24 Sya'ban 1445 H | Selasa, 5 Maret 2024
×
Pengamat: Mundurnya Mahfud Tanda Matinya Demokrasi di Kabinet Jokowi
politik | Jumat, 2 Februari 2024 | 17:59:50 WIB
Editor : Alvin | Penulis : Alvin
Pengamat menyebut mundurnya Mahfud dari jabatan Menko Polhukam tanda matinya demokrasi di kabinet Jokowi. (Foto: Antara).

Jakarta, (Supernews) -  Pengamat politik dari Universitas Jember, Muhammad Iqbal, menilai mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dapat mencoreng integritas kabinet Joko Widodo (Jokowi) sekaligus tanda matinya demokrasi.

Menurutnya, opini publik dapat membentuk citra buruk terhadap stabilitas dan harmoni dalam sektor politik, hukum, dan keamanan. Seharusnya sektor Polhukam menjadi legasi penting di akhir periode kedua pemerintahan Jokowi.

Penting juga untuk mencatat bahwa Indeks Persepsi Korupsi 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat 115 dengan skor stagnan 34, menurun dari posisi 110 pada tahun 2022.

"Dalam konteks komunikasi politik, pengunduran diri Mahfud dapat diartikan sebagai tanda terjadinya jalan kematian demokrasi di kabinet Jokowi," ungkapnya.

Iqbal juga menyebutkan pandangan Levitsky dan Ziblatt bahwa pagar demokrasi dapat roboh jika kekuatan oposisi di parlemen lumpuh atau dilumpuhkan. Mitos sosok pemimpin populis yang sederhana dan demokratis dapat berubah menjadi lebih otoriter.

"Semua itu dapat terjadi ketika kekuasaan melanggar aturan ideal demokrasi baik dalam perkataan maupun perbuatan. Hal ini juga melibatkan penolakan terhadap legitimasi lawan politik dan pembatasan kebebasan sipil mereka," katanya.

Menurut Iqbal, prinsip dan nilai etika politik berdemokrasi menjadi pondasi dan motif dari pengunduran diri Mahfud Md.

Dalam konteks elektoral, Iqbal menilai bahwa pengunduran diri Mahfud Md menjelang pemilihan presiden dalam waktu dua pekan dapat memberikan dorongan elektoral, meskipun secara relatif tidak terlalu signifikan.

"Dorongan elektoral bagi pasangan capres-cawapres nomor urut 3 masih terbilang baru untuk memperbaiki dukungan yang telah terkikis oleh massa pendukung Jokowi dan Gibran, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah," jelasnya.

Namun, jika pengunduran diri Mahfud dilakukan satu bulan sebelumnya, gelombang simpati sebagai penjaga etika demokrasi dapat lebih besar. Saat ini, perlu upaya ekstra untuk memperbesar momentum pengunduran diri.

"Dorongan elektoral dari momentum pengunduran diri Mahfud Md masih harus diuji dengan seberapa taktis dan strategis ketiga pasangan calon dalam meraih dukungan di medan pertempuran sesungguhnya, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah," pungkasnya.


Index
Ada Nama Windy Idol, KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan Tersangka Pencucian Uang
Keras! Anggota DPR ini Teriak Desak Hak Angket Kecurangan Pemilu di Hadapan Anak Buah Prabowo
Prabowo Berjanji Dibawah Kepemimpinannya Kelak Akan Banyak Investasi Masuk ke Indonesia
Lima Prajurit TNI Pelaku Penyerangan Polres Jayawijaya Ditetapkan Sebagai Tersangka
Demo di Depan DPR Ribuan Massa Teriak 'Jokowi Mundur! Allahu Akbar!'
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Diduga Terlibat Korupsi Rumah Dinas, KPK Cegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri
DPR Setujui Badan Legislasi Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Polisi Periksa Rektor Universitas Pancasila Selama 3 Jam Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Stafnya

