20 Sya'ban 1445 H | Jumat, 1 Maret 2024
×
Aksi Protes Aktivis HAM Yogyakarta Beri Istana Kaca Mata Pembesar
nasional | Selasa, 6 Februari 2024 | 13:27:13 WIB
Editor : Alvin | Penulis : Alvin
Sejumlah aktivis Yogyakarta mengirimkan paket kaca mata pembesar ke Istana. (Foto: Tempo).

Jakarta, (Supernews) - Sejumlah aktivis pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Daerah Istimewa Yogyakarta menyerukan protes keras pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menterinya yang belakangan kian mengancam amanat reformasi.

Dalam aksi protes mereka, para aktivis mengirim paket kaca pembesar beserta kliping pemberitaan media massa yang menyoroti manuver Jokowi dan para menteri, terutama elite di Istana.

Paket kaca pembesar dan klipingan berita tersebut dikirim melalui Kantor Pos Besar Yogya dengan tujuan agar Jokowi dan para pejabatnya dapat lebih mudah membaca informasi di akar rumput.

Hal ini diharapkan dapat membuat mereka menyadari dan mengubah perilaku mereka yang menjadi sorotan publik karena mengancam kehidupan demokrasi dan cita-cita reformasi.

"Kami mengirimkan tiga paket kaca pembesar, yang terbesar untuk Jokowi, yang sedang untuk Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan yang terkecil untuk Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana," kata Koordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta, Tri Wahyu, dikutip dari Tempo, Selasa (6/2/2024).

Menariknya, setiap kaca pembesar memiliki nama yang sesuai dengan 'dosa' para pejabat yang menjadi tujuan penerima.
Kaca pembesar untuk Jokowi diberi nama Bangkotan, singkatan dari Bapak Konflik Kepentingan. Sedangkan untuk Pratikno, kaca pembesarnya diberi label Operator, dan kaca pembesar untuk Ari Dwipayana diberi label Busuk.

Kaca pembesar Bangkotan untuk Jokowi menggambarkan pernyataan hak demokrasi yang bertentangan dengan fakta di lapangan.

"Sebagai contoh, ada aparat yang mengintimidasi petinggi kampus yang sebelum Pemilu 2024 banyak menyuarakan gerakan moral bersama civitas akademika untuk mengkritisi situasi pemerintahan yang semakin tidak demokratis dan tidak beretika," ujar Tri.

Tindakan pembungkaman yang dilakukan oleh Jokowi terhadap gerakan akar rumput dan kalangan kampus ini, menurut Tri, menunjukkan masalah serius terkait netralitas aparat dalam Pemilu 2024 serta meningkatnya fenomena nabok nyilih tangan, yaitu menyerang dengan tangan lain.

Lebih parah lagi, menurut Tri, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana yang juga merupakan seorang akademisi di UGM, ikut menyatakan bahwa gerakan sivitas akademika tersebut hanyalah orkestrasi kepentingan elektoral.

“Kaca pembesar untuk Ari Dwipayana ini kami labeli Busuk, kami mengecam keras pernyataan Ari Dwipayana yang melupakan akarnya sebagai akademisi sekaligus pernah aktif di salah satu NGO di Yogyakarta, justru keblinger menyatakan hal itu," katanya.

Menurut Tri, Ari Dwipayana yang seharusnya mewakili nilai-nilai keilmuan dan idealisme justru terperosok dalam fenomena 'Asal Bapak Nepotisme' yang mengkhawatirkan.

Para aktivis merasa jengah melihat kepala negara yang memihak pada Pemilu 2024.
"Ada tanda jempol dari mobil kepresidenan dan Jokowi menggambarkannya sebagai hal yang menyenangkan. Para menteri juga menjadi partisan untuk memenangkan dinasti nepotisme Jokowi ini," ujar Tri.

Kemudian ada kaca pembesar untuk Mensesneg Pratikno diberi label Operator Nepotisme.

