24 Sya'ban 1445 H | Selasa, 5 Maret 2024
×
Revisi UU Desa Disetujui, Masa Jabatan Kepala Desa Diperpanjang Jadi 8 Tahun
nasional | Selasa, 6 Februari 2024 | 10:00:00 WIB
Editor : Alvin | Penulis : Alvin
Revisi UU Desa diberlakukan. Masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun. (Foto: Antara).

Jakarta, (Supernews) - Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa. Salah satu poin penting dalam revisi UU tersebut adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun maksimal 2 periode.

Rapat pembahasan persetujuan tingkat I UU Desa dilangsungkan pada Senin malam (5/2/2024). Ketua Panja RUU Desa sekaligus Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi atau Awiek, memimpin rapat tersebut. Mendagri Tito Karnavian juga turut hadir sebagai perwakilan pemerintah.

Awiek menyatakan Baleg dan pemerintah telah menyetujui pembahasan persetujuan tingkat I revisi Undang-Undang Desa.

“Baleg raker dengan pemerintah menyetujui pembahasan persetujuan tingkat I revisi Undang-Undang Desa. Salah satu poin krusial adalah masa jabatan kepala desa adalah 8 tahun maksimal 2 periode. Saya selaku ketua panja tadi memimpin rapat di Baleg dan diputus, diterima semuanya," kata Awiek kepada wartawan, Selasa (6/2/2024).

8 Poin Dalam DIM

Sebelum rapat persetujuan, Tito menjelaskan bahwa pemerintah memiliki delapan poin DIM yang berbeda dengan RUU usul inisiatif DPR. Dia menyoroti berbagai masalah, mulai dari masa jabatan kepala desa hingga alokasi penganggaran untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

“Masalah jabatan karena dari teman-teman yang menghendaki mengusulkan 9 x 2 tahun, yang lama 6 x 3, kami juga pemerintah (mengusulkan) 6 x 3. Tapi teman-teman dari desa mengambil jalan tengah mengusul yang baru 8 × 2, itu kita bicarakan aja nanti dalam DIM. Tapi kan karena namanya pembahasan kan terbuka untuk dia tergantung adu argumentasi nanti kan," kata Tito.

Selanjutnya, terkait alokasi penganggaran untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, pemerintah mengusulkan agar dana tersebut langsung ditransfer dari pusat ke desa tanpa melalui pemerintah daerah. Hal ini sebagai respons terhadap keluhan para kepala desa yang seringkali mengalami penundaan penghasilan di tingkat daerah.

Tito juga mengungkap bahwa beberapa daerah mengalami keterlambatan dana hingga 3 atau 4 bulan, bahkan ada yang menggunakan alokasi dana desa untuk kegiatan lain terlebih dahulu, seperti pembayaran proyek. Hal ini terjadi terutama di wilayah Indonesia bagian timur.

Tito juga menyoroti usulan DPR terkait kenaikan dana desa sebesar 20%. Selain itu, pihaknya juga mempertimbangkan masalah lain, seperti dana rehabilitasi konservasi hutan.

“Ada yang lain-lain lagi, masalah dana rehabilitasi konservasi hutan kemudian alokasi 20% anggaran alokasi dana desa," katanya


Index
Ada Nama Windy Idol, KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan Tersangka Pencucian Uang
Lima Prajurit TNI Pelaku Penyerangan Polres Jayawijaya Ditetapkan Sebagai Tersangka
Demo di Depan DPR Ribuan Massa Teriak 'Jokowi Mundur! Allahu Akbar!'
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Diduga Terlibat Korupsi Rumah Dinas, KPK Cegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri
DPR Setujui Badan Legislasi Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Polisi Periksa Rektor Universitas Pancasila Selama 3 Jam Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Stafnya
Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto Dinilai Mengurangi Mutu Pendidikan
Pangdam XVII/Cenderawasih: Pembebasan Sandera di Papua Masih Berproses

