20 Sya'ban 1445 H | Jumat, 1 Maret 2024
×
DPR Tegaskan Kampus Tidak Pantas Jadikan Pinjol Sebagai Opsi Pembayaran UKT Mahasiswa
dpr | Kamis, 8 Februari 2024 | 08:44:00 WIB
Editor : Budi Harjo | Penulis : Prabaswara
UGM Yogyakarta salah satu Kampus yang menjadikan pinjol Danacita sebagai opsi untuk pembayaran UKT

Jakarta, (Supernews)- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan, dunia pendidikan bukan ladang bisnis kampus. Persoalan itu memperoleh sorotan tajam lantaran kampus yang masuk dalam kategori perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH) menawarkan opsi pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) via pinjaman online (pinjol).

“Kalau saya sih melihatnya nggak pantes. Sebuah sekolah menawarkan program pinjol, di mana pinjol itu bunganya juga besar 20 persen. Padahal, di dalam UU Sisdiknas itu, jika ada cicilan, tidak boleh terkena bunga, harus 0 persen," ungkap Dede melalui keterangannya, Rabu (7/2/2024).

Dia menilai perspektif, yang harus dicamkan oleh negara sekaligus institusi PTN BH adalah mahasiswa investasi jangka panjang sumber daya manusia bagi bangsa untuk mencerahkan bangsa depan negara. Maka itu, jika kampus ingin menerapkan konsep ‘student loan’, tekannya, kampus PTN BH seharusnya bekerja sama dengan bank negara dan tidak memungut keuntungan melalui bunga.

"Di luar negeri, student loan di mana loannya itu nol persen bunga karena konsepnya bukan mencari keuntungan dari siswa, tapi konsepnya negara berinvestasi pada siswa. Investasi sumber daya manusia, mereka harus bisa menyelesaikan kuliah, pendidikan tanpa terbebankan soal bunga, pinjaman," kata dia.

Dede juga menyampaikan agar mekanisme dari konsep ‘student loan’ dibahas antara kampus PTN BH dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Proses itu, kata dia, penting diteliti secara komprehensif supaya tidak melahirkan kebijakan yang pincang.

"Ini harus segera dipikirkan, ini PR bagi Menteri Pendidikan agar bisa memberikan instruksi kepada kampus-kampus untuk segera membuat yang namanya student loan, ini tidak boleh berupa pinjol. Kalau pinjol ini kan sekarang kita tahu lebih banyak mudarat daripada manfaatnya," ujar dia.**


Index
Ahmad Doli Sebut Putusan MK Terkait Penghapusan Parliamentary Threshold Sejalan Dengan Semangat Komisi II DPR
Kasus DBD Mulai Meningkat di Jakarta, Pemerintah Pastikan Seluruh Faskes Siap Melayani
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4
Polisi Tetapkan 13 Warga Sebagai Tersangka Penyerangan Personil Polres Jayapuara di Acara Ulang Tahun
Massa FRS-BEM AMIN Demo di Depan Gedung DPR, Lalu Lintas Gatot Subroto Macet
Mobil Listrik Citroen Direncanakan Mulai Perakitan di Indonesia Pada Juli Mendatang
Belasan Pembalap F1 Powetboat Lakukan Uji Coba Lintasan Mulia Raja Napitupulu Balige
Ribuan Warga Geruduk Gedung DPR RI, Tuntut Makzulkan Jokowi dan Turunkan Harga Sembako
Ratusan Emak-emak Demo di KPU Lampung: Pemilu Penuh Kecurangan

