20 Sya'ban 1445 H | Jumat, 1 Maret 2024
×
Pengamat Nilai Program Kerja Capres di Debat Terakhir Belum Jawab Masalah Kesejahteraan
nasional | Senin, 5 Februari 2024 | 07:00:00 WIB
Editor : Alvin | Penulis : Alvin
Pengamat menilai sejumlah program capres di debat terakhir belum menjawab masalah kesehahteraan rakyat. (Foto: Antara).

Jakarta, (Supernews) - Pengamat dan peneliti bidang sosial dari The Indonesian Institute Research (TII), Dewi Rahmawati, menilai serangkaian program kerja yang disampaikan oleh ketiga calon presiden (capres) dalam Pemilu 2024 belum dapat menjawab masalah mendasar terkait kesejahteraan rakyat.

"Dilihat dari situasi lapangan saat ini dan dari pemaparan visi misi capres malam ini, saya melihat bahwa program-program dari ketiga capres belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mendasar mengenai kesejahteraan," kata Dewi, Minggu malam (4/2).

Menurut Dewi, salah satu masalah mendasar yang terlewat dari program-program dan visi misi ketiga capres adalah pemenuhan hak-hak dasar individu.

Hak-hak dasar tersebut, lanjutnya, termasuk stabilitas harga pangan, kemampuan memiliki rumah yang layak dan terjangkau, serta peningkatan daya beli masyarakat.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, Dewi menyebutkan bahwa kebijakan perlindungan sosial, baik dalam aspek kesehatan maupun jaminan hari tua, masih perlu diperbaiki dalam skemanya.

Dia juga menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya memerlukan kerja kolaboratif yang melibatkan tidak hanya negara, tetapi juga masyarakat sipil.

Terutama dalam konteks pendidikan, Dewi menyatakan bahwa langkah penting yang harus dilakukan oleh presiden terpilih adalah melakukan pemetaan masalah dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait secara langsung.

Langkah ini penting untuk menghindari pengambilan keputusan yang hanya terfokus pada satu masalah saja dan melupakan masalah lain yang tidak kalah penting.

"Rasanya tidak adil jika kita membandingkan masalah kesejahteraan pendidik di perguruan tinggi dengan pendidik atau guru di tingkat sekolah," kata Dewi.


Index
Ahmad Doli Sebut Putusan MK Terkait Penghapusan Parliamentary Threshold Sejalan Dengan Semangat Komisi II DPR
Kasus DBD Mulai Meningkat di Jakarta, Pemerintah Pastikan Seluruh Faskes Siap Melayani
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4
Polisi Tetapkan 13 Warga Sebagai Tersangka Penyerangan Personil Polres Jayapuara di Acara Ulang Tahun
Massa FRS-BEM AMIN Demo di Depan Gedung DPR, Lalu Lintas Gatot Subroto Macet
Mobil Listrik Citroen Direncanakan Mulai Perakitan di Indonesia Pada Juli Mendatang
Belasan Pembalap F1 Powetboat Lakukan Uji Coba Lintasan Mulia Raja Napitupulu Balige
Ribuan Warga Geruduk Gedung DPR RI, Tuntut Makzulkan Jokowi dan Turunkan Harga Sembako
Ratusan Emak-emak Demo di KPU Lampung: Pemilu Penuh Kecurangan

supernews
Lonjakan Harga Pangan, Banyak Rumah Tangga di Indonesia Jatuh ke Garis Kemiskinan
Korup dan Berwatak Dinasti, Jokowi Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Presiden
Pembangunan IKN Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun 2024, Meskipun Investor Asing Nol dan 30 Persen APBN Telah Terpakai
Mengenal Tumbuhan Kratom Bahan Herbal Yang Disebut Sebagai 'Narkotika Baru' dan Kontroversi di Indonesia
Index
Polisi Ungkap Modus Pemalsuan Data Pemilih PPLN di Kuala Lumpur
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, Begini Respons Mahfud
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, Begini Respons Mahfud
Jumat, 1 Maret 2024 | 13:00:00 WIB
Jokowi: Upacara HUT RI ke-79 Digelar di IKN Nusantara
Jokowi: Upacara HUT RI ke-79 Digelar di IKN Nusantara
Jumat, 1 Maret 2024 | 12:00:00 WIB
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, DPR Diminta Segera Bertindak
Ditanya Soal Rujuk dengan Prabowo, Titiek Soeharto: Kalau Kemauan Publik, Ya Balik ke Pribadi
Buruan Urus, Per Hari ini BPJS Kesehatan Jadi Syarat Untuk Mendapatkan SKCK
Sikap Pemerintah Terkait UU Pilkada Dipertanyakan, Firman Soebagyo : Jika Ingin Memajukan Pilkada Harus Segera
Kata Jokowi Pembangunan IKN Karena Indonesia Ingin Punya Istana Yang Bukan Peninggalan Kolonial
Jokowi: Saya Ingin Bangun Istana Baru, Bukan Pakai Warisan Kolonial
Jadi Tujuan Investasi Baru, Pertumbuhan Ekonomi di Sumbar Semakin Membaik
pemerintahan
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Mendagri Minta Percepatan Transpormasi Identitas Kependudukan Digital Seluruh Warga Indonesia
Bantah Terjadi Kenaikan Harga Beras, Jokowi Minta Wartawan Cek Sendiri Harga di Pasar
Tahun ini Pemerintah Akan Rekrut 2,3 juta CASN Baru, Formasi Guru Diberi Kuota Jumbo
Image Show
 