supernews
Lonjakan Harga Pangan, Banyak Rumah Tangga di Indonesia Jatuh ke Garis Kemiskinan
Korup dan Berwatak Dinasti, Jokowi Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Presiden
Pembangunan IKN Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun 2024, Meskipun Investor Asing Nol dan 30 Persen APBN Telah Terpakai
Mengenal Tumbuhan Kratom Bahan Herbal Yang Disebut Sebagai 'Narkotika Baru' dan Kontroversi di Indonesia
Index
Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto Dinilai Mengurangi Mutu Pendidikan
Pangdam XVII/Cenderawasih: Pembebasan Sandera di Papua Masih Berproses
Sekalipun Tanpa PDI-Perjuangan, 21 Maret Mendatang Fraksi NasDem DPR RI Akan Usulkan Hak Angket
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke MUI, Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024
Rapat Paripurna DPR RI Hanya Dihadiri 164 Anggota
Rapat Paripurna DPR RI Hanya Dihadiri 164 Anggota
Selasa, 5 Maret 2024 | 12:30:00 WIB
10 Anggota Gegana Dinyatakan Jadi Korban Ledakan di Mako Brimob Polda Jatim
Sidang Paripurna DPR, Dasco Bacakan Pidato Puan Soal Kenaikan Harga dan Gagalnya Food Estate
Pidato Puan Diwakili Dasco di Sidang Paripurna DPR RI, Singgung Etika Politik
Rapat Paripurna DPR RI, Dasco Pimpin Sidang, Puan Tak Hadir
Desakan Hak Angket Kian Menguat, Puan dan Cak Imin Tidak Hadir di Paripurna DPR Hari ini
pemerintahan
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Bahasa Indonesia Resmi Digunakan di  Sidang UNESCO, Nadiem Dorong Para Profesional Juga Menggunakannya
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Mendagri Minta Percepatan Transpormasi Identitas Kependudukan Digital Seluruh Warga Indonesia
Image Show
 
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Gunung Bromo
Kamis, 16 November 2023 | 23:42:18 WIB
Kabaharkam Bahas Netralitas Polri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
daerah
Lima Prajurit TNI Pelaku Penyerangan Polres Jayawijaya Ditetapkan Sebagai Tersangka
10 Anggota Gegana Dinyatakan Jadi Korban Ledakan di Mako Brimob Polda Jatim
Cegah Banjir Kembali Genangi Jakarta, Pemprov DKI Bentuk Satgas Sungai Ciliwung
Ledakan Hebat di Mako Brimob Polda Jatim Guncang Surabaya, Diduga Menyebabkan Korban
Politik
Demo di Depan DPR Ribuan Massa Teriak 'Jokowi Mundur! Allahu Akbar!'
Sekalipun Tanpa PDI-Perjuangan, 21 Maret Mendatang Fraksi NasDem DPR RI Akan Usulkan Hak Angket
Desakan Hak Angket Kian Menguat, Puan dan Cak Imin Tidak Hadir di Paripurna DPR Hari ini
Ambang Batas Parlemen 4% Dinilai Tak Adil untuk Partai Kecil

ekonomi
Prabowo Berjanji Dibawah Kepemimpinannya Kelak Akan Banyak Investasi Masuk ke Indonesia
Harga Eceran LPG 3Kg Dibandrol Rp 20 Ribu Hingga Rp 25 Ribu per Tabung,  Pertamina Jamin Stok Aman saat Ramadhan 2024
Program Mudik Gratis Bus Lebaran 2024 Resmi Dibuka: Daftar Kota Tujuan, Jadwal Pendaftaran, dan Syarat Terbaru
Badan Pangan Desak Para Kepala Daerah Terus Lakukan Gerakan Pangan Murah
Hukum
Ada Nama Windy Idol, KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan Tersangka Pencucian Uang
Diduga Terlibat Korupsi Rumah Dinas, KPK Cegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri
Polisi Periksa Rektor Universitas Pancasila Selama 3 Jam Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Stafnya
Polisi Tangkap Mafia Beras Yang Jual 2.000 Ton Beras Bulog Dengan Dokumen Palsu
Nasional
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto Dinilai Mengurangi Mutu Pendidikan
Pangdam XVII/Cenderawasih: Pembebasan Sandera di Papua Masih Berproses
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke MUI, Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024

