24 Sya'ban 1445 H | Selasa, 5 Maret 2024
×
OPINI
STOP! Jangan Atas Nama Transisi Energi, Hutan KAU Korbankan
opini | Rabu, 31 Januari 2024 | 11:37:44 WIB
Editor : Budi Harjo | Penulis : Nadia Hadad
Kerusakan hutan akiat kebakaran lahan

Banyak yang meragukan keseriusan Konferensi Iklim (Conference of Parties/COP) Ke-28 di Dubai, Uni Emirat Arab, 30 November-12 Desember 2023, sejak awal. Bagaimana tidak. Negara penyelenggara adalah penghasil minyak bumi, sedangkan presiden konferensinya, Sultan Al-Jaber, adalah pemimpin perusahaan migas.

Padahal, misi pertemuan para pihak dari konferensi iklim tersebut sudah jelas, yakni mewujudkan aksi konkret menahan laju pemanasan bumi melewati angka 1,5 derajat celsius sebelum kerusakan Bumi terlambat diperbaiki. Dan industri migas adalah penyebab utamanya.

Peserta COP 28 ini tercatat hampir 100.000 orang di lokasi Expo City Dubai yang sangat luas dan terbagi dalam zona-zona. Jarak antar-ruangan jauh-jauh, sampai dalam satu hari saya sebagai pengamat konferensi bisa berjalan 20.000 langkah untuk pindah lokasi.

Akses untuk masuk ke dalam ruang konferensi utama pun terbatas. Sering perkembangan terbaru justru didapat dari artikel media internasional. Menurut mereka, perundingan berlangsung alot. Tarik-menarik terjadi antara kepentingan ekonomi industri dan keselamatan manusia.

Bloomberg mengutip John Kerry, Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat untuk Iklim, menyampaikan argumen seorang menteri dari negara penghasil minyak. ”Jangan paksa ekonomi kami bunuh diri,” katanya.

Namun, masih ada yang mengatakan hasil COP 28 tidak seburuk yang dibayangkan. COP 28 menyepakati transisi dari bahan bakar fosil. Ini pertama kalinya ide tersebut disepakati bersama. Walau bahasanya sangat kompromis. Tidak setajam yang diinginkan dengan menghindari frasa phasing out fossil fuels alias meninggalkan bahan bakar fosil.

Hal baik lain, pada hari pertama COP 28 diumumkan adanya dana kerugian dan kerusakan (loss and damage fund), yakni negara-negara maju berkomitmen menyumbang 800 juta dollar AS untuk membantu negara-negara berkembang yang rentan terhadap perubahan iklim. Namun, mekanisme penggunaannya belum jelas, dan apakah Indonesia bisa mengaksesnya.

Juga hal baik adalah ketika pangan menjadi salah satu topik bahasan utama. Ada 159 negara yang berkomitmen memasukkan rantai pangan dalam dokumen NDC mereka. Ini adalah sebuah kemajuan.

Belum pernah sebelumnya pangan menjadi isu tunggal tersendiri. Pangan masuk karena seperti pisau bermata dua, manusia perlu makan, tetapi perkebunan dan peternakan termasuk sektor pembuang emisi gas rumah kaca terbesar. Banyak kesepakatan baru terkait pangan dihasilkan dalam konferensi ini.

Di sisi lain, kalau dilihat dari implementasi Perjanjian Paris, sebenarnya COP 28 merupakan sebuah kegagalan. Seharusnya antara tahun 1990 dan 2020 sudah terjadi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 25-40 persen, turun 50 persen pada 2030 dan terus turun sampai ke posisi net zero emissions pada 2050.

Namun, di momen COP 28 inilah rapor progres penurunan emisi lima tahunan dari negara-negara dunia dilaporkan dalam laporan Global Stocktake. Dan hasilnya mengecewakan. Jauh dari yang diharapkan. Secara global, target penurunan emisi tidak tercapai.

Posisi tawar kaya hutan

Sebagai peserta COP 28 dari masyarakat sipil, kami ingin melihat delegasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, lebih berani dan agresif dalam memimpin negosiasi yang selama ini didominasi oleh negara-negara maju. Ini penting kalau melihat dari konteks keadilan iklim karena emisi terbesar dihasilkan negara-negara maju.

