24 Sya'ban 1445 H | Selasa, 5 Maret 2024
×
Jokowi Didesak Setop Main-main Perangkat Negara di Pemilu 2024 Dan Segera Mundur Dari Jabatan Presiden
supernews | Kamis, 23 November 2023 | 12:37:56 WIB
Editor : edison | Penulis : Edison
Presiden Jokowi dengan senyum cawe-cawenya yang khas

Jakarta, (Supernews)- Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) meminta Presiden Joko Widodo serius menjaga netralitas selama menghadapi Pemilu 2024. Mereka menduga Jokowi memanfaatkan perangkat negara untuk kepentingan politiknya.

"Presiden Joko Widodo hentikan permainan dengan infrastruktur negara. Jaga dan pastikan netralitas Polri. Lebih jauh lagi, dirinya (Jokowi) mengundurkan diri atau menteri-menterinya yang terlibat dalam pencalonan atau tim pendukung disuruh mundur, pecat-pecatin semuanya," kata Ketua PBHI Julius Ibran.

Julius menyinggung soal dugaan pelanggaran Pemilu 2019 yang memicu kericuhan di tengah masyarakat. Dia menduga saat itu Jokowi yang kembali maju sebagai calon presiden petahana memanfaatkan infrastruktur negara, mulai dari kementerian, lembaga, TNI maupun Polri, untuk ambisi politiknya.

Berdasarkan data pelanggaran Pemilu 2019 yang diterbitkan Bawaslu RI pada 4 November 2019, terdapat 16.134 pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana, 1.475 pelanggaran hukum lainnya, dan 2.578 bukan pelanggaran.

Menurutnya, situasi saat ini mirip dengan Pemilu 2019. Mulai dari syarat peserta pilpres yang diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Dugaan nepotisme maupun dinasti politik Jokowi, hingga penunjukan pejabat baik kepala daerah, TNI, hingga Polri.

Menurut Julius, hal-hal tersebut menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada proses pemilu dan instansi negara, baik yang menjadi 'kaki tangan' Jokowi maupun yang menjadi wasit dalam penyelenggaraan pemilu, yakni Bawaslu, KPU, dan DKPP.

 

Rakyat Sudah Muak Dengan Cawe-Cawe Jokowi

Sebelumnya Direktur Eksekutif Center for Research on Ethic Economy and Democracy (CREED) Yoseph Billie Dosiwoda, mendesak pihak-pihak eksekutif yang berada di bawah kekusaan Istana dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera bersikap netral dalam mengahadapi pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Desakan itu disampaikan Yoseph Billie, mengingat tontonan politik yang belakangan ini terjadi. Dimana akhir-akhir ini publik sering kali disuguhkan tontonan panggung politik yang jauh dari nilai etika demokrasi dan minus pendidikan politik. Pasalnya dari sejumlah peristiwa politik yang terjadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkesan lebih mengedepankan keberpihakannya terhadap keluarganya semata.

"Apa yang kita saksikan belakangan ini jelas etika demokrasinya sangat rendah dan terbilang tidak ada nilai pendidikan politiknya. Mengapa? kita lihat saja Jokowi sebagai Presiden terasa fokus mengatur keberpihakannya kepada keluarganya saja. Mulai dari mengkondisikan posisi Gibran sebagai Cawapres dan Kaesang sebagai Ketum PSI yang baliho sudah tersebar dimana-mana," ujar Yoseph Billie kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/11/2023).

"Untuk itu Istana harus segera bersikap netral, jangan sampai ikut-ikutan. Sudah cukuplah sampai disitu apa yang terjadi belakangan ini, ada oknum Polisi yang pasang baliho, ada intervensi kepada partai tertentu, cukup.  Rakyat saya rasa juga sudah muak dengan itu semua," lanjutnya.

