24 Sya'ban 1445 H | Selasa, 5 Maret 2024
×
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Stagnan di Angka 5 Persen, Anggota DPR Minta Jokowi Stop Hilirisasi Setengah Hati
dpr | Selasa, 6 Februari 2024 | 15:30:23 WIB
Editor : Budi Harjo | Penulis : Prabaswara
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto

Jakarta, (Supernews)- Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Pemerintah mengerem laju deindustrialisasi yang semakin mengkhawatirkan.

Menurut dia, tim ekonomi Kabinet Joko Widodo lemah, sehingga kinerjanya cenderung turun dibanding pemerintahan sebelumnya.

“Gejala deindustrialisasi dini ini sangat berbahaya dan harus dihentikan. Bila tidak mana mungkin pertumbuhan ekonomi kita bisa bergerak di atas 5 persen,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (6/2/2024).

"Kalau ini terjadi akan mustahil kita dapat lepas dari jebakan sebagai negara berpenghasilan menengah (midle income trap), apalagi menjadi negara maju. Jangan mimpi," imbuhnya.

Mulyanto mengingatkan, Pemerintahan Jokowi jangan terlena dan bangga dengan program hilirisasi setengah hati dengan nilai tambah rendah. Ekspor produk hilirisasi seperti Fero Nikel dan NPI tersebut harus segera dihentikan.  Ini hanya memboroskan sumber daya nikel kita saja.

"Hilirisasi cuma sebuah awalan bukan tujuan. Yang harus kita genjot adalah industrialisasi di segala bidang. Industri harus menjadi penggerak utama (prime mover) roda pembangunan. Kalau faktanya kontribusi sektor industri bagi pembangunan ekonomi Indonesia justru terus melorot seperti yang ada selama ini, maka kita jadi prihatin," terang Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Sebelumnya diberitakan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI mencatat rata-rata pangsa manufaktur terhadap PDB di periode kedua Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencapai level yang terendah.

Kondisi ini diperkuat dengan data OECD mengenai nilai tambah manufaktur sebagai bagian produksi juga menunjukkan tren penurunan di Indonesia dalam dua dekade terakhir.

Sejak Presiden Jokowi menjabat pada tahun 2014, rata-rata nilai tambah manufaktur adalah sekitar 39,12 persen, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata pada masa Presiden Megawati (43,94 persen) dan Presiden SBY (41,64 persen).

Akibat, tidak berkembangnya industri manufaktur, maka kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) turun drastis secara konsisten dari saat periode 2002 sebesar 32 persen menjadi hanya 18,3 persen pada 2022.

"Saya berharap di waktu Pemerintahan yang tersisa ini Pemerintah Jokowi bisa membenahi tata kelola industri nasional secara terintegrasi, terencana dan fokus. Jangan malah sibuk ngurus kampanye," kata Mulyanto.**


Index
Ada Nama Windy Idol, KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan Tersangka Pencucian Uang
Keras! Anggota DPR ini Teriak Desak Hak Angket Kecurangan Pemilu di Hadapan Anak Buah Prabowo
Prabowo Berjanji Dibawah Kepemimpinannya Kelak Akan Banyak Investasi Masuk ke Indonesia
Lima Prajurit TNI Pelaku Penyerangan Polres Jayawijaya Ditetapkan Sebagai Tersangka
Demo di Depan DPR Ribuan Massa Teriak 'Jokowi Mundur! Allahu Akbar!'
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Diduga Terlibat Korupsi Rumah Dinas, KPK Cegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri
DPR Setujui Badan Legislasi Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Polisi Periksa Rektor Universitas Pancasila Selama 3 Jam Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Stafnya

