20 Sya'ban 1445 H | Jumat, 1 Maret 2024
×
Pj Gubernur Sumut Terbitkan Rekomendasi Petani, Nelayan dan Angkot Boleh Beli BBM Subsidi
daerah | Rabu, 7 Februari 2024 | 13:08:04 WIB
Editor : Budi Harjo | Penulis : Nanda
Nelayan saat melakukan pembelian BBM Subsidi jenis Solar

Medan, (Supernews)- Berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumut, Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Sumut, menerbitkan surat rekomendasi untuk pembelian jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan jenis bahan bakar khusus kepada nelayan.

Hal itu, diungkapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Kadiskanla) Sumut, Hamdan Siregar kepada wartawan. Ia menjelaskan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumut ini, nantinya akan diatur mengenai pembelian bahan bakar minyak subsidi terhadap usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi atau pelayanan umum. 

"Pembeli tidak memberikan, memindahtangankan, atau mengalihkan Surat Rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu dan atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada pihak lain dan memperjualbelikan kembali Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang diperoleh kepada pihak lain," ucap Hamdan.

Dengan adanya rekomendasi ini, pembeli bahan bakar yang dapat membeli harus melampirkan Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Berusaha atau kartu usaha sejenis yang diterbitkan oleh Pemerintah. Kemudian, untuk nelayan yang menggunakan kapal di bawah 5GT melampirkan Surat Keterangan, dokumen spesifikasi mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya. 

Lalu, untuk kapal berukuran 5 - 30 GT harus melampirkan: SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan STBLK (Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan). Terkhusus Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Dalam surat rekomendasi keputusan ini, pembeli diatur untuk mengikuti aturan dalam membeli bahan bakar minyak.

Lanjut, Hamdan menjelaskan setelah adanya surat rekomendasi ini, seluruh SPBUN dan SPBN wajib menerapkan aturan kepada pembeli. Teruntuk kepada pembeli tidak dapat lagi melakukan manupulasi ataupun memanfaatkan penerimaan subsidi dari pemerintah. 

"Dengan adanya surat ini seluruh SPBUN dan SPBN sudah wajib mengikuti Peraturan Gubernur Sumatera Utara, dalam hal ini Pak Pj Hasanuddin," jelasnya.**


Index
Ada Demo Tandingan di Depan DPR RI, Pecah Suara Massa dan Tolak Hak Angket
Ahmad Doli Sebut Putusan MK Terkait Penghapusan Parliamentary Threshold Sejalan Dengan Semangat Komisi II DPR
Kasus DBD Mulai Meningkat di Jakarta, Pemerintah Pastikan Seluruh Faskes Siap Melayani
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4
Polisi Tetapkan 13 Warga Sebagai Tersangka Penyerangan Personil Polres Jayapuara di Acara Ulang Tahun
Massa FRS-BEM AMIN Demo di Depan Gedung DPR, Lalu Lintas Gatot Subroto Macet
Mobil Listrik Citroen Direncanakan Mulai Perakitan di Indonesia Pada Juli Mendatang
Belasan Pembalap F1 Powetboat Lakukan Uji Coba Lintasan Mulia Raja Napitupulu Balige
Ribuan Warga Geruduk Gedung DPR RI, Tuntut Makzulkan Jokowi dan Turunkan Harga Sembako

supernews
Lonjakan Harga Pangan, Banyak Rumah Tangga di Indonesia Jatuh ke Garis Kemiskinan
Korup dan Berwatak Dinasti, Jokowi Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Presiden
Pembangunan IKN Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun 2024, Meskipun Investor Asing Nol dan 30 Persen APBN Telah Terpakai
Mengenal Tumbuhan Kratom Bahan Herbal Yang Disebut Sebagai 'Narkotika Baru' dan Kontroversi di Indonesia
Index
Ratusan Emak-emak Demo di KPU Lampung: Pemilu Penuh Kecurangan
Polisi Ungkap Modus Pemalsuan Data Pemilih PPLN di Kuala Lumpur
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, Begini Respons Mahfud
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, Begini Respons Mahfud
Jumat, 1 Maret 2024 | 13:00:00 WIB
Jokowi: Upacara HUT RI ke-79 Digelar di IKN Nusantara
Jokowi: Upacara HUT RI ke-79 Digelar di IKN Nusantara
Jumat, 1 Maret 2024 | 12:00:00 WIB
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, DPR Diminta Segera Bertindak
Ditanya Soal Rujuk dengan Prabowo, Titiek Soeharto: Kalau Kemauan Publik, Ya Balik ke Pribadi
Buruan Urus, Per Hari ini BPJS Kesehatan Jadi Syarat Untuk Mendapatkan SKCK
Sikap Pemerintah Terkait UU Pilkada Dipertanyakan, Firman Soebagyo : Jika Ingin Memajukan Pilkada Harus Segera
Kata Jokowi Pembangunan IKN Karena Indonesia Ingin Punya Istana Yang Bukan Peninggalan Kolonial
Jokowi: Saya Ingin Bangun Istana Baru, Bukan Pakai Warisan Kolonial
pemerintahan
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Mendagri Minta Percepatan Transpormasi Identitas Kependudukan Digital Seluruh Warga Indonesia
Bantah Terjadi Kenaikan Harga Beras, Jokowi Minta Wartawan Cek Sendiri Harga di Pasar
Tahun ini Pemerintah Akan Rekrut 2,3 juta CASN Baru, Formasi Guru Diberi Kuota Jumbo
Image Show
 
