24 Sya'ban 1445 H | Selasa, 5 Maret 2024
×
Korup dan Berwatak Dinasti, Jokowi Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Presiden
supernews | Jumat, 12 Januari 2024 | 12:55:39 WIB
Editor : Budi Harjo | Penulis : Tm
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang tertawa

Jakarta, (Supernews)- Sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam kelompok Petisi 100 meminta agar  Presiden Joko Widodo alias Jokowi segera dimakzulan dari jabatan Presiden. 

Salah satu tokoh yang menjadi pentolan dalam kelompok itu adalah Faizal Assegaf, dirinya menuding Jokowi telah melakukan "praktik kekuasan yang korup dan berwatak dinasti politik". Untuk itu dirinya menegaskan pemakzulan tersebut adalah solusi yang tepat dan segera harus diambil guna mencegah praktik kejahatan politik seorang Jokowi. 

"Jokowi ini telah melakukan praktik kekuasan yang korup dan berwatak dinasti politik," ujar Faizal Assegaf dalam keterangannya beberapa waktu lalau di kantor Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

“Tujuan mencegah kejahatan politik cawe-cawe Jokowi dan keluarga intinya… Cara untuk menghentikan intervensi kekuasaan Jokowi dalam Pilpres adalah pemakzulan,” lanjut Faizal Assegaf.

Menanggapi desakan itu, Mentri Koordinator Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menerima langsung kedatangan perwakilan kelompok Petisi 100 di kantornya, kepada wartawan mengakatan desakan pemakzulan Jokowi bukan kewenangan dari Kemenko Polhukam. Melaikan kewenangan dari DPR dan partai politik.

"Saya bilang kalau urusan pemakzulan itu sudah didengar orang, mereka sampaikan di beberapa kesempatan, dan itu urusan parpol dan DPR, bukan Menko Polhukam," kata Mahfud yang kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.

Mahfud juga mengatakan bahwa pemakzulan Jokowi sebelum Pemilu 2024 juga adalah hal yang tak mungkin terjadi.

“Pemilu sudah kurang 30 hari, (pendakwaan) di tingkat DPR saja tidak bakal selesai untuk mencari sepertiga (anggota) DPR yang memakzulkan, belum lagi sidangnya (di Mahkamah Konstitusi)," kata Mahfud.

Terpisah Ketua DPR Puan Maharani mengatakan sejauh ini DPR tidak ada menerima desakan pemakzulan Jokowi dari jabatan Presiden Republik Indonesia, baik itu dali kelompok partai politik atau kelompok masyarakat.

Namun apabila desakan itu nantinya diterima oleh DPR, Puan mengaku pihaknya akan mengedepankan kondusifvitas keamanan dan kenyamanan jelang pemilu 2024 mendatang. Untuk itu dirinya mendesak agar seluruh aparat penegak hukum menjaga netralitasnya di Pemilu ini, hingga seluruh tahapan pemilu selesai.

"Kita jalankan konstitusi sesuai aturan yang ada. Jadi aspirasi silakan disampaikan, tapi kita tetap menjaga situasi jelang pemilu ini tetap damai, terjaganya netralitas semua aparat penegak hukum. Kita sama-sama menjaga agar pesta demokrasi yang akan datang berjalan jujur dan adil," ujar Puan.

Sementara itu, Gibran Rakabuing Raka yang merupanakn anak dari Presiden Jokowi dan kini tercatan sebagai salah satu calonwakil presiden (Cawapres) mendampingi calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Dengan tegas mempersilahkan upayah pemakzulan itu dilakukan, sebagai bentuk bagian kebebasan berpendapat.

"Ya monggo, kalau ada masukan dari warga, evaluasi, kita tampung nggih (ya)," kata Gibran di Solo, Kamis (11/1/2024).

Berbeda dengan Gibran, calon wakil Presiden nomor urut  2 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan pemakzulan itu hanya sekedar isu yang bermain di luar parlemen, karena sampai saat ini belum ada satu pihak pun di legistatif yang memproses hal itu.

"Pemakzulan, saya belum mendengar langsung siapa saja. Tapi, dan saya kira nggak ada satupun yang sedang memproses (di DPR RI)… Karena kalau ada pemakzulan itu melalui DPR RI. Jadi DPR memproses (jika ada). Namun, sampai hari ini tidak ada," terangnya.**


