20 Sya'ban 1445 H | Jumat, 1 Maret 2024
×
Tolak RUU Keamanan Perbatasan dan Bantuan Untuk Ukraina, Ketua DPR AS Bertikai Dengan Partainya
internasional | Selasa, 6 Februari 2024 | 16:43:59 WIB
Editor : Budi Harjo | Penulis : Budi Harjo
Ketua DPR AS Mike Johnson

Jakarta, (Supernews)- Para anggota Partai Republik di Kongres Amerika Serikat terlibat dalam persengketaaan pada Senin (5/2/2024) terkait proposal bipartisan yang akan memperketat kendali migrasi di perbatasan AS–Meksiko dan juga menyediakan bantuan senilai miliaran dolar untuk Ukraina dan Israel.

Prakarsa tersebut telah dirundingkan antara para senator dari Partai Demokrat dan Republik selama berbulan-bulan dan didukung oleh Presiden Joe Biden. Tetapi ketua DPR Mike Johnson, yang berasal dari Partai Republik, segera menyatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut itu akan segera "mati" ketika tiba di DPR, seraya mengatakan bahwa RUU itu kurang kuat dalam hal kendali perbatasan.

Pemimpin mayoritas di Senat, Chuck Schumer, telah menetapkan pemungutan suara awal untuk RUU tersebut pada Rabu (7/2), seraya mengatakan di lantai Senat pada Senin bahwa “paket suplemen merupakan kesempatan bagus bagi Kongres untuk akhirnya berbicara soal perbatasan Amerika dan membuat kemajuan untuk mencapai sistem yang lebih efisien dan memiliki sumber daya yang baik. 

RUU ini akan mempersingkat penundaan dalam proses pemberian suaka dan juga memastikan hasil yang adil. RUU ini akan berinvestasi lebih pada petugas di garis depan dan menyediakan lebih banyak dana untuk perbatasan."

Pemimpin minoritas Senat, Mitch McConnell, yang merupakan pendukung lama program bantuan untuk Ukraina, meminta para rekannya di Partai Republik untuk mendukung RUU tersebut.

Mantan presiden Trump, kandidat presiden utama dari Partai Republik, menyerang RUU tersebut dan mendesak para anggota partainya di Kongres untuk menentangnya, yang berpotensi mengancam peluang lolosnya RUU itu. Tetapi mantan duta besar AS untuk PBB Nikki Haley, yang juga berusaha meraih posisi kandidat presiden dari Partai Republik, mengatakan dia mendukung agar RUU itu untuk dapat lolos.

Anggota Partai Demokrat yang mendukung agar Biden terpilih kembali mengatakan, Trump melobi untuk menggagalkan RUU itu sehingga dia bisa terus mengeluhkan selama kampanye bahwa Biden tidak berhasil menahan ribuan migran yang masuk ke AS.

RUU itu memuat bantuan baru senilai US$60 miliar untuk Ukraina dan sebesar $14 miliar untuk Israel, serta $10 miliar untuk warga sipil di zona-zona konflik Ukraina, Jalur Gaza dan wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel.

Sekitar $2.4 miliar lainnya akan dialokasikan untuk mendanai militer AS dalam melawan serangan di Laut Merah, dan $4.8 miliar akan membantu sejumlah mitra dalam menghadapi agresi China di Indo-Pasifik.

Para perunding di Senat berusaha untuk menyatukan sejumlah prioritas yang diminta oleh Biden, termasuk dana yang akan menyokong pengiriman kembali senjata dan misil dari AS ke Ukraina. Para anggota Partai Republik bersikeras bahwa RUU tersebut harus mencakup langkah-langkah untuk menyasar permasalahan ribuan migran yang masuk secara ilegal ke AS melalui perbatasan di selatan.**


Index
Ahmad Doli Sebut Putusan MK Terkait Penghapusan Parliamentary Threshold Sejalan Dengan Semangat Komisi II DPR
Kasus DBD Mulai Meningkat di Jakarta, Pemerintah Pastikan Seluruh Faskes Siap Melayani
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4
Polisi Tetapkan 13 Warga Sebagai Tersangka Penyerangan Personil Polres Jayapuara di Acara Ulang Tahun
Massa FRS-BEM AMIN Demo di Depan Gedung DPR, Lalu Lintas Gatot Subroto Macet
Mobil Listrik Citroen Direncanakan Mulai Perakitan di Indonesia Pada Juli Mendatang
Belasan Pembalap F1 Powetboat Lakukan Uji Coba Lintasan Mulia Raja Napitupulu Balige
Ribuan Warga Geruduk Gedung DPR RI, Tuntut Makzulkan Jokowi dan Turunkan Harga Sembako
Ratusan Emak-emak Demo di KPU Lampung: Pemilu Penuh Kecurangan