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Gunung Bromo
Kamis, 16 November 2023 | 23:42:18 WIB
Kabaharkam Bahas Netralitas Polri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
daerah
Kasus DBD Mulai Meningkat di Jakarta, Pemerintah Pastikan Seluruh Faskes Siap Melayani
Polisi Tetapkan 13 Warga Sebagai Tersangka Penyerangan Personil Polres Jayapuara di Acara Ulang Tahun
Polisi Amankan 31 Warga Pelaku Penyerangan Terhadap 1 Perwira dan 6 Personil Polri di Acara Ulang Tahun
45 Kepala Sekolah dan 1 Pengawas di Lingkungan Pemkab Sintang Dilantik
Politik
Jokowi: Saya Ingin Bangun Istana Baru, Bukan Pakai Warisan Kolonial
Belum Kembalikan KTA, PDIP Tak Bahas Status Jokowi dan Gibran
Data Terbaru Real Count Pileg 2024: PPP di Bawah Ambang Batas
TPDI dan Perekat Kirim Surat ke DPR: Dukung Hak Angket untuk Solusi Pemakzulan Jokowi

ekonomi
Mobil Listrik Citroen Direncanakan Mulai Perakitan di Indonesia Pada Juli Mendatang
Jadi Tujuan Investasi Baru, Pertumbuhan Ekonomi di Sumbar Semakin Membaik
Ingin Lebih Responsif dan Inovatif, Bank KB Bukopin Lakukan Transformasi Strategis
Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis Indonesia
Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis Indonesia
Rabu, 28 Februari 2024 | 11:03:01 WIB
Hukum
Kapolri : Sinergitas TNI-Polri Harga Mati yang Tidak Bisa Digoyahkan oleh Kelompok Manapun
Selama Menjadi Mentri Syahrul Yasin Limpo Didakwa Terima Rp44,5 Miliar Uang Hasil Korupsi
Keluarga Brigadir J Menggugat Ferdy Sambo Rp 7,5 Miliar
Keluarga Brigadir J Menggugat Ferdy Sambo Rp 7,5 Miliar

Rabu, 28 Februari 2024 | 10:39:02 WIB
KPK Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan Furnitur Rumah Dinas DPR
Nasional
Ada Demo Tandingan di Depan DPR RI, Pecah Suara Massa dan Tolak Hak Angket
Massa FRS-BEM AMIN Demo di Depan Gedung DPR, Lalu Lintas Gatot Subroto Macet
Ribuan Warga Geruduk Gedung DPR RI, Tuntut Makzulkan Jokowi dan Turunkan Harga Sembako
Ratusan Emak-emak Demo di KPU Lampung: Pemilu Penuh Kecurangan

internasional
Thailand Perketat Penggunaan Ganja Rekreasional hingga Akhir Tahun, Utamakan Untuk Medis
Hakim Illinois Larang Donald Trump Ikut Pemilu Pendahuluan Partai Republik
Biden Berharap Gencatan Senjata Israel-Hamas Dimulai Pekan Depan!
AS Kecam Pemukiman Baru Israel di Tepi Barat sebagai Pelanggaran Hukum Internasional
olahraga
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4
Belasan Pembalap F1 Powetboat Lakukan Uji Coba Lintasan Mulia Raja Napitupulu Balige
Dani Alves Dihapus dari Daftar Legenda Barcelona
Dani Alves Dihapus dari Daftar Legenda Barcelona
Rabu, 28 Februari 2024 | 10:50:38 WIB
MotoGP 2024: Tiket Sudah Bisa Dipesan! Saksikan Aksi Seru di Sirkuit Mandalika


News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Super News
Daerah
CARI BERITA
Pj Gubernur Sumut Terbitkan Rekomendasi Petani, Nelayan dan Angkot Boleh Beli BBM Subsidi
daerah | Rabu, 7 Februari 2024 | 13:08:04 WIB
Editor : Budi Harjo | Penulis : Nanda
Nelayan saat melakukan pembelian BBM Subsidi jenis Solar
Pilihan Redaksi

Medan, (Supernews)- Berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumut, Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Sumut, menerbitkan surat rekomendasi untuk pembelian jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan jenis bahan bakar khusus kepada nelayan.

Hal itu, diungkapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Kadiskanla) Sumut, Hamdan Siregar kepada wartawan. Ia menjelaskan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumut ini, nantinya akan diatur mengenai pembelian bahan bakar minyak subsidi terhadap usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi atau pelayanan umum. 

"Pembeli tidak memberikan, memindahtangankan, atau mengalihkan Surat Rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu dan atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada pihak lain dan memperjualbelikan kembali Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang diperoleh kepada pihak lain," ucap Hamdan.

Dengan adanya rekomendasi ini, pembeli bahan bakar yang dapat membeli harus melampirkan Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Berusaha atau kartu usaha sejenis yang diterbitkan oleh Pemerintah. Kemudian, untuk nelayan yang menggunakan kapal di bawah 5GT melampirkan Surat Keterangan, dokumen spesifikasi mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya. 

Lalu, untuk kapal berukuran 5 - 30 GT harus melampirkan: SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan STBLK (Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan). Terkhusus Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Dalam surat rekomendasi keputusan ini, pembeli diatur untuk mengikuti aturan dalam membeli bahan bakar minyak.

Lanjut, Hamdan menjelaskan setelah adanya surat rekomendasi ini, seluruh SPBUN dan SPBN wajib menerapkan aturan kepada pembeli. Teruntuk kepada pembeli tidak dapat lagi melakukan manupulasi ataupun memanfaatkan penerimaan subsidi dari pemerintah. 

"Dengan adanya surat ini seluruh SPBUN dan SPBN sudah wajib mengikuti Peraturan Gubernur Sumatera Utara, dalam hal ini Pak Pj Hasanuddin," jelasnya.**


Artikel Terbaru
Jumat, 1 Maret 2024 | 13:00:00 WIB
Jumat, 1 Maret 2024 | 12:00:00 WIB