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Gunung Bromo
Kamis, 16 November 2023 | 23:42:18 WIB
Kabaharkam Bahas Netralitas Polri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
daerah
Kasus DBD Mulai Meningkat di Jakarta, Pemerintah Pastikan Seluruh Faskes Siap Melayani
Polisi Tetapkan 13 Warga Sebagai Tersangka Penyerangan Personil Polres Jayapuara di Acara Ulang Tahun
Polisi Amankan 31 Warga Pelaku Penyerangan Terhadap 1 Perwira dan 6 Personil Polri di Acara Ulang Tahun
45 Kepala Sekolah dan 1 Pengawas di Lingkungan Pemkab Sintang Dilantik
Politik
Jokowi: Saya Ingin Bangun Istana Baru, Bukan Pakai Warisan Kolonial
Belum Kembalikan KTA, PDIP Tak Bahas Status Jokowi dan Gibran
Data Terbaru Real Count Pileg 2024: PPP di Bawah Ambang Batas
TPDI dan Perekat Kirim Surat ke DPR: Dukung Hak Angket untuk Solusi Pemakzulan Jokowi

ekonomi
Mobil Listrik Citroen Direncanakan Mulai Perakitan di Indonesia Pada Juli Mendatang
Jadi Tujuan Investasi Baru, Pertumbuhan Ekonomi di Sumbar Semakin Membaik
Ingin Lebih Responsif dan Inovatif, Bank KB Bukopin Lakukan Transformasi Strategis
Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis Indonesia
Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis Indonesia
Rabu, 28 Februari 2024 | 11:03:01 WIB
Hukum
Kapolri : Sinergitas TNI-Polri Harga Mati yang Tidak Bisa Digoyahkan oleh Kelompok Manapun
Selama Menjadi Mentri Syahrul Yasin Limpo Didakwa Terima Rp44,5 Miliar Uang Hasil Korupsi
Keluarga Brigadir J Menggugat Ferdy Sambo Rp 7,5 Miliar
Keluarga Brigadir J Menggugat Ferdy Sambo Rp 7,5 Miliar

Rabu, 28 Februari 2024 | 10:39:02 WIB
KPK Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan Furnitur Rumah Dinas DPR
Nasional
Massa FRS-BEM AMIN Demo di Depan Gedung DPR, Lalu Lintas Gatot Subroto Macet
Ribuan Warga Geruduk Gedung DPR RI, Tuntut Makzulkan Jokowi dan Turunkan Harga Sembako
Ratusan Emak-emak Demo di KPU Lampung: Pemilu Penuh Kecurangan
Polisi Ungkap Modus Pemalsuan Data Pemilih PPLN di Kuala Lumpur

internasional
Thailand Perketat Penggunaan Ganja Rekreasional hingga Akhir Tahun, Utamakan Untuk Medis
Hakim Illinois Larang Donald Trump Ikut Pemilu Pendahuluan Partai Republik
Biden Berharap Gencatan Senjata Israel-Hamas Dimulai Pekan Depan!
AS Kecam Pemukiman Baru Israel di Tepi Barat sebagai Pelanggaran Hukum Internasional
olahraga
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4
Belasan Pembalap F1 Powetboat Lakukan Uji Coba Lintasan Mulia Raja Napitupulu Balige
Dani Alves Dihapus dari Daftar Legenda Barcelona
Dani Alves Dihapus dari Daftar Legenda Barcelona
Rabu, 28 Februari 2024 | 10:50:38 WIB
MotoGP 2024: Tiket Sudah Bisa Dipesan! Saksikan Aksi Seru di Sirkuit Mandalika


News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Super News
Daerah
CARI BERITA
Pengamat Nilai Program Kerja Capres di Debat Terakhir Belum Jawab Masalah Kesejahteraan
nasional | Senin, 5 Februari 2024 | 07:00:00 WIB
Editor : Alvin | Penulis : Alvin
Pengamat menilai sejumlah program capres di debat terakhir belum menjawab masalah kesehahteraan rakyat. (Foto: Antara).
Pilihan Redaksi

Jakarta, (Supernews) - Pengamat dan peneliti bidang sosial dari The Indonesian Institute Research (TII), Dewi Rahmawati, menilai serangkaian program kerja yang disampaikan oleh ketiga calon presiden (capres) dalam Pemilu 2024 belum dapat menjawab masalah mendasar terkait kesejahteraan rakyat.

"Dilihat dari situasi lapangan saat ini dan dari pemaparan visi misi capres malam ini, saya melihat bahwa program-program dari ketiga capres belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mendasar mengenai kesejahteraan," kata Dewi, Minggu malam (4/2).

Menurut Dewi, salah satu masalah mendasar yang terlewat dari program-program dan visi misi ketiga capres adalah pemenuhan hak-hak dasar individu.

Hak-hak dasar tersebut, lanjutnya, termasuk stabilitas harga pangan, kemampuan memiliki rumah yang layak dan terjangkau, serta peningkatan daya beli masyarakat.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, Dewi menyebutkan bahwa kebijakan perlindungan sosial, baik dalam aspek kesehatan maupun jaminan hari tua, masih perlu diperbaiki dalam skemanya.

Dia juga menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya memerlukan kerja kolaboratif yang melibatkan tidak hanya negara, tetapi juga masyarakat sipil.

Terutama dalam konteks pendidikan, Dewi menyatakan bahwa langkah penting yang harus dilakukan oleh presiden terpilih adalah melakukan pemetaan masalah dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait secara langsung.

Langkah ini penting untuk menghindari pengambilan keputusan yang hanya terfokus pada satu masalah saja dan melupakan masalah lain yang tidak kalah penting.

"Rasanya tidak adil jika kita membandingkan masalah kesejahteraan pendidik di perguruan tinggi dengan pendidik atau guru di tingkat sekolah," kata Dewi.


Artikel Terbaru
Jumat, 1 Maret 2024 | 13:00:00 WIB
Jumat, 1 Maret 2024 | 12:00:00 WIB