Hasilnya bisa dilihat dari ketidakberhasilan tadi, yang tidak sesuai dengan target. Kesepakatan soal transisi bahan bakar fosil pun masih kompromistis. Demikian kompromistisnya sampai inovasi carbon capture, utilization and storage yang rumit dan mahal mendapat kesempatan untuk dibicarakan.

Padahal, ada leverage atau posisi tawar bagus untuk Indonesia, yakni Indonesia satu dari tiga negara yang memiliki hutan hujan terbesar di dunia, bersama dengan Brasil dan Kongo. Harusnya kita bisa bilang, ”Kalian negara-negara maju butuh kita. You need our forest. You need us.”
Sayangnya, hal ini tidak terlihat, baik dari sisi menjalankan peran, melakukan dorongan konstruktif, maupun memperjuangkan sesuatu untuk Indonesia sendiri. Yang baru terlihat hanya meminta bantuan dana.

Indonesia harus mengurangi energi fosil batubara sebanyak 95 persen, minyak bumi 60 persen, gas alam 45 persen kalau kita mau menahan laju pemanasan global di angka 1,5 derajat celsius.

Pemerintah telah mengusung konsep Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi dari sektor kehutanan dan lahan, dengan kondisi tingkat serapan sudah lebih tinggi daripada tingkat emisi pada tahun 2030.

FOLU ini ada penekanan untuk melindungi, mengonservasi, dan memulihkan alam dan ekosistem. Termasuk upaya menghentikan dan membalikkan laju deforestasi dan degradasi hutan pada 2030. Disebutkan pula tentang safeguard sosial, lingkungan, dan biodiversitas, serta perlindungan bagi ekosistem pesisir dan laut. Ini semua bagus untuk hitungan Global Stocktake berikutnya.

Sebenarnya hutan dan laut jangan hanya dilihat sebagai alat mitigasi berbasis proyek atau komoditas pasar, tetapi juga keseluruhan fungsi sistem hutan dan laut sebagai infrastruktur penyerap karbon, alias carbon sink paripurna yang alam berikan. Sebagai keanekaragaman hayati, ekosistem hutan dan laut tidak tergantikan. Ini termasuk sisi sosial, yakni masyarakat adat dan komunitas di sekitarnya yang hidupnya tergantung dari ekosistem alam.

Kajian spasial Madani menemukan sekitar 9,7 juta hektar hutan alam Indonesia, dan 2,9 juta hektar ekosistem gambut yang berada di luar izin/konsesi dan wilayah alokasi perhutanan sosial, belum terlindungi oleh kebijakan penghentian izin baru. Hutan-hutan alam ini perlu segera dilindungi oleh berbagai instrumen kebijakan. Selain itu, ada hutan-hutan alam di dalam izin/konsesi sebesar 27,2 juta hektar yang strategi perlindungannya harus tegas dipatuhi.

Fokus transisi energi
Dari berbagai penelitian, sebenarnya Indonesia harus mengurangi energi fosil batubara sebanyak 95 persen, minyak bumi 60 persen, dan gas alam 45 persen kalau kita mau menahan laju pemanasan global di angka 1,5 derajat celsius.

Pemerintah harus membatalkan semua rencana pembangunan pembangkit bahan bakar fosil baru. Fokus ke rencana transisi energi via Just Energy Transition Partnership (JETP). Namun, rencana ini masih sangat awal, dokumennya pun baru dirilis bersamaan dengan COP 28.

Masih banyak yang harus dilakukan untuk menjalankan model transisi energi ke energi terbarukan dan apa bisa benar-benar menurunkan emisi secara riil. Transisi ini akan mencakup perubahan teknologi dan penggantian infrastruktur pembangkit listrik, yang sebelumnya berbasis batubara, minyak bumi, atau gas. Biaya sangat besar, termasuk biaya sosial.

Masalah klasik di dalam negeri adalah persoalan kebijakan dan perizinan yang tumpang tindih. Apalagi berbagai kebijakan yang menyangkut transisi energi. Sebab, renewable energy yang ada dalam rencana pemerintah ada banyak jenisnya. Tidak hanya panel surya, mikrohidro atau hidro, tetapi juga yang berpotensi membahayakan hutan, seperti co-firing PLTU batubara dengan produk seperti pelet kayu dan penggunaan bahan bakar nabati.

