20 Sya'ban 1445 H | Jumat, 1 Maret 2024
×
Cara Cek DPT Online dan Panduan Pindah TPS
nasional | Selasa, 6 Februari 2024 | 11:55:21 WIB
Editor : Bachtiar | Penulis : Nita Endang
Debat kelima calon presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Minggu, (4/2/2024)

Jakarta, Supernews - Pemilu 2024 dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024, dan bagi mereka yang sudah terdaftar sebagai pemilih, disarankan untuk memverifikasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) mereka. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan layanan cek Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara online untuk memudahkan warga Indonesia memastikan pendaftaran mereka untuk menggunakan hak suara pada Pemilu 2024.

Layanan cek DPT online ini memungkinkan warga Indonesia untuk memeriksa keberadaan nama mereka dalam daftar pemilih, sementara mereka yang sudah terdaftar dapat meminta pindah TPS atau lokasi pemungutan suara. Prosedur pindah DPT bermanfaat bagi warga yang tinggal jauh dari kota asal agar tidak perlu kembali ke kota tersebut sesuai dengan alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat hari pemilihan.

Untuk mengecek status DPT, warga dapat mengunjungi situs resmi KPU di infopemilu.kpu.go.id, memilih opsi "Cek DPT Online," dan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Paspor bagi pemilih luar negeri. Informasi tentang nama, nomor DPT, dan alamat TPS akan muncul jika sudah terdaftar.

Pemilih yang terdaftar dalam DPT juga dapat mengajukan pindah TPS dengan melaporkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), atau KPU Kabupaten/Kota asal atau tujuan paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Syarat pindah TPS termasuk situasi seperti menjalankan tugas di tempat lain, rawat inap di fasilitas kesehatan, disabilitas, rehabilitasi narkoba, tahanan, tugas belajar, pindah domisili, terdampak bencana alam, bekerja di luar domisili, dan keadaan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

Syarat pindah TPS Pemilu 2024

Calon pemilih bisa pindah TPS selama mereka memenuhi syarat dari KPU yaitu:

  • Sedang menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
  • Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
  • Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
  • Menjalani rehabilitasi narkoba;
  • Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
  • Ada tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
  • Pindah domisili;
  • Tertimpa bencana alam;
  • Bekerja di luar domisilinya; dan/atau
  • Keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Cara pindah TPS Pemilu 2024

Prosedur pindah TPS melibatkan kunjungan langsung ke PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota dengan membawa bukti dukung alasan pindah, seperti surat sakit atau surat tugas. Setelah itu, KPU akan memberikan formulir A-Surat pindah TPS sebagai bukti pindah. Calon pemilih yang belum terdaftar dalam DPT Pemilu masih dapat memilih dengan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).
Untuk pemindahan TPS Pemilu, ikuti langkah-langkah berikut:

  • Datang langsung ke PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota.
  • Bawa bukti dukung alasan pindah memilih (misal karena sedang menjalani rawat inap bisa dengan melampirkan surat sakit, bila karena tugas bisa
  • dengan menunjukkan surat tugas).
  • KPU akan memetakan TPS di sekitar tempat tujuan yang masuk di Daftar Pemilih Tambahan atau DPTb.
  • Nantinya, pemilih akan diberikan bukti dari KPU berupa formulir A-Surat pindah TPS.

Adapun berkas syarat untuk mengajukan untuk pindah TPS, yaitu dengan melampirkan:

  • KTP-elektronik atau Kartu Keluarga (KK).
  • Salinan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.


Index
Ahmad Doli Sebut Putusan MK Terkait Penghapusan Parliamentary Threshold Sejalan Dengan Semangat Komisi II DPR
Kasus DBD Mulai Meningkat di Jakarta, Pemerintah Pastikan Seluruh Faskes Siap Melayani
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4
Polisi Tetapkan 13 Warga Sebagai Tersangka Penyerangan Personil Polres Jayapuara di Acara Ulang Tahun
Massa FRS-BEM AMIN Demo di Depan Gedung DPR, Lalu Lintas Gatot Subroto Macet
Mobil Listrik Citroen Direncanakan Mulai Perakitan di Indonesia Pada Juli Mendatang
Belasan Pembalap F1 Powetboat Lakukan Uji Coba Lintasan Mulia Raja Napitupulu Balige
Ribuan Warga Geruduk Gedung DPR RI, Tuntut Makzulkan Jokowi dan Turunkan Harga Sembako
Ratusan Emak-emak Demo di KPU Lampung: Pemilu Penuh Kecurangan