supernews
Lonjakan Harga Pangan, Banyak Rumah Tangga di Indonesia Jatuh ke Garis Kemiskinan
Korup dan Berwatak Dinasti, Jokowi Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Presiden
Pembangunan IKN Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun 2024, Meskipun Investor Asing Nol dan 30 Persen APBN Telah Terpakai
Mengenal Tumbuhan Kratom Bahan Herbal Yang Disebut Sebagai 'Narkotika Baru' dan Kontroversi di Indonesia
Index
Polisi Ungkap Modus Pemalsuan Data Pemilih PPLN di Kuala Lumpur
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, Begini Respons Mahfud
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, Begini Respons Mahfud
Jumat, 1 Maret 2024 | 13:00:00 WIB
Jokowi: Upacara HUT RI ke-79 Digelar di IKN Nusantara
Jokowi: Upacara HUT RI ke-79 Digelar di IKN Nusantara
Jumat, 1 Maret 2024 | 12:00:00 WIB
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, DPR Diminta Segera Bertindak
Ditanya Soal Rujuk dengan Prabowo, Titiek Soeharto: Kalau Kemauan Publik, Ya Balik ke Pribadi
Buruan Urus, Per Hari ini BPJS Kesehatan Jadi Syarat Untuk Mendapatkan SKCK
Sikap Pemerintah Terkait UU Pilkada Dipertanyakan, Firman Soebagyo : Jika Ingin Memajukan Pilkada Harus Segera
Kata Jokowi Pembangunan IKN Karena Indonesia Ingin Punya Istana Yang Bukan Peninggalan Kolonial
Jokowi: Saya Ingin Bangun Istana Baru, Bukan Pakai Warisan Kolonial
Jadi Tujuan Investasi Baru, Pertumbuhan Ekonomi di Sumbar Semakin Membaik
pemerintahan
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Mendagri Minta Percepatan Transpormasi Identitas Kependudukan Digital Seluruh Warga Indonesia
Bantah Terjadi Kenaikan Harga Beras, Jokowi Minta Wartawan Cek Sendiri Harga di Pasar
Tahun ini Pemerintah Akan Rekrut 2,3 juta CASN Baru, Formasi Guru Diberi Kuota Jumbo
Image Show
 
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Gunung Bromo
Kamis, 16 November 2023 | 23:42:18 WIB
Kabaharkam Bahas Netralitas Polri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
daerah
Kasus DBD Mulai Meningkat di Jakarta, Pemerintah Pastikan Seluruh Faskes Siap Melayani
Polisi Tetapkan 13 Warga Sebagai Tersangka Penyerangan Personil Polres Jayapuara di Acara Ulang Tahun
Polisi Amankan 31 Warga Pelaku Penyerangan Terhadap 1 Perwira dan 6 Personil Polri di Acara Ulang Tahun
45 Kepala Sekolah dan 1 Pengawas di Lingkungan Pemkab Sintang Dilantik
Politik
Jokowi: Saya Ingin Bangun Istana Baru, Bukan Pakai Warisan Kolonial
Belum Kembalikan KTA, PDIP Tak Bahas Status Jokowi dan Gibran
Data Terbaru Real Count Pileg 2024: PPP di Bawah Ambang Batas
TPDI dan Perekat Kirim Surat ke DPR: Dukung Hak Angket untuk Solusi Pemakzulan Jokowi

ekonomi
Mobil Listrik Citroen Direncanakan Mulai Perakitan di Indonesia Pada Juli Mendatang
Jadi Tujuan Investasi Baru, Pertumbuhan Ekonomi di Sumbar Semakin Membaik
Ingin Lebih Responsif dan Inovatif, Bank KB Bukopin Lakukan Transformasi Strategis
Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis Indonesia
Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis Indonesia
Rabu, 28 Februari 2024 | 11:03:01 WIB
Hukum
Kapolri : Sinergitas TNI-Polri Harga Mati yang Tidak Bisa Digoyahkan oleh Kelompok Manapun
Selama Menjadi Mentri Syahrul Yasin Limpo Didakwa Terima Rp44,5 Miliar Uang Hasil Korupsi
Keluarga Brigadir J Menggugat Ferdy Sambo Rp 7,5 Miliar
Keluarga Brigadir J Menggugat Ferdy Sambo Rp 7,5 Miliar