supernews
Lonjakan Harga Pangan, Banyak Rumah Tangga di Indonesia Jatuh ke Garis Kemiskinan
Korup dan Berwatak Dinasti, Jokowi Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Presiden
Pembangunan IKN Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun 2024, Meskipun Investor Asing Nol dan 30 Persen APBN Telah Terpakai
Mengenal Tumbuhan Kratom Bahan Herbal Yang Disebut Sebagai 'Narkotika Baru' dan Kontroversi di Indonesia
Index
Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto Dinilai Mengurangi Mutu Pendidikan
Pangdam XVII/Cenderawasih: Pembebasan Sandera di Papua Masih Berproses
Sekalipun Tanpa PDI-Perjuangan, 21 Maret Mendatang Fraksi NasDem DPR RI Akan Usulkan Hak Angket
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke MUI, Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024
Rapat Paripurna DPR RI Hanya Dihadiri 164 Anggota
Rapat Paripurna DPR RI Hanya Dihadiri 164 Anggota
Selasa, 5 Maret 2024 | 12:30:00 WIB
10 Anggota Gegana Dinyatakan Jadi Korban Ledakan di Mako Brimob Polda Jatim
Sidang Paripurna DPR, Dasco Bacakan Pidato Puan Soal Kenaikan Harga dan Gagalnya Food Estate
Pidato Puan Diwakili Dasco di Sidang Paripurna DPR RI, Singgung Etika Politik
Rapat Paripurna DPR RI, Dasco Pimpin Sidang, Puan Tak Hadir
Desakan Hak Angket Kian Menguat, Puan dan Cak Imin Tidak Hadir di Paripurna DPR Hari ini
pemerintahan
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Bahasa Indonesia Resmi Digunakan di  Sidang UNESCO, Nadiem Dorong Para Profesional Juga Menggunakannya
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Mendagri Minta Percepatan Transpormasi Identitas Kependudukan Digital Seluruh Warga Indonesia
Image Show
 
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Gunung Bromo
Kamis, 16 November 2023 | 23:42:18 WIB
Kabaharkam Bahas Netralitas Polri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
daerah
Lima Prajurit TNI Pelaku Penyerangan Polres Jayawijaya Ditetapkan Sebagai Tersangka
10 Anggota Gegana Dinyatakan Jadi Korban Ledakan di Mako Brimob Polda Jatim
Cegah Banjir Kembali Genangi Jakarta, Pemprov DKI Bentuk Satgas Sungai Ciliwung
Ledakan Hebat di Mako Brimob Polda Jatim Guncang Surabaya, Diduga Menyebabkan Korban
Politik
Demo di Depan DPR Ribuan Massa Teriak 'Jokowi Mundur! Allahu Akbar!'
Sekalipun Tanpa PDI-Perjuangan, 21 Maret Mendatang Fraksi NasDem DPR RI Akan Usulkan Hak Angket
Desakan Hak Angket Kian Menguat, Puan dan Cak Imin Tidak Hadir di Paripurna DPR Hari ini
Ambang Batas Parlemen 4% Dinilai Tak Adil untuk Partai Kecil

ekonomi
Prabowo Berjanji Dibawah Kepemimpinannya Kelak Akan Banyak Investasi Masuk ke Indonesia
Harga Eceran LPG 3Kg Dibandrol Rp 20 Ribu Hingga Rp 25 Ribu per Tabung,  Pertamina Jamin Stok Aman saat Ramadhan 2024
Program Mudik Gratis Bus Lebaran 2024 Resmi Dibuka: Daftar Kota Tujuan, Jadwal Pendaftaran, dan Syarat Terbaru
Badan Pangan Desak Para Kepala Daerah Terus Lakukan Gerakan Pangan Murah
Hukum
Ada Nama Windy Idol, KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan Tersangka Pencucian Uang
Diduga Terlibat Korupsi Rumah Dinas, KPK Cegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri
Polisi Periksa Rektor Universitas Pancasila Selama 3 Jam Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Stafnya
Polisi Tangkap Mafia Beras Yang Jual 2.000 Ton Beras Bulog Dengan Dokumen Palsu
Nasional
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto Dinilai Mengurangi Mutu Pendidikan
Pangdam XVII/Cenderawasih: Pembebasan Sandera di Papua Masih Berproses
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke MUI, Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024

