20 Sya'ban 1445 H | Jumat, 1 Maret 2024
×
Ganjar: Pelanggar Etika Pemilu Harusnya Malu dan Bertanggung Jawab
politik | Selasa, 6 Februari 2024 | 13:06:35 WIB
Editor : Alvin | Penulis : Alvin
Ganjar minta para pelanggar etika Pemilu harusnya merasa malu. (Foto: Antara).

Jakarta (Supernews) - Calon Presiden RI, Ganjar Pranowo, menekankan pentingnya rasa malu dan tanggung jawab bagi pelanggar etika pemilu. 

Dalam kunjungannya ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (6/2/2026), Ganjar menyatakan pelanggaran etika yang telah terjadi akan memberikan beban pada pelaksanaan pemilu.

Ganjar juga menanyakan apa langkah yang akan diambil terhadap individu yang melanggar etika setelah pelanggaran tersebut diputuskan dan diberikan peringatan. Menurutnya, seharusnya mereka merasa malu dan meminta maaf. 

“Mestinya ada rasa malu, mestinya ada permintaan maaf. Saya tidak yakin mereka berani mengundurkan diri, wong yang di MK mundur saja, dipecat saja, masih menggugat. Saya tidak tahu apakah negeri ini sudah betul-betul kehilangan etika dan moralnya. Maka ini, peringatan yang sangat keras dalam proses demokrasi," kata Ganjar.

Dalam konteks pelanggaran etika pemilu tersebut, Ganjar mengajak masyarakat untuk bertaubat, menyadari kesalahannya, dan kembali pada jalur yang benar.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, dan enam anggota lainnya karena melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Ketua DKPP, Heddy Lugito, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari.

Selain itu, anggota KPU RI lainnya, yaitu Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M. Afifuddin juga diberikan sanksi peringatan.

Hasyim Asy'ari dan enam anggota KPU RI tersebut diadukan oleh Demas Brian Wicaksono, Iman Munandar B., P.H. Hariyanto, dan Rumondang Damanik. Kasus ini memiliki nomor perkara masing-masing.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menjadi perhatian publik baru-baru ini setelah Majelis Kehormatan MK (MKMK) memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK karena melanggar kode etik hakim konstitusi dalam uji materi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres).


Index
Ada Demo Tandingan di Depan DPR RI, Pecah Suara Massa dan Tolak Hak Angket
Ahmad Doli Sebut Putusan MK Terkait Penghapusan Parliamentary Threshold Sejalan Dengan Semangat Komisi II DPR
Kasus DBD Mulai Meningkat di Jakarta, Pemerintah Pastikan Seluruh Faskes Siap Melayani
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4
Polisi Tetapkan 13 Warga Sebagai Tersangka Penyerangan Personil Polres Jayapuara di Acara Ulang Tahun
Massa FRS-BEM AMIN Demo di Depan Gedung DPR, Lalu Lintas Gatot Subroto Macet
Mobil Listrik Citroen Direncanakan Mulai Perakitan di Indonesia Pada Juli Mendatang
Belasan Pembalap F1 Powetboat Lakukan Uji Coba Lintasan Mulia Raja Napitupulu Balige
Ribuan Warga Geruduk Gedung DPR RI, Tuntut Makzulkan Jokowi dan Turunkan Harga Sembako

supernews
Lonjakan Harga Pangan, Banyak Rumah Tangga di Indonesia Jatuh ke Garis Kemiskinan
Korup dan Berwatak Dinasti, Jokowi Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Presiden
Pembangunan IKN Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun 2024, Meskipun Investor Asing Nol dan 30 Persen APBN Telah Terpakai
Mengenal Tumbuhan Kratom Bahan Herbal Yang Disebut Sebagai 'Narkotika Baru' dan Kontroversi di Indonesia
Index
Ratusan Emak-emak Demo di KPU Lampung: Pemilu Penuh Kecurangan
Polisi Ungkap Modus Pemalsuan Data Pemilih PPLN di Kuala Lumpur
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, Begini Respons Mahfud
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, Begini Respons Mahfud
Jumat, 1 Maret 2024 | 13:00:00 WIB
Jokowi: Upacara HUT RI ke-79 Digelar di IKN Nusantara
Jokowi: Upacara HUT RI ke-79 Digelar di IKN Nusantara
Jumat, 1 Maret 2024 | 12:00:00 WIB
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, DPR Diminta Segera Bertindak
Ditanya Soal Rujuk dengan Prabowo, Titiek Soeharto: Kalau Kemauan Publik, Ya Balik ke Pribadi
Buruan Urus, Per Hari ini BPJS Kesehatan Jadi Syarat Untuk Mendapatkan SKCK
Sikap Pemerintah Terkait UU Pilkada Dipertanyakan, Firman Soebagyo : Jika Ingin Memajukan Pilkada Harus Segera
Kata Jokowi Pembangunan IKN Karena Indonesia Ingin Punya Istana Yang Bukan Peninggalan Kolonial
Jokowi: Saya Ingin Bangun Istana Baru, Bukan Pakai Warisan Kolonial
pemerintahan
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Mendagri Minta Percepatan Transpormasi Identitas Kependudukan Digital Seluruh Warga Indonesia
Bantah Terjadi Kenaikan Harga Beras, Jokowi Minta Wartawan Cek Sendiri Harga di Pasar
Tahun ini Pemerintah Akan Rekrut 2,3 juta CASN Baru, Formasi Guru Diberi Kuota Jumbo
Image Show
 