Rabu, 28 Februari 2024 | 10:39:02 WIB
KPK Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan Furnitur Rumah Dinas DPR
Nasional
Massa FRS-BEM AMIN Demo di Depan Gedung DPR, Lalu Lintas Gatot Subroto Macet
Ribuan Warga Geruduk Gedung DPR RI, Tuntut Makzulkan Jokowi dan Turunkan Harga Sembako
Ratusan Emak-emak Demo di KPU Lampung: Pemilu Penuh Kecurangan
Polisi Ungkap Modus Pemalsuan Data Pemilih PPLN di Kuala Lumpur

internasional
Thailand Perketat Penggunaan Ganja Rekreasional hingga Akhir Tahun, Utamakan Untuk Medis
Hakim Illinois Larang Donald Trump Ikut Pemilu Pendahuluan Partai Republik
Biden Berharap Gencatan Senjata Israel-Hamas Dimulai Pekan Depan!
AS Kecam Pemukiman Baru Israel di Tepi Barat sebagai Pelanggaran Hukum Internasional
olahraga
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4
Belasan Pembalap F1 Powetboat Lakukan Uji Coba Lintasan Mulia Raja Napitupulu Balige
Dani Alves Dihapus dari Daftar Legenda Barcelona
Dani Alves Dihapus dari Daftar Legenda Barcelona
Rabu, 28 Februari 2024 | 10:50:38 WIB
MotoGP 2024: Tiket Sudah Bisa Dipesan! Saksikan Aksi Seru di Sirkuit Mandalika


News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Super News
Daerah
CARI BERITA
DPR Tegaskan Kampus Tidak Pantas Jadikan Pinjol Sebagai Opsi Pembayaran UKT Mahasiswa
dpr | Kamis, 8 Februari 2024 | 08:44:00 WIB
Editor : Budi Harjo | Penulis : Prabaswara
UGM Yogyakarta salah satu Kampus yang menjadikan pinjol Danacita sebagai opsi untuk pembayaran UKT
Pilihan Redaksi

Jakarta, (Supernews)- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan, dunia pendidikan bukan ladang bisnis kampus. Persoalan itu memperoleh sorotan tajam lantaran kampus yang masuk dalam kategori perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH) menawarkan opsi pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) via pinjaman online (pinjol).

“Kalau saya sih melihatnya nggak pantes. Sebuah sekolah menawarkan program pinjol, di mana pinjol itu bunganya juga besar 20 persen. Padahal, di dalam UU Sisdiknas itu, jika ada cicilan, tidak boleh terkena bunga, harus 0 persen," ungkap Dede melalui keterangannya, Rabu (7/2/2024).

Dia menilai perspektif, yang harus dicamkan oleh negara sekaligus institusi PTN BH adalah mahasiswa investasi jangka panjang sumber daya manusia bagi bangsa untuk mencerahkan bangsa depan negara. Maka itu, jika kampus ingin menerapkan konsep ‘student loan’, tekannya, kampus PTN BH seharusnya bekerja sama dengan bank negara dan tidak memungut keuntungan melalui bunga.

"Di luar negeri, student loan di mana loannya itu nol persen bunga karena konsepnya bukan mencari keuntungan dari siswa, tapi konsepnya negara berinvestasi pada siswa. Investasi sumber daya manusia, mereka harus bisa menyelesaikan kuliah, pendidikan tanpa terbebankan soal bunga, pinjaman," kata dia.

Dede juga menyampaikan agar mekanisme dari konsep ‘student loan’ dibahas antara kampus PTN BH dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Proses itu, kata dia, penting diteliti secara komprehensif supaya tidak melahirkan kebijakan yang pincang.

"Ini harus segera dipikirkan, ini PR bagi Menteri Pendidikan agar bisa memberikan instruksi kepada kampus-kampus untuk segera membuat yang namanya student loan, ini tidak boleh berupa pinjol. Kalau pinjol ini kan sekarang kita tahu lebih banyak mudarat daripada manfaatnya," ujar dia.**


Artikel Terbaru
Jumat, 1 Maret 2024 | 13:00:00 WIB
Jumat, 1 Maret 2024 | 12:00:00 WIB