internasional
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Paus Fransiskus Minta Perang Palestina Dihentikan, 'Tolong, Sudah Cukup'
Joe Biden: Militer AS Akan Mengirimkan Makanan dan Persediaan ke Gaza
Thailand Perketat Penggunaan Ganja Rekreasional hingga Akhir Tahun, Utamakan Untuk Medis
olahraga
Jelang Liga Champion Manchester City Vs FC Copenhagen: Dominasi City Tak Terkalahkan
Tapanuli Utara Berhasil Juarai Lomba Solu Bolon
Tapanuli Utara Berhasil Juarai Lomba Solu Bolon
Senin, 4 Maret 2024 | 05:18:00 WIB
Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai
Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai
Minggu, 3 Maret 2024 | 12:17:00 WIB
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4


News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Super News
Daerah
CARI BERITA
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Stagnan di Angka 5 Persen, Anggota DPR Minta Jokowi Stop Hilirisasi Setengah Hati
dpr | Selasa, 6 Februari 2024 | 15:30:23 WIB
Editor : Budi Harjo | Penulis : Prabaswara
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto
Pilihan Redaksi

Jakarta, (Supernews)- Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Pemerintah mengerem laju deindustrialisasi yang semakin mengkhawatirkan.

Menurut dia, tim ekonomi Kabinet Joko Widodo lemah, sehingga kinerjanya cenderung turun dibanding pemerintahan sebelumnya.

“Gejala deindustrialisasi dini ini sangat berbahaya dan harus dihentikan. Bila tidak mana mungkin pertumbuhan ekonomi kita bisa bergerak di atas 5 persen,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (6/2/2024).

"Kalau ini terjadi akan mustahil kita dapat lepas dari jebakan sebagai negara berpenghasilan menengah (midle income trap), apalagi menjadi negara maju. Jangan mimpi," imbuhnya.

Mulyanto mengingatkan, Pemerintahan Jokowi jangan terlena dan bangga dengan program hilirisasi setengah hati dengan nilai tambah rendah. Ekspor produk hilirisasi seperti Fero Nikel dan NPI tersebut harus segera dihentikan.  Ini hanya memboroskan sumber daya nikel kita saja.

"Hilirisasi cuma sebuah awalan bukan tujuan. Yang harus kita genjot adalah industrialisasi di segala bidang. Industri harus menjadi penggerak utama (prime mover) roda pembangunan. Kalau faktanya kontribusi sektor industri bagi pembangunan ekonomi Indonesia justru terus melorot seperti yang ada selama ini, maka kita jadi prihatin," terang Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Sebelumnya diberitakan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI mencatat rata-rata pangsa manufaktur terhadap PDB di periode kedua Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencapai level yang terendah.

Kondisi ini diperkuat dengan data OECD mengenai nilai tambah manufaktur sebagai bagian produksi juga menunjukkan tren penurunan di Indonesia dalam dua dekade terakhir.

Sejak Presiden Jokowi menjabat pada tahun 2014, rata-rata nilai tambah manufaktur adalah sekitar 39,12 persen, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata pada masa Presiden Megawati (43,94 persen) dan Presiden SBY (41,64 persen).

Akibat, tidak berkembangnya industri manufaktur, maka kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) turun drastis secara konsisten dari saat periode 2002 sebesar 32 persen menjadi hanya 18,3 persen pada 2022.

"Saya berharap di waktu Pemerintahan yang tersisa ini Pemerintah Jokowi bisa membenahi tata kelola industri nasional secara terintegrasi, terencana dan fokus. Jangan malah sibuk ngurus kampanye," kata Mulyanto.**


Artikel Terbaru
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Selasa, 5 Maret 2024 | 12:30:00 WIB