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Gunung Bromo
Kamis, 16 November 2023 | 23:42:18 WIB
Kabaharkam Bahas Netralitas Polri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
daerah
Kasus DBD Mulai Meningkat di Jakarta, Pemerintah Pastikan Seluruh Faskes Siap Melayani
Polisi Tetapkan 13 Warga Sebagai Tersangka Penyerangan Personil Polres Jayapuara di Acara Ulang Tahun
Polisi Amankan 31 Warga Pelaku Penyerangan Terhadap 1 Perwira dan 6 Personil Polri di Acara Ulang Tahun
45 Kepala Sekolah dan 1 Pengawas di Lingkungan Pemkab Sintang Dilantik
Politik
Jokowi: Saya Ingin Bangun Istana Baru, Bukan Pakai Warisan Kolonial
Belum Kembalikan KTA, PDIP Tak Bahas Status Jokowi dan Gibran
Data Terbaru Real Count Pileg 2024: PPP di Bawah Ambang Batas
TPDI dan Perekat Kirim Surat ke DPR: Dukung Hak Angket untuk Solusi Pemakzulan Jokowi

ekonomi
Mobil Listrik Citroen Direncanakan Mulai Perakitan di Indonesia Pada Juli Mendatang
Jadi Tujuan Investasi Baru, Pertumbuhan Ekonomi di Sumbar Semakin Membaik
Ingin Lebih Responsif dan Inovatif, Bank KB Bukopin Lakukan Transformasi Strategis
Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis Indonesia
Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis Indonesia
Rabu, 28 Februari 2024 | 11:03:01 WIB
Hukum
Kapolri : Sinergitas TNI-Polri Harga Mati yang Tidak Bisa Digoyahkan oleh Kelompok Manapun
Selama Menjadi Mentri Syahrul Yasin Limpo Didakwa Terima Rp44,5 Miliar Uang Hasil Korupsi
Keluarga Brigadir J Menggugat Ferdy Sambo Rp 7,5 Miliar
Keluarga Brigadir J Menggugat Ferdy Sambo Rp 7,5 Miliar

Rabu, 28 Februari 2024 | 10:39:02 WIB
KPK Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan Furnitur Rumah Dinas DPR
Nasional
Ada Demo Tandingan di Depan DPR RI, Pecah Suara Massa dan Tolak Hak Angket
Massa FRS-BEM AMIN Demo di Depan Gedung DPR, Lalu Lintas Gatot Subroto Macet
Ribuan Warga Geruduk Gedung DPR RI, Tuntut Makzulkan Jokowi dan Turunkan Harga Sembako
Ratusan Emak-emak Demo di KPU Lampung: Pemilu Penuh Kecurangan

internasional
Thailand Perketat Penggunaan Ganja Rekreasional hingga Akhir Tahun, Utamakan Untuk Medis
Hakim Illinois Larang Donald Trump Ikut Pemilu Pendahuluan Partai Republik
Biden Berharap Gencatan Senjata Israel-Hamas Dimulai Pekan Depan!
AS Kecam Pemukiman Baru Israel di Tepi Barat sebagai Pelanggaran Hukum Internasional
olahraga
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4
Belasan Pembalap F1 Powetboat Lakukan Uji Coba Lintasan Mulia Raja Napitupulu Balige
Dani Alves Dihapus dari Daftar Legenda Barcelona
Dani Alves Dihapus dari Daftar Legenda Barcelona
Rabu, 28 Februari 2024 | 10:50:38 WIB
MotoGP 2024: Tiket Sudah Bisa Dipesan! Saksikan Aksi Seru di Sirkuit Mandalika


News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Super News
Daerah
CARI BERITA
Ganjar: Pelanggar Etika Pemilu Harusnya Malu dan Bertanggung Jawab
politik | Selasa, 6 Februari 2024 | 13:06:35 WIB
Editor : Alvin | Penulis : Alvin
Ganjar minta para pelanggar etika Pemilu harusnya merasa malu. (Foto: Antara).
Pilihan Redaksi

Jakarta (Supernews) - Calon Presiden RI, Ganjar Pranowo, menekankan pentingnya rasa malu dan tanggung jawab bagi pelanggar etika pemilu. 

Dalam kunjungannya ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (6/2/2026), Ganjar menyatakan pelanggaran etika yang telah terjadi akan memberikan beban pada pelaksanaan pemilu.

Ganjar juga menanyakan apa langkah yang akan diambil terhadap individu yang melanggar etika setelah pelanggaran tersebut diputuskan dan diberikan peringatan. Menurutnya, seharusnya mereka merasa malu dan meminta maaf. 

“Mestinya ada rasa malu, mestinya ada permintaan maaf. Saya tidak yakin mereka berani mengundurkan diri, wong yang di MK mundur saja, dipecat saja, masih menggugat. Saya tidak tahu apakah negeri ini sudah betul-betul kehilangan etika dan moralnya. Maka ini, peringatan yang sangat keras dalam proses demokrasi," kata Ganjar.

Dalam konteks pelanggaran etika pemilu tersebut, Ganjar mengajak masyarakat untuk bertaubat, menyadari kesalahannya, dan kembali pada jalur yang benar.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, dan enam anggota lainnya karena melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Ketua DKPP, Heddy Lugito, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari.

Selain itu, anggota KPU RI lainnya, yaitu Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M. Afifuddin juga diberikan sanksi peringatan.

Hasyim Asy'ari dan enam anggota KPU RI tersebut diadukan oleh Demas Brian Wicaksono, Iman Munandar B., P.H. Hariyanto, dan Rumondang Damanik. Kasus ini memiliki nomor perkara masing-masing.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menjadi perhatian publik baru-baru ini setelah Majelis Kehormatan MK (MKMK) memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK karena melanggar kode etik hakim konstitusi dalam uji materi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres).


Artikel Terbaru
Jumat, 1 Maret 2024 | 13:00:00 WIB
Jumat, 1 Maret 2024 | 12:00:00 WIB