supernews
Lonjakan Harga Pangan, Banyak Rumah Tangga di Indonesia Jatuh ke Garis Kemiskinan
Korup dan Berwatak Dinasti, Jokowi Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Presiden
Pembangunan IKN Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun 2024, Meskipun Investor Asing Nol dan 30 Persen APBN Telah Terpakai
Mengenal Tumbuhan Kratom Bahan Herbal Yang Disebut Sebagai 'Narkotika Baru' dan Kontroversi di Indonesia
Index
Polisi Ungkap Modus Pemalsuan Data Pemilih PPLN di Kuala Lumpur
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, Begini Respons Mahfud
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, Begini Respons Mahfud
Jumat, 1 Maret 2024 | 13:00:00 WIB
Jokowi: Upacara HUT RI ke-79 Digelar di IKN Nusantara
Jokowi: Upacara HUT RI ke-79 Digelar di IKN Nusantara
Jumat, 1 Maret 2024 | 12:00:00 WIB
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, DPR Diminta Segera Bertindak
Ditanya Soal Rujuk dengan Prabowo, Titiek Soeharto: Kalau Kemauan Publik, Ya Balik ke Pribadi
Buruan Urus, Per Hari ini BPJS Kesehatan Jadi Syarat Untuk Mendapatkan SKCK
Sikap Pemerintah Terkait UU Pilkada Dipertanyakan, Firman Soebagyo : Jika Ingin Memajukan Pilkada Harus Segera
Kata Jokowi Pembangunan IKN Karena Indonesia Ingin Punya Istana Yang Bukan Peninggalan Kolonial
Jokowi: Saya Ingin Bangun Istana Baru, Bukan Pakai Warisan Kolonial
Jadi Tujuan Investasi Baru, Pertumbuhan Ekonomi di Sumbar Semakin Membaik
pemerintahan
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Mendagri Minta Percepatan Transpormasi Identitas Kependudukan Digital Seluruh Warga Indonesia
Bantah Terjadi Kenaikan Harga Beras, Jokowi Minta Wartawan Cek Sendiri Harga di Pasar
Tahun ini Pemerintah Akan Rekrut 2,3 juta CASN Baru, Formasi Guru Diberi Kuota Jumbo
Image Show
 
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Gunung Bromo
Kamis, 16 November 2023 | 23:42:18 WIB
Kabaharkam Bahas Netralitas Polri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
daerah
Kasus DBD Mulai Meningkat di Jakarta, Pemerintah Pastikan Seluruh Faskes Siap Melayani
Polisi Tetapkan 13 Warga Sebagai Tersangka Penyerangan Personil Polres Jayapuara di Acara Ulang Tahun
Polisi Amankan 31 Warga Pelaku Penyerangan Terhadap 1 Perwira dan 6 Personil Polri di Acara Ulang Tahun
45 Kepala Sekolah dan 1 Pengawas di Lingkungan Pemkab Sintang Dilantik
Politik
Jokowi: Saya Ingin Bangun Istana Baru, Bukan Pakai Warisan Kolonial
Belum Kembalikan KTA, PDIP Tak Bahas Status Jokowi dan Gibran
Data Terbaru Real Count Pileg 2024: PPP di Bawah Ambang Batas
TPDI dan Perekat Kirim Surat ke DPR: Dukung Hak Angket untuk Solusi Pemakzulan Jokowi

ekonomi
Mobil Listrik Citroen Direncanakan Mulai Perakitan di Indonesia Pada Juli Mendatang
Jadi Tujuan Investasi Baru, Pertumbuhan Ekonomi di Sumbar Semakin Membaik
Ingin Lebih Responsif dan Inovatif, Bank KB Bukopin Lakukan Transformasi Strategis
Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis Indonesia
Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis Indonesia
Rabu, 28 Februari 2024 | 11:03:01 WIB
Hukum
Kapolri : Sinergitas TNI-Polri Harga Mati yang Tidak Bisa Digoyahkan oleh Kelompok Manapun
Selama Menjadi Mentri Syahrul Yasin Limpo Didakwa Terima Rp44,5 Miliar Uang Hasil Korupsi
Keluarga Brigadir J Menggugat Ferdy Sambo Rp 7,5 Miliar
Keluarga Brigadir J Menggugat Ferdy Sambo Rp 7,5 Miliar