supernews
Lonjakan Harga Pangan, Banyak Rumah Tangga di Indonesia Jatuh ke Garis Kemiskinan
Korup dan Berwatak Dinasti, Jokowi Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Presiden
Pembangunan IKN Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun 2024, Meskipun Investor Asing Nol dan 30 Persen APBN Telah Terpakai
Mengenal Tumbuhan Kratom Bahan Herbal Yang Disebut Sebagai 'Narkotika Baru' dan Kontroversi di Indonesia
Index
Sekalipun Tanpa PDI-Perjuangan, 21 Maret Mendatang Fraksi NasDem DPR RI Akan Usulkan Hak Angket
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke MUI, Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024
Rapat Paripurna DPR RI Hanya Dihadiri 164 Anggota
Rapat Paripurna DPR RI Hanya Dihadiri 164 Anggota
Selasa, 5 Maret 2024 | 12:30:00 WIB
10 Anggota Gegana Dinyatakan Jadi Korban Ledakan di Mako Brimob Polda Jatim
Sidang Paripurna DPR, Dasco Bacakan Pidato Puan Soal Kenaikan Harga dan Gagalnya Food Estate
Pidato Puan Diwakili Dasco di Sidang Paripurna DPR RI, Singgung Etika Politik
Rapat Paripurna DPR RI, Dasco Pimpin Sidang, Puan Tak Hadir
Desakan Hak Angket Kian Menguat, Puan dan Cak Imin Tidak Hadir di Paripurna DPR Hari ini
DPR Desak KPK Periksa Bahlil Yang Jadikan Satgas Penataan Lahan Sebagai Mesin Pencetak Uang
Harga Eceran LPG 3Kg Dibandrol Rp 20 Ribu Hingga Rp 25 Ribu per Tabung,  Pertamina Jamin Stok Aman saat Ramadhan 2024
pemerintahan
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Bahasa Indonesia Resmi Digunakan di  Sidang UNESCO, Nadiem Dorong Para Profesional Juga Menggunakannya
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Mendagri Minta Percepatan Transpormasi Identitas Kependudukan Digital Seluruh Warga Indonesia
Image Show
 
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Gunung Bromo
Kamis, 16 November 2023 | 23:42:18 WIB
Kabaharkam Bahas Netralitas Polri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
daerah
Lima Prajurit TNI Pelaku Penyerangan Polres Jayawijaya Ditetapkan Sebagai Tersangka
10 Anggota Gegana Dinyatakan Jadi Korban Ledakan di Mako Brimob Polda Jatim
Cegah Banjir Kembali Genangi Jakarta, Pemprov DKI Bentuk Satgas Sungai Ciliwung
Ledakan Hebat di Mako Brimob Polda Jatim Guncang Surabaya, Diduga Menyebabkan Korban
Politik
Demo di Depan DPR Ribuan Massa Teriak 'Jokowi Mundur! Allahu Akbar!'
Sekalipun Tanpa PDI-Perjuangan, 21 Maret Mendatang Fraksi NasDem DPR RI Akan Usulkan Hak Angket
Desakan Hak Angket Kian Menguat, Puan dan Cak Imin Tidak Hadir di Paripurna DPR Hari ini
Ambang Batas Parlemen 4% Dinilai Tak Adil untuk Partai Kecil

ekonomi
Harga Eceran LPG 3Kg Dibandrol Rp 20 Ribu Hingga Rp 25 Ribu per Tabung,  Pertamina Jamin Stok Aman saat Ramadhan 2024
Program Mudik Gratis Bus Lebaran 2024 Resmi Dibuka: Daftar Kota Tujuan, Jadwal Pendaftaran, dan Syarat Terbaru
Badan Pangan Desak Para Kepala Daerah Terus Lakukan Gerakan Pangan Murah
Berhadiah Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Hingga Logam Mulia, Bank Mega Syariah Luncurkan program BBM di 6 kota
Hukum
Ada Nama Windy Idol, KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan Tersangka Pencucian Uang
Diduga Terlibat Korupsi Rumah Dinas, KPK Cegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri
Polisi Periksa Rektor Universitas Pancasila Selama 3 Jam Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Stafnya
Polisi Tangkap Mafia Beras Yang Jual 2.000 Ton Beras Bulog Dengan Dokumen Palsu
Nasional
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto Dinilai Mengurangi Mutu Pendidikan
Pangdam XVII/Cenderawasih: Pembebasan Sandera di Papua Masih Berproses
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke MUI, Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024