"Kaca pembesar ini digunakan untuk memperjelas pandangan para pejabat istana terhadap kongkalikong yang semakin brutal dan busuk di istana demi kepentingan elektoral atau untuk memenangkan dinasti nepotisme Jokowi," ujarnya.

"Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga amanat reformasi dengan menolak keras dinasti nepotisme Jokowi yang akan membawa Indonesia mundur ke masa sebelum reformasi," imbuhnya menandaskan.


Index
Ada Demo Tandingan di Depan DPR RI, Pecah Suara Massa dan Tolak Hak Angket
Ahmad Doli Sebut Putusan MK Terkait Penghapusan Parliamentary Threshold Sejalan Dengan Semangat Komisi II DPR
Kasus DBD Mulai Meningkat di Jakarta, Pemerintah Pastikan Seluruh Faskes Siap Melayani
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4
Polisi Tetapkan 13 Warga Sebagai Tersangka Penyerangan Personil Polres Jayapuara di Acara Ulang Tahun
Massa FRS-BEM AMIN Demo di Depan Gedung DPR, Lalu Lintas Gatot Subroto Macet
Mobil Listrik Citroen Direncanakan Mulai Perakitan di Indonesia Pada Juli Mendatang
Belasan Pembalap F1 Powetboat Lakukan Uji Coba Lintasan Mulia Raja Napitupulu Balige
Ribuan Warga Geruduk Gedung DPR RI, Tuntut Makzulkan Jokowi dan Turunkan Harga Sembako

supernews
Lonjakan Harga Pangan, Banyak Rumah Tangga di Indonesia Jatuh ke Garis Kemiskinan
Korup dan Berwatak Dinasti, Jokowi Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Presiden
Pembangunan IKN Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun 2024, Meskipun Investor Asing Nol dan 30 Persen APBN Telah Terpakai
Mengenal Tumbuhan Kratom Bahan Herbal Yang Disebut Sebagai 'Narkotika Baru' dan Kontroversi di Indonesia
Index
Ratusan Emak-emak Demo di KPU Lampung: Pemilu Penuh Kecurangan
Polisi Ungkap Modus Pemalsuan Data Pemilih PPLN di Kuala Lumpur
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, Begini Respons Mahfud
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, Begini Respons Mahfud
Jumat, 1 Maret 2024 | 13:00:00 WIB
Jokowi: Upacara HUT RI ke-79 Digelar di IKN Nusantara
Jokowi: Upacara HUT RI ke-79 Digelar di IKN Nusantara
Jumat, 1 Maret 2024 | 12:00:00 WIB
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, DPR Diminta Segera Bertindak
Ditanya Soal Rujuk dengan Prabowo, Titiek Soeharto: Kalau Kemauan Publik, Ya Balik ke Pribadi
Buruan Urus, Per Hari ini BPJS Kesehatan Jadi Syarat Untuk Mendapatkan SKCK
Sikap Pemerintah Terkait UU Pilkada Dipertanyakan, Firman Soebagyo : Jika Ingin Memajukan Pilkada Harus Segera
Kata Jokowi Pembangunan IKN Karena Indonesia Ingin Punya Istana Yang Bukan Peninggalan Kolonial
Jokowi: Saya Ingin Bangun Istana Baru, Bukan Pakai Warisan Kolonial
pemerintahan
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Mendagri Minta Percepatan Transpormasi Identitas Kependudukan Digital Seluruh Warga Indonesia
Bantah Terjadi Kenaikan Harga Beras, Jokowi Minta Wartawan Cek Sendiri Harga di Pasar
Tahun ini Pemerintah Akan Rekrut 2,3 juta CASN Baru, Formasi Guru Diberi Kuota Jumbo
Image Show
 