Index
Ada Nama Windy Idol, KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan Tersangka Pencucian Uang
Keras! Anggota DPR ini Teriak Desak Hak Angket Kecurangan Pemilu di Hadapan Anak Buah Prabowo
Prabowo Berjanji Dibawah Kepemimpinannya Kelak Akan Banyak Investasi Masuk ke Indonesia
Lima Prajurit TNI Pelaku Penyerangan Polres Jayawijaya Ditetapkan Sebagai Tersangka
Demo di Depan DPR Ribuan Massa Teriak 'Jokowi Mundur! Allahu Akbar!'
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Diduga Terlibat Korupsi Rumah Dinas, KPK Cegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri
DPR Setujui Badan Legislasi Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Polisi Periksa Rektor Universitas Pancasila Selama 3 Jam Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Stafnya

supernews
Lonjakan Harga Pangan, Banyak Rumah Tangga di Indonesia Jatuh ke Garis Kemiskinan
Korup dan Berwatak Dinasti, Jokowi Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Presiden
Pembangunan IKN Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun 2024, Meskipun Investor Asing Nol dan 30 Persen APBN Telah Terpakai
Mengenal Tumbuhan Kratom Bahan Herbal Yang Disebut Sebagai 'Narkotika Baru' dan Kontroversi di Indonesia
Index
Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto Dinilai Mengurangi Mutu Pendidikan
Pangdam XVII/Cenderawasih: Pembebasan Sandera di Papua Masih Berproses
Sekalipun Tanpa PDI-Perjuangan, 21 Maret Mendatang Fraksi NasDem DPR RI Akan Usulkan Hak Angket
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke MUI, Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024
Rapat Paripurna DPR RI Hanya Dihadiri 164 Anggota
Rapat Paripurna DPR RI Hanya Dihadiri 164 Anggota
Selasa, 5 Maret 2024 | 12:30:00 WIB
10 Anggota Gegana Dinyatakan Jadi Korban Ledakan di Mako Brimob Polda Jatim
Sidang Paripurna DPR, Dasco Bacakan Pidato Puan Soal Kenaikan Harga dan Gagalnya Food Estate
Pidato Puan Diwakili Dasco di Sidang Paripurna DPR RI, Singgung Etika Politik
Rapat Paripurna DPR RI, Dasco Pimpin Sidang, Puan Tak Hadir
Desakan Hak Angket Kian Menguat, Puan dan Cak Imin Tidak Hadir di Paripurna DPR Hari ini
pemerintahan
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Bahasa Indonesia Resmi Digunakan di  Sidang UNESCO, Nadiem Dorong Para Profesional Juga Menggunakannya
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Mendagri Minta Percepatan Transpormasi Identitas Kependudukan Digital Seluruh Warga Indonesia
Image Show
 
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Gunung Bromo
Kamis, 16 November 2023 | 23:42:18 WIB
Kabaharkam Bahas Netralitas Polri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
daerah
Lima Prajurit TNI Pelaku Penyerangan Polres Jayawijaya Ditetapkan Sebagai Tersangka
10 Anggota Gegana Dinyatakan Jadi Korban Ledakan di Mako Brimob Polda Jatim
Cegah Banjir Kembali Genangi Jakarta, Pemprov DKI Bentuk Satgas Sungai Ciliwung
Ledakan Hebat di Mako Brimob Polda Jatim Guncang Surabaya, Diduga Menyebabkan Korban
Politik
Demo di Depan DPR Ribuan Massa Teriak 'Jokowi Mundur! Allahu Akbar!'
Sekalipun Tanpa PDI-Perjuangan, 21 Maret Mendatang Fraksi NasDem DPR RI Akan Usulkan Hak Angket
Desakan Hak Angket Kian Menguat, Puan dan Cak Imin Tidak Hadir di Paripurna DPR Hari ini
Ambang Batas Parlemen 4% Dinilai Tak Adil untuk Partai Kecil

ekonomi
Prabowo Berjanji Dibawah Kepemimpinannya Kelak Akan Banyak Investasi Masuk ke Indonesia
Harga Eceran LPG 3Kg Dibandrol Rp 20 Ribu Hingga Rp 25 Ribu per Tabung,  Pertamina Jamin Stok Aman saat Ramadhan 2024
Program Mudik Gratis Bus Lebaran 2024 Resmi Dibuka: Daftar Kota Tujuan, Jadwal Pendaftaran, dan Syarat Terbaru
Badan Pangan Desak Para Kepala Daerah Terus Lakukan Gerakan Pangan Murah
Hukum
Ada Nama Windy Idol, KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan Tersangka Pencucian Uang
Diduga Terlibat Korupsi Rumah Dinas, KPK Cegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri
Polisi Periksa Rektor Universitas Pancasila Selama 3 Jam Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Stafnya
Polisi Tangkap Mafia Beras Yang Jual 2.000 Ton Beras Bulog Dengan Dokumen Palsu
Nasional
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto Dinilai Mengurangi Mutu Pendidikan
Pangdam XVII/Cenderawasih: Pembebasan Sandera di Papua Masih Berproses
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke MUI, Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024

internasional
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Paus Fransiskus Minta Perang Palestina Dihentikan, 'Tolong, Sudah Cukup'
Joe Biden: Militer AS Akan Mengirimkan Makanan dan Persediaan ke Gaza
Thailand Perketat Penggunaan Ganja Rekreasional hingga Akhir Tahun, Utamakan Untuk Medis
olahraga
Jelang Liga Champion Manchester City Vs FC Copenhagen: Dominasi City Tak Terkalahkan
Tapanuli Utara Berhasil Juarai Lomba Solu Bolon
Tapanuli Utara Berhasil Juarai Lomba Solu Bolon
Senin, 4 Maret 2024 | 05:18:00 WIB
Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai
Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai
Minggu, 3 Maret 2024 | 12:17:00 WIB
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4