internasional
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Paus Fransiskus Minta Perang Palestina Dihentikan, 'Tolong, Sudah Cukup'
Joe Biden: Militer AS Akan Mengirimkan Makanan dan Persediaan ke Gaza
Thailand Perketat Penggunaan Ganja Rekreasional hingga Akhir Tahun, Utamakan Untuk Medis
olahraga
Jelang Liga Champion Manchester City Vs FC Copenhagen: Dominasi City Tak Terkalahkan
Tapanuli Utara Berhasil Juarai Lomba Solu Bolon
Tapanuli Utara Berhasil Juarai Lomba Solu Bolon
Senin, 4 Maret 2024 | 05:18:00 WIB
Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai
Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai
Minggu, 3 Maret 2024 | 12:17:00 WIB
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4


News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Super News
Daerah
CARI BERITA
Pengamat: Mundurnya Mahfud Tanda Matinya Demokrasi di Kabinet Jokowi
politik | Jumat, 2 Februari 2024 | 17:59:50 WIB
Editor : Alvin | Penulis : Alvin
Pengamat menyebut mundurnya Mahfud dari jabatan Menko Polhukam tanda matinya demokrasi di kabinet Jokowi. (Foto: Antara).
Pilihan Redaksi

Jakarta, (Supernews) -  Pengamat politik dari Universitas Jember, Muhammad Iqbal, menilai mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dapat mencoreng integritas kabinet Joko Widodo (Jokowi) sekaligus tanda matinya demokrasi.

Menurutnya, opini publik dapat membentuk citra buruk terhadap stabilitas dan harmoni dalam sektor politik, hukum, dan keamanan. Seharusnya sektor Polhukam menjadi legasi penting di akhir periode kedua pemerintahan Jokowi.

Penting juga untuk mencatat bahwa Indeks Persepsi Korupsi 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat 115 dengan skor stagnan 34, menurun dari posisi 110 pada tahun 2022.

"Dalam konteks komunikasi politik, pengunduran diri Mahfud dapat diartikan sebagai tanda terjadinya jalan kematian demokrasi di kabinet Jokowi," ungkapnya.

Iqbal juga menyebutkan pandangan Levitsky dan Ziblatt bahwa pagar demokrasi dapat roboh jika kekuatan oposisi di parlemen lumpuh atau dilumpuhkan. Mitos sosok pemimpin populis yang sederhana dan demokratis dapat berubah menjadi lebih otoriter.

"Semua itu dapat terjadi ketika kekuasaan melanggar aturan ideal demokrasi baik dalam perkataan maupun perbuatan. Hal ini juga melibatkan penolakan terhadap legitimasi lawan politik dan pembatasan kebebasan sipil mereka," katanya.

Menurut Iqbal, prinsip dan nilai etika politik berdemokrasi menjadi pondasi dan motif dari pengunduran diri Mahfud Md.

Dalam konteks elektoral, Iqbal menilai bahwa pengunduran diri Mahfud Md menjelang pemilihan presiden dalam waktu dua pekan dapat memberikan dorongan elektoral, meskipun secara relatif tidak terlalu signifikan.

"Dorongan elektoral bagi pasangan capres-cawapres nomor urut 3 masih terbilang baru untuk memperbaiki dukungan yang telah terkikis oleh massa pendukung Jokowi dan Gibran, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah," jelasnya.

Namun, jika pengunduran diri Mahfud dilakukan satu bulan sebelumnya, gelombang simpati sebagai penjaga etika demokrasi dapat lebih besar. Saat ini, perlu upaya ekstra untuk memperbesar momentum pengunduran diri.

"Dorongan elektoral dari momentum pengunduran diri Mahfud Md masih harus diuji dengan seberapa taktis dan strategis ketiga pasangan calon dalam meraih dukungan di medan pertempuran sesungguhnya, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah," pungkasnya.


Artikel Terbaru
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Selasa, 5 Maret 2024 | 12:30:00 WIB