Rabu, 28 Februari 2024 | 10:39:02 WIB
KPK Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan Furnitur Rumah Dinas DPR
Nasional
Massa FRS-BEM AMIN Demo di Depan Gedung DPR, Lalu Lintas Gatot Subroto Macet
Ribuan Warga Geruduk Gedung DPR RI, Tuntut Makzulkan Jokowi dan Turunkan Harga Sembako
Ratusan Emak-emak Demo di KPU Lampung: Pemilu Penuh Kecurangan
Polisi Ungkap Modus Pemalsuan Data Pemilih PPLN di Kuala Lumpur

internasional
Thailand Perketat Penggunaan Ganja Rekreasional hingga Akhir Tahun, Utamakan Untuk Medis
Hakim Illinois Larang Donald Trump Ikut Pemilu Pendahuluan Partai Republik
Biden Berharap Gencatan Senjata Israel-Hamas Dimulai Pekan Depan!
AS Kecam Pemukiman Baru Israel di Tepi Barat sebagai Pelanggaran Hukum Internasional
olahraga
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4
Belasan Pembalap F1 Powetboat Lakukan Uji Coba Lintasan Mulia Raja Napitupulu Balige
Dani Alves Dihapus dari Daftar Legenda Barcelona
Dani Alves Dihapus dari Daftar Legenda Barcelona
Rabu, 28 Februari 2024 | 10:50:38 WIB
MotoGP 2024: Tiket Sudah Bisa Dipesan! Saksikan Aksi Seru di Sirkuit Mandalika


News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Super News
Daerah
CARI BERITA
Tolak RUU Keamanan Perbatasan dan Bantuan Untuk Ukraina, Ketua DPR AS Bertikai Dengan Partainya
internasional | Selasa, 6 Februari 2024 | 16:43:59 WIB
Editor : Budi Harjo | Penulis : Budi Harjo
Ketua DPR AS Mike Johnson
Pilihan Redaksi

Jakarta, (Supernews)- Para anggota Partai Republik di Kongres Amerika Serikat terlibat dalam persengketaaan pada Senin (5/2/2024) terkait proposal bipartisan yang akan memperketat kendali migrasi di perbatasan AS–Meksiko dan juga menyediakan bantuan senilai miliaran dolar untuk Ukraina dan Israel.

Prakarsa tersebut telah dirundingkan antara para senator dari Partai Demokrat dan Republik selama berbulan-bulan dan didukung oleh Presiden Joe Biden. Tetapi ketua DPR Mike Johnson, yang berasal dari Partai Republik, segera menyatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut itu akan segera "mati" ketika tiba di DPR, seraya mengatakan bahwa RUU itu kurang kuat dalam hal kendali perbatasan.

Pemimpin mayoritas di Senat, Chuck Schumer, telah menetapkan pemungutan suara awal untuk RUU tersebut pada Rabu (7/2), seraya mengatakan di lantai Senat pada Senin bahwa “paket suplemen merupakan kesempatan bagus bagi Kongres untuk akhirnya berbicara soal perbatasan Amerika dan membuat kemajuan untuk mencapai sistem yang lebih efisien dan memiliki sumber daya yang baik. 

RUU ini akan mempersingkat penundaan dalam proses pemberian suaka dan juga memastikan hasil yang adil. RUU ini akan berinvestasi lebih pada petugas di garis depan dan menyediakan lebih banyak dana untuk perbatasan."

Pemimpin minoritas Senat, Mitch McConnell, yang merupakan pendukung lama program bantuan untuk Ukraina, meminta para rekannya di Partai Republik untuk mendukung RUU tersebut.

Mantan presiden Trump, kandidat presiden utama dari Partai Republik, menyerang RUU tersebut dan mendesak para anggota partainya di Kongres untuk menentangnya, yang berpotensi mengancam peluang lolosnya RUU itu. Tetapi mantan duta besar AS untuk PBB Nikki Haley, yang juga berusaha meraih posisi kandidat presiden dari Partai Republik, mengatakan dia mendukung agar RUU itu untuk dapat lolos.

Anggota Partai Demokrat yang mendukung agar Biden terpilih kembali mengatakan, Trump melobi untuk menggagalkan RUU itu sehingga dia bisa terus mengeluhkan selama kampanye bahwa Biden tidak berhasil menahan ribuan migran yang masuk ke AS.

RUU itu memuat bantuan baru senilai US$60 miliar untuk Ukraina dan sebesar $14 miliar untuk Israel, serta $10 miliar untuk warga sipil di zona-zona konflik Ukraina, Jalur Gaza dan wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel.

Sekitar $2.4 miliar lainnya akan dialokasikan untuk mendanai militer AS dalam melawan serangan di Laut Merah, dan $4.8 miliar akan membantu sejumlah mitra dalam menghadapi agresi China di Indo-Pasifik.

Para perunding di Senat berusaha untuk menyatukan sejumlah prioritas yang diminta oleh Biden, termasuk dana yang akan menyokong pengiriman kembali senjata dan misil dari AS ke Ukraina. Para anggota Partai Republik bersikeras bahwa RUU tersebut harus mencakup langkah-langkah untuk menyasar permasalahan ribuan migran yang masuk secara ilegal ke AS melalui perbatasan di selatan.**


Artikel Terbaru
Jumat, 1 Maret 2024 | 13:00:00 WIB
Jumat, 1 Maret 2024 | 12:00:00 WIB