internasional
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Paus Fransiskus Minta Perang Palestina Dihentikan, 'Tolong, Sudah Cukup'
Joe Biden: Militer AS Akan Mengirimkan Makanan dan Persediaan ke Gaza
Thailand Perketat Penggunaan Ganja Rekreasional hingga Akhir Tahun, Utamakan Untuk Medis
olahraga
Jelang Liga Champion Manchester City Vs FC Copenhagen: Dominasi City Tak Terkalahkan
Tapanuli Utara Berhasil Juarai Lomba Solu Bolon
Tapanuli Utara Berhasil Juarai Lomba Solu Bolon
Senin, 4 Maret 2024 | 05:18:00 WIB
Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai
Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai
Minggu, 3 Maret 2024 | 12:17:00 WIB
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4


News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Super News
Daerah
CARI BERITA
Revisi UU Desa Disetujui, Masa Jabatan Kepala Desa Diperpanjang Jadi 8 Tahun
nasional | Selasa, 6 Februari 2024 | 10:00:00 WIB
Editor : Alvin | Penulis : Alvin
Revisi UU Desa diberlakukan. Masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun. (Foto: Antara).
Pilihan Redaksi

Jakarta, (Supernews) - Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa. Salah satu poin penting dalam revisi UU tersebut adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun maksimal 2 periode.

Rapat pembahasan persetujuan tingkat I UU Desa dilangsungkan pada Senin malam (5/2/2024). Ketua Panja RUU Desa sekaligus Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi atau Awiek, memimpin rapat tersebut. Mendagri Tito Karnavian juga turut hadir sebagai perwakilan pemerintah.

Awiek menyatakan Baleg dan pemerintah telah menyetujui pembahasan persetujuan tingkat I revisi Undang-Undang Desa.

“Baleg raker dengan pemerintah menyetujui pembahasan persetujuan tingkat I revisi Undang-Undang Desa. Salah satu poin krusial adalah masa jabatan kepala desa adalah 8 tahun maksimal 2 periode. Saya selaku ketua panja tadi memimpin rapat di Baleg dan diputus, diterima semuanya," kata Awiek kepada wartawan, Selasa (6/2/2024).

8 Poin Dalam DIM

Sebelum rapat persetujuan, Tito menjelaskan bahwa pemerintah memiliki delapan poin DIM yang berbeda dengan RUU usul inisiatif DPR. Dia menyoroti berbagai masalah, mulai dari masa jabatan kepala desa hingga alokasi penganggaran untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

“Masalah jabatan karena dari teman-teman yang menghendaki mengusulkan 9 x 2 tahun, yang lama 6 x 3, kami juga pemerintah (mengusulkan) 6 x 3. Tapi teman-teman dari desa mengambil jalan tengah mengusul yang baru 8 × 2, itu kita bicarakan aja nanti dalam DIM. Tapi kan karena namanya pembahasan kan terbuka untuk dia tergantung adu argumentasi nanti kan," kata Tito.

Selanjutnya, terkait alokasi penganggaran untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, pemerintah mengusulkan agar dana tersebut langsung ditransfer dari pusat ke desa tanpa melalui pemerintah daerah. Hal ini sebagai respons terhadap keluhan para kepala desa yang seringkali mengalami penundaan penghasilan di tingkat daerah.

Tito juga mengungkap bahwa beberapa daerah mengalami keterlambatan dana hingga 3 atau 4 bulan, bahkan ada yang menggunakan alokasi dana desa untuk kegiatan lain terlebih dahulu, seperti pembayaran proyek. Hal ini terjadi terutama di wilayah Indonesia bagian timur.

Tito juga menyoroti usulan DPR terkait kenaikan dana desa sebesar 20%. Selain itu, pihaknya juga mempertimbangkan masalah lain, seperti dana rehabilitasi konservasi hutan.

“Ada yang lain-lain lagi, masalah dana rehabilitasi konservasi hutan kemudian alokasi 20% anggaran alokasi dana desa," katanya


Artikel Terbaru
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Selasa, 5 Maret 2024 | 12:30:00 WIB