Bahan bakar nabati sangat berbahaya jika mengandalkan monokultur sawit atau perkebunan skala besar lain. Alam kita yang kaya dan beragam dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan energi lokal, tanpa mengancam kelestarian hutan. Pengembangan energi di tingkat kabupaten bisa meningkatkan potensi ekonomi lokal, seperti minyak jarak, ampas kopi, bahkan air cucian ikan.

Ke depan, semua negara termasuk Indonesia harus mengusung ambisi yang lebih kuat lagi untuk mengerem pemanasan global. Rencana tersebut akan ditagih dalam dua tahun ke depan pada 2025. Atas nama FOLU, Indonesia harus bisa menghentikan alih guna lahan untuk proyek-proyek atas nama pembangunan. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan masyarakat sipil untuk meningkatkan kapasitas masyarakat beradaptasi sambil memaksimalkan fungsi hutan.

Hentikan praktik izin ekstraktif di wilayah hutan alam atau gambut. Saat ini ancaman besar terjadi pada pembukaan tambang-tambang nikel. Alasan pembukaan tambang ini untuk transisi energi. Jangan sampai dengan alasan menjalankan transisi energi, Indonesia mengorbankan hutan alam dan semua fungsinya, termasuk masyarakat dan kekayaan biodiversitas.
Pembangunan tidak harus mengorbankan ekosistem. Keduanya bisa berjalan beriringan, membangun sekaligus melindungi ekosistem. Di situlah posisi tawar Indonesia yang hakiki melindungi Ibu Pertiwi.

Penulis : Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan


Index
Ada Nama Windy Idol, KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan Tersangka Pencucian Uang
Keras! Anggota DPR ini Teriak Desak Hak Angket Kecurangan Pemilu di Hadapan Anak Buah Prabowo
Prabowo Berjanji Dibawah Kepemimpinannya Kelak Akan Banyak Investasi Masuk ke Indonesia
Lima Prajurit TNI Pelaku Penyerangan Polres Jayawijaya Ditetapkan Sebagai Tersangka
Demo di Depan DPR Ribuan Massa Teriak 'Jokowi Mundur! Allahu Akbar!'
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Diduga Terlibat Korupsi Rumah Dinas, KPK Cegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri
DPR Setujui Badan Legislasi Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Polisi Periksa Rektor Universitas Pancasila Selama 3 Jam Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Stafnya

supernews
Lonjakan Harga Pangan, Banyak Rumah Tangga di Indonesia Jatuh ke Garis Kemiskinan
Korup dan Berwatak Dinasti, Jokowi Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Presiden
Pembangunan IKN Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun 2024, Meskipun Investor Asing Nol dan 30 Persen APBN Telah Terpakai
Mengenal Tumbuhan Kratom Bahan Herbal Yang Disebut Sebagai 'Narkotika Baru' dan Kontroversi di Indonesia
Index
Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto Dinilai Mengurangi Mutu Pendidikan
Pangdam XVII/Cenderawasih: Pembebasan Sandera di Papua Masih Berproses
Sekalipun Tanpa PDI-Perjuangan, 21 Maret Mendatang Fraksi NasDem DPR RI Akan Usulkan Hak Angket
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke MUI, Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024
Rapat Paripurna DPR RI Hanya Dihadiri 164 Anggota
Rapat Paripurna DPR RI Hanya Dihadiri 164 Anggota
Selasa, 5 Maret 2024 | 12:30:00 WIB
10 Anggota Gegana Dinyatakan Jadi Korban Ledakan di Mako Brimob Polda Jatim
Sidang Paripurna DPR, Dasco Bacakan Pidato Puan Soal Kenaikan Harga dan Gagalnya Food Estate
Pidato Puan Diwakili Dasco di Sidang Paripurna DPR RI, Singgung Etika Politik
Rapat Paripurna DPR RI, Dasco Pimpin Sidang, Puan Tak Hadir
Desakan Hak Angket Kian Menguat, Puan dan Cak Imin Tidak Hadir di Paripurna DPR Hari ini
pemerintahan
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Bahasa Indonesia Resmi Digunakan di  Sidang UNESCO, Nadiem Dorong Para Profesional Juga Menggunakannya
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Mendagri Minta Percepatan Transpormasi Identitas Kependudukan Digital Seluruh Warga Indonesia
Image Show
 