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Gunung Bromo
Kamis, 16 November 2023 | 23:42:18 WIB
Kabaharkam Bahas Netralitas Polri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
daerah
Kasus DBD Mulai Meningkat di Jakarta, Pemerintah Pastikan Seluruh Faskes Siap Melayani
Polisi Tetapkan 13 Warga Sebagai Tersangka Penyerangan Personil Polres Jayapuara di Acara Ulang Tahun
Polisi Amankan 31 Warga Pelaku Penyerangan Terhadap 1 Perwira dan 6 Personil Polri di Acara Ulang Tahun
45 Kepala Sekolah dan 1 Pengawas di Lingkungan Pemkab Sintang Dilantik
Politik
Jokowi: Saya Ingin Bangun Istana Baru, Bukan Pakai Warisan Kolonial
Belum Kembalikan KTA, PDIP Tak Bahas Status Jokowi dan Gibran
Data Terbaru Real Count Pileg 2024: PPP di Bawah Ambang Batas
TPDI dan Perekat Kirim Surat ke DPR: Dukung Hak Angket untuk Solusi Pemakzulan Jokowi

ekonomi
Mobil Listrik Citroen Direncanakan Mulai Perakitan di Indonesia Pada Juli Mendatang
Jadi Tujuan Investasi Baru, Pertumbuhan Ekonomi di Sumbar Semakin Membaik
Ingin Lebih Responsif dan Inovatif, Bank KB Bukopin Lakukan Transformasi Strategis
Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis Indonesia
Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis Indonesia
Rabu, 28 Februari 2024 | 11:03:01 WIB
Hukum
Kapolri : Sinergitas TNI-Polri Harga Mati yang Tidak Bisa Digoyahkan oleh Kelompok Manapun
Selama Menjadi Mentri Syahrul Yasin Limpo Didakwa Terima Rp44,5 Miliar Uang Hasil Korupsi
Keluarga Brigadir J Menggugat Ferdy Sambo Rp 7,5 Miliar
Keluarga Brigadir J Menggugat Ferdy Sambo Rp 7,5 Miliar

Rabu, 28 Februari 2024 | 10:39:02 WIB
KPK Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan Furnitur Rumah Dinas DPR
Nasional
Ada Demo Tandingan di Depan DPR RI, Pecah Suara Massa dan Tolak Hak Angket
Massa FRS-BEM AMIN Demo di Depan Gedung DPR, Lalu Lintas Gatot Subroto Macet
Ribuan Warga Geruduk Gedung DPR RI, Tuntut Makzulkan Jokowi dan Turunkan Harga Sembako
Ratusan Emak-emak Demo di KPU Lampung: Pemilu Penuh Kecurangan

internasional
Thailand Perketat Penggunaan Ganja Rekreasional hingga Akhir Tahun, Utamakan Untuk Medis
Hakim Illinois Larang Donald Trump Ikut Pemilu Pendahuluan Partai Republik
Biden Berharap Gencatan Senjata Israel-Hamas Dimulai Pekan Depan!
AS Kecam Pemukiman Baru Israel di Tepi Barat sebagai Pelanggaran Hukum Internasional
olahraga
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4
Belasan Pembalap F1 Powetboat Lakukan Uji Coba Lintasan Mulia Raja Napitupulu Balige
Dani Alves Dihapus dari Daftar Legenda Barcelona
Dani Alves Dihapus dari Daftar Legenda Barcelona
Rabu, 28 Februari 2024 | 10:50:38 WIB
MotoGP 2024: Tiket Sudah Bisa Dipesan! Saksikan Aksi Seru di Sirkuit Mandalika


News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Super News
Daerah
CARI BERITA
Aksi Protes Aktivis HAM Yogyakarta Beri Istana Kaca Mata Pembesar
nasional | Selasa, 6 Februari 2024 | 13:27:13 WIB
Editor : Alvin | Penulis : Alvin
Sejumlah aktivis Yogyakarta mengirimkan paket kaca mata pembesar ke Istana. (Foto: Tempo).
Pilihan Redaksi

Jakarta, (Supernews) - Sejumlah aktivis pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Daerah Istimewa Yogyakarta menyerukan protes keras pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menterinya yang belakangan kian mengancam amanat reformasi.