supernews
Lonjakan Harga Pangan, Banyak Rumah Tangga di Indonesia Jatuh ke Garis Kemiskinan
Korup dan Berwatak Dinasti, Jokowi Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Presiden
Pembangunan IKN Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun 2024, Meskipun Investor Asing Nol dan 30 Persen APBN Telah Terpakai
Mengenal Tumbuhan Kratom Bahan Herbal Yang Disebut Sebagai 'Narkotika Baru' dan Kontroversi di Indonesia
Index
Polisi Ungkap Modus Pemalsuan Data Pemilih PPLN di Kuala Lumpur
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, Begini Respons Mahfud
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, Begini Respons Mahfud
Jumat, 1 Maret 2024 | 13:00:00 WIB
Jokowi: Upacara HUT RI ke-79 Digelar di IKN Nusantara
Jokowi: Upacara HUT RI ke-79 Digelar di IKN Nusantara
Jumat, 1 Maret 2024 | 12:00:00 WIB
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, DPR Diminta Segera Bertindak
Ditanya Soal Rujuk dengan Prabowo, Titiek Soeharto: Kalau Kemauan Publik, Ya Balik ke Pribadi
Buruan Urus, Per Hari ini BPJS Kesehatan Jadi Syarat Untuk Mendapatkan SKCK
Sikap Pemerintah Terkait UU Pilkada Dipertanyakan, Firman Soebagyo : Jika Ingin Memajukan Pilkada Harus Segera
Kata Jokowi Pembangunan IKN Karena Indonesia Ingin Punya Istana Yang Bukan Peninggalan Kolonial
Jokowi: Saya Ingin Bangun Istana Baru, Bukan Pakai Warisan Kolonial
Jadi Tujuan Investasi Baru, Pertumbuhan Ekonomi di Sumbar Semakin Membaik
pemerintahan
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Mendagri Minta Percepatan Transpormasi Identitas Kependudukan Digital Seluruh Warga Indonesia
Bantah Terjadi Kenaikan Harga Beras, Jokowi Minta Wartawan Cek Sendiri Harga di Pasar
Tahun ini Pemerintah Akan Rekrut 2,3 juta CASN Baru, Formasi Guru Diberi Kuota Jumbo
Image Show
 
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Gunung Bromo
Kamis, 16 November 2023 | 23:42:18 WIB
Kabaharkam Bahas Netralitas Polri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
daerah
Kasus DBD Mulai Meningkat di Jakarta, Pemerintah Pastikan Seluruh Faskes Siap Melayani
Polisi Tetapkan 13 Warga Sebagai Tersangka Penyerangan Personil Polres Jayapuara di Acara Ulang Tahun
Polisi Amankan 31 Warga Pelaku Penyerangan Terhadap 1 Perwira dan 6 Personil Polri di Acara Ulang Tahun
45 Kepala Sekolah dan 1 Pengawas di Lingkungan Pemkab Sintang Dilantik
Politik
Jokowi: Saya Ingin Bangun Istana Baru, Bukan Pakai Warisan Kolonial
Belum Kembalikan KTA, PDIP Tak Bahas Status Jokowi dan Gibran
Data Terbaru Real Count Pileg 2024: PPP di Bawah Ambang Batas
TPDI dan Perekat Kirim Surat ke DPR: Dukung Hak Angket untuk Solusi Pemakzulan Jokowi

ekonomi
Mobil Listrik Citroen Direncanakan Mulai Perakitan di Indonesia Pada Juli Mendatang
Jadi Tujuan Investasi Baru, Pertumbuhan Ekonomi di Sumbar Semakin Membaik
Ingin Lebih Responsif dan Inovatif, Bank KB Bukopin Lakukan Transformasi Strategis
Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis Indonesia
Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis Indonesia
Rabu, 28 Februari 2024 | 11:03:01 WIB
Hukum
Kapolri : Sinergitas TNI-Polri Harga Mati yang Tidak Bisa Digoyahkan oleh Kelompok Manapun
Selama Menjadi Mentri Syahrul Yasin Limpo Didakwa Terima Rp44,5 Miliar Uang Hasil Korupsi
Keluarga Brigadir J Menggugat Ferdy Sambo Rp 7,5 Miliar
Keluarga Brigadir J Menggugat Ferdy Sambo Rp 7,5 Miliar