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Gunung Bromo
Kamis, 16 November 2023 | 23:42:18 WIB
Kabaharkam Bahas Netralitas Polri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
daerah
Lima Prajurit TNI Pelaku Penyerangan Polres Jayawijaya Ditetapkan Sebagai Tersangka
10 Anggota Gegana Dinyatakan Jadi Korban Ledakan di Mako Brimob Polda Jatim
Cegah Banjir Kembali Genangi Jakarta, Pemprov DKI Bentuk Satgas Sungai Ciliwung
Ledakan Hebat di Mako Brimob Polda Jatim Guncang Surabaya, Diduga Menyebabkan Korban
Politik
Demo di Depan DPR Ribuan Massa Teriak 'Jokowi Mundur! Allahu Akbar!'
Sekalipun Tanpa PDI-Perjuangan, 21 Maret Mendatang Fraksi NasDem DPR RI Akan Usulkan Hak Angket
Desakan Hak Angket Kian Menguat, Puan dan Cak Imin Tidak Hadir di Paripurna DPR Hari ini
Ambang Batas Parlemen 4% Dinilai Tak Adil untuk Partai Kecil

ekonomi
Prabowo Berjanji Dibawah Kepemimpinannya Kelak Akan Banyak Investasi Masuk ke Indonesia
Harga Eceran LPG 3Kg Dibandrol Rp 20 Ribu Hingga Rp 25 Ribu per Tabung,  Pertamina Jamin Stok Aman saat Ramadhan 2024
Program Mudik Gratis Bus Lebaran 2024 Resmi Dibuka: Daftar Kota Tujuan, Jadwal Pendaftaran, dan Syarat Terbaru
Badan Pangan Desak Para Kepala Daerah Terus Lakukan Gerakan Pangan Murah
Hukum
Ada Nama Windy Idol, KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan Tersangka Pencucian Uang
Diduga Terlibat Korupsi Rumah Dinas, KPK Cegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri
Polisi Periksa Rektor Universitas Pancasila Selama 3 Jam Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Stafnya
Polisi Tangkap Mafia Beras Yang Jual 2.000 Ton Beras Bulog Dengan Dokumen Palsu
Nasional
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto Dinilai Mengurangi Mutu Pendidikan
Pangdam XVII/Cenderawasih: Pembebasan Sandera di Papua Masih Berproses
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke MUI, Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024

internasional
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Paus Fransiskus Minta Perang Palestina Dihentikan, 'Tolong, Sudah Cukup'
Joe Biden: Militer AS Akan Mengirimkan Makanan dan Persediaan ke Gaza
Thailand Perketat Penggunaan Ganja Rekreasional hingga Akhir Tahun, Utamakan Untuk Medis
olahraga
Jelang Liga Champion Manchester City Vs FC Copenhagen: Dominasi City Tak Terkalahkan
Tapanuli Utara Berhasil Juarai Lomba Solu Bolon
Tapanuli Utara Berhasil Juarai Lomba Solu Bolon
Senin, 4 Maret 2024 | 05:18:00 WIB
Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai
Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai
Minggu, 3 Maret 2024 | 12:17:00 WIB
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4


News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Super News
Daerah
CARI BERITA
OPINI
STOP! Jangan Atas Nama Transisi Energi, Hutan KAU Korbankan
opini | Rabu, 31 Januari 2024 | 11:37:44 WIB
Editor : Budi Harjo | Penulis : Nadia Hadad
Kerusakan hutan akiat kebakaran lahan
Pilihan Redaksi

Banyak yang meragukan keseriusan Konferensi Iklim (Conference of Parties/COP) Ke-28 di Dubai, Uni Emirat Arab, 30 November-12 Desember 2023, sejak awal. Bagaimana tidak. Negara penyelenggara adalah penghasil minyak bumi, sedangkan presiden konferensinya, Sultan Al-Jaber, adalah pemimpin perusahaan migas.

Padahal, misi pertemuan para pihak dari konferensi iklim tersebut sudah jelas, yakni mewujudkan aksi konkret menahan laju pemanasan bumi melewati angka 1,5 derajat celsius sebelum kerusakan Bumi terlambat diperbaiki. Dan industri migas adalah penyebab utamanya.

Peserta COP 28 ini tercatat hampir 100.000 orang di lokasi Expo City Dubai yang sangat luas dan terbagi dalam zona-zona. Jarak antar-ruangan jauh-jauh, sampai dalam satu hari saya sebagai pengamat konferensi bisa berjalan 20.000 langkah untuk pindah lokasi.