News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Super News
Daerah
CARI BERITA
Korup dan Berwatak Dinasti, Jokowi Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Presiden
supernews | Jumat, 12 Januari 2024 | 12:55:39 WIB
Editor : Budi Harjo | Penulis : Tm
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang tertawa
Pilihan Redaksi

Jakarta, (Supernews)- Sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam kelompok Petisi 100 meminta agar  Presiden Joko Widodo alias Jokowi segera dimakzulan dari jabatan Presiden. 

Salah satu tokoh yang menjadi pentolan dalam kelompok itu adalah Faizal Assegaf, dirinya menuding Jokowi telah melakukan "praktik kekuasan yang korup dan berwatak dinasti politik". Untuk itu dirinya menegaskan pemakzulan tersebut adalah solusi yang tepat dan segera harus diambil guna mencegah praktik kejahatan politik seorang Jokowi. 

"Jokowi ini telah melakukan praktik kekuasan yang korup dan berwatak dinasti politik," ujar Faizal Assegaf dalam keterangannya beberapa waktu lalau di kantor Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

“Tujuan mencegah kejahatan politik cawe-cawe Jokowi dan keluarga intinya… Cara untuk menghentikan intervensi kekuasaan Jokowi dalam Pilpres adalah pemakzulan,” lanjut Faizal Assegaf.

Menanggapi desakan itu, Mentri Koordinator Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menerima langsung kedatangan perwakilan kelompok Petisi 100 di kantornya, kepada wartawan mengakatan desakan pemakzulan Jokowi bukan kewenangan dari Kemenko Polhukam. Melaikan kewenangan dari DPR dan partai politik.

"Saya bilang kalau urusan pemakzulan itu sudah didengar orang, mereka sampaikan di beberapa kesempatan, dan itu urusan parpol dan DPR, bukan Menko Polhukam," kata Mahfud yang kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.

Mahfud juga mengatakan bahwa pemakzulan Jokowi sebelum Pemilu 2024 juga adalah hal yang tak mungkin terjadi.

“Pemilu sudah kurang 30 hari, (pendakwaan) di tingkat DPR saja tidak bakal selesai untuk mencari sepertiga (anggota) DPR yang memakzulkan, belum lagi sidangnya (di Mahkamah Konstitusi)," kata Mahfud.

Terpisah Ketua DPR Puan Maharani mengatakan sejauh ini DPR tidak ada menerima desakan pemakzulan Jokowi dari jabatan Presiden Republik Indonesia, baik itu dali kelompok partai politik atau kelompok masyarakat.

Namun apabila desakan itu nantinya diterima oleh DPR, Puan mengaku pihaknya akan mengedepankan kondusifvitas keamanan dan kenyamanan jelang pemilu 2024 mendatang. Untuk itu dirinya mendesak agar seluruh aparat penegak hukum menjaga netralitasnya di Pemilu ini, hingga seluruh tahapan pemilu selesai.

"Kita jalankan konstitusi sesuai aturan yang ada. Jadi aspirasi silakan disampaikan, tapi kita tetap menjaga situasi jelang pemilu ini tetap damai, terjaganya netralitas semua aparat penegak hukum. Kita sama-sama menjaga agar pesta demokrasi yang akan datang berjalan jujur dan adil," ujar Puan.

Sementara itu, Gibran Rakabuing Raka yang merupanakn anak dari Presiden Jokowi dan kini tercatan sebagai salah satu calonwakil presiden (Cawapres) mendampingi calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Dengan tegas mempersilahkan upayah pemakzulan itu dilakukan, sebagai bentuk bagian kebebasan berpendapat.

"Ya monggo, kalau ada masukan dari warga, evaluasi, kita tampung nggih (ya)," kata Gibran di Solo, Kamis (11/1/2024).

Berbeda dengan Gibran, calon wakil Presiden nomor urut  2 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan pemakzulan itu hanya sekedar isu yang bermain di luar parlemen, karena sampai saat ini belum ada satu pihak pun di legistatif yang memproses hal itu.

"Pemakzulan, saya belum mendengar langsung siapa saja. Tapi, dan saya kira nggak ada satupun yang sedang memproses (di DPR RI)… Karena kalau ada pemakzulan itu melalui DPR RI. Jadi DPR memproses (jika ada). Namun, sampai hari ini tidak ada," terangnya.**


Artikel Terbaru
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Selasa, 5 Maret 2024 | 12:30:00 WIB