Rabu, 28 Februari 2024 | 10:39:02 WIB
KPK Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan Furnitur Rumah Dinas DPR
Nasional
Massa FRS-BEM AMIN Demo di Depan Gedung DPR, Lalu Lintas Gatot Subroto Macet
Ribuan Warga Geruduk Gedung DPR RI, Tuntut Makzulkan Jokowi dan Turunkan Harga Sembako
Ratusan Emak-emak Demo di KPU Lampung: Pemilu Penuh Kecurangan
Polisi Ungkap Modus Pemalsuan Data Pemilih PPLN di Kuala Lumpur

internasional
Thailand Perketat Penggunaan Ganja Rekreasional hingga Akhir Tahun, Utamakan Untuk Medis
Hakim Illinois Larang Donald Trump Ikut Pemilu Pendahuluan Partai Republik
Biden Berharap Gencatan Senjata Israel-Hamas Dimulai Pekan Depan!
AS Kecam Pemukiman Baru Israel di Tepi Barat sebagai Pelanggaran Hukum Internasional
olahraga
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4
Belasan Pembalap F1 Powetboat Lakukan Uji Coba Lintasan Mulia Raja Napitupulu Balige
Dani Alves Dihapus dari Daftar Legenda Barcelona
Dani Alves Dihapus dari Daftar Legenda Barcelona
Rabu, 28 Februari 2024 | 10:50:38 WIB
MotoGP 2024: Tiket Sudah Bisa Dipesan! Saksikan Aksi Seru di Sirkuit Mandalika


News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Super News
Daerah
CARI BERITA
Cara Cek DPT Online dan Panduan Pindah TPS
nasional | Selasa, 6 Februari 2024 | 11:55:21 WIB
Editor : Bachtiar | Penulis : Nita Endang
Debat kelima calon presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Minggu, (4/2/2024)
Pilihan Redaksi

Jakarta, Supernews - Pemilu 2024 dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024, dan bagi mereka yang sudah terdaftar sebagai pemilih, disarankan untuk memverifikasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) mereka. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan layanan cek Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara online untuk memudahkan warga Indonesia memastikan pendaftaran mereka untuk menggunakan hak suara pada Pemilu 2024.

Layanan cek DPT online ini memungkinkan warga Indonesia untuk memeriksa keberadaan nama mereka dalam daftar pemilih, sementara mereka yang sudah terdaftar dapat meminta pindah TPS atau lokasi pemungutan suara. Prosedur pindah DPT bermanfaat bagi warga yang tinggal jauh dari kota asal agar tidak perlu kembali ke kota tersebut sesuai dengan alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat hari pemilihan.

Untuk mengecek status DPT, warga dapat mengunjungi situs resmi KPU di infopemilu.kpu.go.id, memilih opsi "Cek DPT Online," dan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Paspor bagi pemilih luar negeri. Informasi tentang nama, nomor DPT, dan alamat TPS akan muncul jika sudah terdaftar.

Pemilih yang terdaftar dalam DPT juga dapat mengajukan pindah TPS dengan melaporkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), atau KPU Kabupaten/Kota asal atau tujuan paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Syarat pindah TPS termasuk situasi seperti menjalankan tugas di tempat lain, rawat inap di fasilitas kesehatan, disabilitas, rehabilitasi narkoba, tahanan, tugas belajar, pindah domisili, terdampak bencana alam, bekerja di luar domisili, dan keadaan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

Syarat pindah TPS Pemilu 2024

Calon pemilih bisa pindah TPS selama mereka memenuhi syarat dari KPU yaitu:

  • Sedang menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
  • Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
  • Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
  • Menjalani rehabilitasi narkoba;
  • Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
  • Ada tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
  • Pindah domisili;
  • Tertimpa bencana alam;
  • Bekerja di luar domisilinya; dan/atau
  • Keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Cara pindah TPS Pemilu 2024

Prosedur pindah TPS melibatkan kunjungan langsung ke PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota dengan membawa bukti dukung alasan pindah, seperti surat sakit atau surat tugas. Setelah itu, KPU akan memberikan formulir A-Surat pindah TPS sebagai bukti pindah. Calon pemilih yang belum terdaftar dalam DPT Pemilu masih dapat memilih dengan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).
Untuk pemindahan TPS Pemilu, ikuti langkah-langkah berikut:

  • Datang langsung ke PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota.
  • Bawa bukti dukung alasan pindah memilih (misal karena sedang menjalani rawat inap bisa dengan melampirkan surat sakit, bila karena tugas bisa
  • dengan menunjukkan surat tugas).
  • KPU akan memetakan TPS di sekitar tempat tujuan yang masuk di Daftar Pemilih Tambahan atau DPTb.
  • Nantinya, pemilih akan diberikan bukti dari KPU berupa formulir A-Surat pindah TPS.

Adapun berkas syarat untuk mengajukan untuk pindah TPS, yaitu dengan melampirkan:

  • KTP-elektronik atau Kartu Keluarga (KK).
  • Salinan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.


Artikel Terbaru
Jumat, 1 Maret 2024 | 13:00:00 WIB
Jumat, 1 Maret 2024 | 12:00:00 WIB