Akses untuk masuk ke dalam ruang konferensi utama pun terbatas. Sering perkembangan terbaru justru didapat dari artikel media internasional. Menurut mereka, perundingan berlangsung alot. Tarik-menarik terjadi antara kepentingan ekonomi industri dan keselamatan manusia.

Bloomberg mengutip John Kerry, Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat untuk Iklim, menyampaikan argumen seorang menteri dari negara penghasil minyak. ”Jangan paksa ekonomi kami bunuh diri,” katanya.

Namun, masih ada yang mengatakan hasil COP 28 tidak seburuk yang dibayangkan. COP 28 menyepakati transisi dari bahan bakar fosil. Ini pertama kalinya ide tersebut disepakati bersama. Walau bahasanya sangat kompromis. Tidak setajam yang diinginkan dengan menghindari frasa phasing out fossil fuels alias meninggalkan bahan bakar fosil.

Hal baik lain, pada hari pertama COP 28 diumumkan adanya dana kerugian dan kerusakan (loss and damage fund), yakni negara-negara maju berkomitmen menyumbang 800 juta dollar AS untuk membantu negara-negara berkembang yang rentan terhadap perubahan iklim. Namun, mekanisme penggunaannya belum jelas, dan apakah Indonesia bisa mengaksesnya.

Juga hal baik adalah ketika pangan menjadi salah satu topik bahasan utama. Ada 159 negara yang berkomitmen memasukkan rantai pangan dalam dokumen NDC mereka. Ini adalah sebuah kemajuan.

Belum pernah sebelumnya pangan menjadi isu tunggal tersendiri. Pangan masuk karena seperti pisau bermata dua, manusia perlu makan, tetapi perkebunan dan peternakan termasuk sektor pembuang emisi gas rumah kaca terbesar. Banyak kesepakatan baru terkait pangan dihasilkan dalam konferensi ini.

Di sisi lain, kalau dilihat dari implementasi Perjanjian Paris, sebenarnya COP 28 merupakan sebuah kegagalan. Seharusnya antara tahun 1990 dan 2020 sudah terjadi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 25-40 persen, turun 50 persen pada 2030 dan terus turun sampai ke posisi net zero emissions pada 2050.

Namun, di momen COP 28 inilah rapor progres penurunan emisi lima tahunan dari negara-negara dunia dilaporkan dalam laporan Global Stocktake. Dan hasilnya mengecewakan. Jauh dari yang diharapkan. Secara global, target penurunan emisi tidak tercapai.

Posisi tawar kaya hutan

Sebagai peserta COP 28 dari masyarakat sipil, kami ingin melihat delegasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, lebih berani dan agresif dalam memimpin negosiasi yang selama ini didominasi oleh negara-negara maju. Ini penting kalau melihat dari konteks keadilan iklim karena emisi terbesar dihasilkan negara-negara maju.

Hasilnya bisa dilihat dari ketidakberhasilan tadi, yang tidak sesuai dengan target. Kesepakatan soal transisi bahan bakar fosil pun masih kompromistis. Demikian kompromistisnya sampai inovasi carbon capture, utilization and storage yang rumit dan mahal mendapat kesempatan untuk dibicarakan.

Padahal, ada leverage atau posisi tawar bagus untuk Indonesia, yakni Indonesia satu dari tiga negara yang memiliki hutan hujan terbesar di dunia, bersama dengan Brasil dan Kongo. Harusnya kita bisa bilang, ”Kalian negara-negara maju butuh kita. You need our forest. You need us.”
Sayangnya, hal ini tidak terlihat, baik dari sisi menjalankan peran, melakukan dorongan konstruktif, maupun memperjuangkan sesuatu untuk Indonesia sendiri. Yang baru terlihat hanya meminta bantuan dana.

Indonesia harus mengurangi energi fosil batubara sebanyak 95 persen, minyak bumi 60 persen, gas alam 45 persen kalau kita mau menahan laju pemanasan global di angka 1,5 derajat celsius.

Pemerintah telah mengusung konsep Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi dari sektor kehutanan dan lahan, dengan kondisi tingkat serapan sudah lebih tinggi daripada tingkat emisi pada tahun 2030.

FOLU ini ada penekanan untuk melindungi, mengonservasi, dan memulihkan alam dan ekosistem. Termasuk upaya menghentikan dan membalikkan laju deforestasi dan degradasi hutan pada 2030. Disebutkan pula tentang safeguard sosial, lingkungan, dan biodiversitas, serta perlindungan bagi ekosistem pesisir dan laut. Ini semua bagus untuk hitungan Global Stocktake berikutnya.