Dalam aksi protes mereka, para aktivis mengirim paket kaca pembesar beserta kliping pemberitaan media massa yang menyoroti manuver Jokowi dan para menteri, terutama elite di Istana.

Paket kaca pembesar dan klipingan berita tersebut dikirim melalui Kantor Pos Besar Yogya dengan tujuan agar Jokowi dan para pejabatnya dapat lebih mudah membaca informasi di akar rumput.

Hal ini diharapkan dapat membuat mereka menyadari dan mengubah perilaku mereka yang menjadi sorotan publik karena mengancam kehidupan demokrasi dan cita-cita reformasi.

"Kami mengirimkan tiga paket kaca pembesar, yang terbesar untuk Jokowi, yang sedang untuk Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan yang terkecil untuk Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana," kata Koordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta, Tri Wahyu, dikutip dari Tempo, Selasa (6/2/2024).

Menariknya, setiap kaca pembesar memiliki nama yang sesuai dengan 'dosa' para pejabat yang menjadi tujuan penerima.
Kaca pembesar untuk Jokowi diberi nama Bangkotan, singkatan dari Bapak Konflik Kepentingan. Sedangkan untuk Pratikno, kaca pembesarnya diberi label Operator, dan kaca pembesar untuk Ari Dwipayana diberi label Busuk.

Kaca pembesar Bangkotan untuk Jokowi menggambarkan pernyataan hak demokrasi yang bertentangan dengan fakta di lapangan.

"Sebagai contoh, ada aparat yang mengintimidasi petinggi kampus yang sebelum Pemilu 2024 banyak menyuarakan gerakan moral bersama civitas akademika untuk mengkritisi situasi pemerintahan yang semakin tidak demokratis dan tidak beretika," ujar Tri.

Tindakan pembungkaman yang dilakukan oleh Jokowi terhadap gerakan akar rumput dan kalangan kampus ini, menurut Tri, menunjukkan masalah serius terkait netralitas aparat dalam Pemilu 2024 serta meningkatnya fenomena nabok nyilih tangan, yaitu menyerang dengan tangan lain.

Lebih parah lagi, menurut Tri, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana yang juga merupakan seorang akademisi di UGM, ikut menyatakan bahwa gerakan sivitas akademika tersebut hanyalah orkestrasi kepentingan elektoral.

“Kaca pembesar untuk Ari Dwipayana ini kami labeli Busuk, kami mengecam keras pernyataan Ari Dwipayana yang melupakan akarnya sebagai akademisi sekaligus pernah aktif di salah satu NGO di Yogyakarta, justru keblinger menyatakan hal itu," katanya.

Menurut Tri, Ari Dwipayana yang seharusnya mewakili nilai-nilai keilmuan dan idealisme justru terperosok dalam fenomena 'Asal Bapak Nepotisme' yang mengkhawatirkan.

Para aktivis merasa jengah melihat kepala negara yang memihak pada Pemilu 2024.
"Ada tanda jempol dari mobil kepresidenan dan Jokowi menggambarkannya sebagai hal yang menyenangkan. Para menteri juga menjadi partisan untuk memenangkan dinasti nepotisme Jokowi ini," ujar Tri.

Kemudian ada kaca pembesar untuk Mensesneg Pratikno diberi label Operator Nepotisme.

"Kaca pembesar ini digunakan untuk memperjelas pandangan para pejabat istana terhadap kongkalikong yang semakin brutal dan busuk di istana demi kepentingan elektoral atau untuk memenangkan dinasti nepotisme Jokowi," ujarnya.

"Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga amanat reformasi dengan menolak keras dinasti nepotisme Jokowi yang akan membawa Indonesia mundur ke masa sebelum reformasi," imbuhnya menandaskan.


Artikel Terbaru
Jumat, 1 Maret 2024 | 13:00:00 WIB
Jumat, 1 Maret 2024 | 12:00:00 WIB