasannya.

"Asas ini mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan," jelasnya.

Menurut dia, jika merujuk kelada Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.

Larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

"Bahwa penyalagunaan wewenang oleh pejabat juga diancam pidana sebagaimana termaktub dalam pasal 421 KUHP," tegas dia.

Oleh karena itu, Diah mendesak KPK, Kejagung, dan Polri sebagai penengak hukum yang berwenang harus mengeluarkan surat perintah penyidikan terhadap dugaan praktik KKN oleh Yopi Arianto dan Hendrizal.

"Legal opini ini sudah kuat untuk menangkap atau mengeluarkan surat perintah penyidikan kepada Yopi Arianto dan Hendrizal," tutur Diah.**