Jakarta, (Supernews)- Sudah hampir 3 bulan, sejak pertama kali diungkap ke publik pada Selasa (27/6/2023) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan adanya temuan berupa uang hasil kejahatan lingkungan senilai Rp 1 triliun yang masuk kepada salah satu partai politik. Uang tersebut diduga akan digunakan untuk kepentingan politik pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Namun hingga saat ini, hasil temuan itu sepertinya tak kunjung ditindaklanjuti oleh lembaga penegakan hukum berwenang, baik itu Polri, Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan sebaliknya temuan itu terkesan hanya dijadikan bahan jualan oleh PPATK, seperti yang terjadi pada acara Forum Diskusi Sentra Gakkumdu bertajuk ‘Wujudkan Pemilu Bersih’ di Jakarta, pada Selasa, 8 Agustus 2023 kemarin.

Dimana pada kesempatan itu Ketua PPATK Ivan Yustiavandana, kembali mengumbar hasil temuannya itu dengan menyatakan bahwa hasil temuan itu sudah dipaparkan oleh pihakknya kepada bdan pengawas pemilu (Bawaslu) dan komisi pemilihan umum (KPU).

“Salah satu temuan PPATK yang sudah ditemukan beberapa waktu yang lalu ada Rp 1 triliun uang kejahatan lingkungan yang masuk ke partai politik,” ujar Yustiavandana dalam diskusi.

Menurutnya, PPATK saat ini akan berfokus mencari tindak kejahatan keuangan di lingkungan. Sampai saat ini tidak ada satu pun peserta Pemilu yang bersih dari kejahatan tersebut.

“Karena PPATK sekarang sedang fokus pada green financial crime ini yang ramai. Lalu apa yang terjadi? Nah, kita menemukan kok sepertinya tidak ada rekening dari para peserta kontestasi politik yang tidak terpapar,” kata Ivan.

PPATK sudah menemukan adanya risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) dana kampanye yang akan terjadi di sejumlah wilayah. Wilayah tertinggi yang dominan terjadi di Jawa Timur, diikuti DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Papua, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.

Lebih lanjut, katanya aliran dana tindak kejahatan keuangan itu sering kali terjadi pada setiap tahapan Pemilu. Oleh sebab itu, PPATK kini menelusuri hal tersebut.

“Artinya, dana hasil tindak pidana masuk sebagai biaya untuk kontestasi politik. Dalam konteks bersih, tugas dan kewenangan PPATK seberapa besar uang-uang yang berasal dari tindak pidana ini masuk ke kontestasi politik ini untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang,” lanjutnya.

Meski berani mengungkap besaran angka uang hasil kejahatan kehutanan yang menjadi temuannya, namun hingga saat ini Ivan Yustiavandana, tak kunjung menyebut nama partai politik (Parpol) yang diduga kuat menerima aliran dana itu.

Perjalanan Uang Rp1 Trliun Masuk ke Parpol 

Jauh sebelumnya, terkait temuan dugaan uang hasil kejahatan lingkungan yang diduga mengalir ke salah satu partai tertentu. Pertama kali diungkap oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono. 

Dikatakannya berdasarkan penelaahan PPATK yang dilansir pada Kamis (19/1/2023) yang lalu. Ditemukan sedikitnya Rp 1 triliun uang hasil kejahatan lingkungan atau green financial crime (GFC) yang mengalir ke anggota partai politik untuk keperluan pemenangan Pemilu 2024..

Dirinya menjelaskan, uang haram Rp 1 triliun itu baru berasal dari satu kasus kejahatan lingkungan. Uang tersebut mengalir ke sejumlah pihak yang salah satunya anggota parpol.

“Ini (menunjukkan) bahwa sudah mulai dari sekarang persiapan dalam rangka (Pemilu) 2024 itu sudah terjadi,” kata Danang dalam Rapat Koordinasi (Rakornas) PPATK di Jakarta pada (27/6/2023).

Meski demikian, saat dikonfirmasi wartawan beberapa waktu lalu, Danang Tri Hartono juga tidak berkenan mengungkap apa nama partai politik (Parpol) penerima lairan dana tersebut.

Lebih Rp20 Triliun Uang Kejahatan Lingkungan 

Terpisah, pada  Selasa (27/6/2023) lalu. Direktur Analis dan Pemeriksaan PPATK Beren Rukur Ginting dalam Acara Diskusi Media Bareng PPATK, di Bogor, Jawa Barat.

Juga mengungkap kejahatan lingkungan hidup di Indonesia diduga telah berhasil mencuci uang senilai lebih dari Rp 20 triliun. 

“Kalau kita menggali di transaksi keseluruhan, keseluruhan itu tidak kurang dari Rp 20 triliun, indikasi potensi itu didapat dari sekitar 53 laporan” kata Beren.

Namun, sambung Beren, transaksi dengan nilai Rp 20 triliun itu masih belum bisa dipastikan apakah benar berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lingkungan. Oleh karenanya, saat ini PPATK masih dalam tahap menelusuri lebih lanjut serta memverifikasi puluhan laporan itu.

“Angka Rp 20 triliun ini tidak seluruhnya terkait tindak pidana. Tapi bagaimana kita melihat memastikan suatu transaksi dia terindikasi tindak pidana, mau nggak mau harus kita ungkap transaksinya,” ungkap dia.**