Sebenarnya hutan dan laut jangan hanya dilihat sebagai alat mitigasi berbasis proyek atau komoditas pasar, tetapi juga keseluruhan fungsi sistem hutan dan laut sebagai infrastruktur penyerap karbon, alias carbon sink paripurna yang alam berikan. Sebagai keanekaragaman hayati, ekosistem hutan dan laut tidak tergantikan. Ini termasuk sisi sosial, yakni masyarakat adat dan komunitas di sekitarnya yang hidupnya tergantung dari ekosistem alam.

Kajian spasial Madani menemukan sekitar 9,7 juta hektar hutan alam Indonesia, dan 2,9 juta hektar ekosistem gambut yang berada di luar izin/konsesi dan wilayah alokasi perhutanan sosial, belum terlindungi oleh kebijakan penghentian izin baru. Hutan-hutan alam ini perlu segera dilindungi oleh berbagai instrumen kebijakan. Selain itu, ada hutan-hutan alam di dalam izin/konsesi sebesar 27,2 juta hektar yang strategi perlindungannya harus tegas dipatuhi.

Fokus transisi energi
Dari berbagai penelitian, sebenarnya Indonesia harus mengurangi energi fosil batubara sebanyak 95 persen, minyak bumi 60 persen, dan gas alam 45 persen kalau kita mau menahan laju pemanasan global di angka 1,5 derajat celsius.

Pemerintah harus membatalkan semua rencana pembangunan pembangkit bahan bakar fosil baru. Fokus ke rencana transisi energi via Just Energy Transition Partnership (JETP). Namun, rencana ini masih sangat awal, dokumennya pun baru dirilis bersamaan dengan COP 28.

Masih banyak yang harus dilakukan untuk menjalankan model transisi energi ke energi terbarukan dan apa bisa benar-benar menurunkan emisi secara riil. Transisi ini akan mencakup perubahan teknologi dan penggantian infrastruktur pembangkit listrik, yang sebelumnya berbasis batubara, minyak bumi, atau gas. Biaya sangat besar, termasuk biaya sosial.

Masalah klasik di dalam negeri adalah persoalan kebijakan dan perizinan yang tumpang tindih. Apalagi berbagai kebijakan yang menyangkut transisi energi. Sebab, renewable energy yang ada dalam rencana pemerintah ada banyak jenisnya. Tidak hanya panel surya, mikrohidro atau hidro, tetapi juga yang berpotensi membahayakan hutan, seperti co-firing PLTU batubara dengan produk seperti pelet kayu dan penggunaan bahan bakar nabati.

Bahan bakar nabati sangat berbahaya jika mengandalkan monokultur sawit atau perkebunan skala besar lain. Alam kita yang kaya dan beragam dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan energi lokal, tanpa mengancam kelestarian hutan. Pengembangan energi di tingkat kabupaten bisa meningkatkan potensi ekonomi lokal, seperti minyak jarak, ampas kopi, bahkan air cucian ikan.

Ke depan, semua negara termasuk Indonesia harus mengusung ambisi yang lebih kuat lagi untuk mengerem pemanasan global. Rencana tersebut akan ditagih dalam dua tahun ke depan pada 2025. Atas nama FOLU, Indonesia harus bisa menghentikan alih guna lahan untuk proyek-proyek atas nama pembangunan. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan masyarakat sipil untuk meningkatkan kapasitas masyarakat beradaptasi sambil memaksimalkan fungsi hutan.

Hentikan praktik izin ekstraktif di wilayah hutan alam atau gambut. Saat ini ancaman besar terjadi pada pembukaan tambang-tambang nikel. Alasan pembukaan tambang ini untuk transisi energi. Jangan sampai dengan alasan menjalankan transisi energi, Indonesia mengorbankan hutan alam dan semua fungsinya, termasuk masyarakat dan kekayaan biodiversitas.
Pembangunan tidak harus mengorbankan ekosistem. Keduanya bisa berjalan beriringan, membangun sekaligus melindungi ekosistem. Di situlah posisi tawar Indonesia yang hakiki melindungi Ibu Pertiwi.

Penulis : Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan


Artikel Terbaru
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Selasa, 5 Maret 2024 | 12:30:00 WIB