Lebih lanjut dirinya juga mengungkapkan, hal-hal penyebab munculnya asumsi ketidak netralan Presiden Jokowi itu, kian terlihat jelas pasca penunjukan Jendral Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI. Dimana selama ini Jendral Agus Subiyanto sebelumnya sudah cukup santer disebut-sebut sebagai orangnya Jokowi.

Ditambah lagi dengan penunjukan para penjabat (Pj)  Kepala Daerah yang diduga kuat keseluruhannya adalah orang dekat Jokowi, hal itupun secara langsung telah mengabaikan rekrutmen  merried sistem yang ideal.

"Jadi istilah 'Genk Solo' itukan saat ini semakin jelas adanya, setelah Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo  yang jelas-jelas orangnya Jokowi, kini dicalonkan lagi Jendral Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Makin kuatlah barang itu, mereka inikan orang-orangnya Jokowi sejak beliau menjabat sebagai Walikota, ditambah lagi dengan Pj Kepala Daerah," ungkapnya.

Menurutnya, pernyataan-pernyataan yang menuding Istana dan lembaga-lembaga di bawahnya tidak netral, saat ini sudah tidak dapat terbantahkan lagi. Sekalipun ribuan kali Polri dan TNI menyatakan sikap bahwa mereka netral, semua itu hanya akan menambah keyakinan publik atas keberpihakan mereka kepada calon wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Istana jangan seolah-olah menjalankan aturan tetapi mengabaikan nilai-nilai etika kedaulatan rakyat dalam Pemilu harus dijaga sebagai legitimasi mandat rakyat. Isu politik dinasty yang mengatakan Jokowi sedang membangun demokrasi seperti kerajaan dan tagar #kamimuak dari masyarakat sipil, saya rasa sudah cukup untuk memastikan kalau rakyat yakin tidak ada netralitas Jokowi di Pemilu ini," jelasnya.

 

Jika Jokowi Masih Memimpin Pemilu 2024 Dipastikan Tidak Netral

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebelumnya menilai Pemilu 2024 rentan kecurangan. Salah satu faktornya karena Jokowi ikut cawe-cawe dalam gelaran pesta demokrasi tersebut.

"Pemilu 2024 akan diragukan berjalan secara netral dan imparsial, sebab diwarnai berbagai manuver politik penguasa untuk berpihak pada calon tertentu, seperti halnya politik cawe-cawe Presiden Joko Widodo," jelas KontraS dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/11/2023).

KontraS juga menyoroti netralitas aparat, Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai lembaga negara dan ASN sudah terlihat ada kecenderungan dimobilisasi.

"Potensi ketidaknetralan pun dipertegas dengan penunjukan Pj Kepala Daerah yang jauh dari akuntabilitas publik, terlibatnya TNI-Polri, mobilisasi ASN hingga tidak netralnya Mahkamah Konstitusi," kata KontraS.**


Index
Ada Nama Windy Idol, KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan Tersangka Pencucian Uang
Keras! Anggota DPR ini Teriak Desak Hak Angket Kecurangan Pemilu di Hadapan Anak Buah Prabowo
Prabowo Berjanji Dibawah Kepemimpinannya Kelak Akan Banyak Investasi Masuk ke Indonesia
Lima Prajurit TNI Pelaku Penyerangan Polres Jayawijaya Ditetapkan Sebagai Tersangka
Demo di Depan DPR Ribuan Massa Teriak 'Jokowi Mundur! Allahu Akbar!'
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Diduga Terlibat Korupsi Rumah Dinas, KPK Cegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri
DPR Setujui Badan Legislasi Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Polisi Periksa Rektor Universitas Pancasila Selama 3 Jam Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Stafnya

supernews
Lonjakan Harga Pangan, Banyak Rumah Tangga di Indonesia Jatuh ke Garis Kemiskinan
Korup dan Berwatak Dinasti, Jokowi Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Presiden
Pembangunan IKN Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun 2024, Meskipun Investor Asing Nol dan 30 Persen APBN Telah Terpakai
Mengenal Tumbuhan Kratom Bahan Herbal Yang Disebut Sebagai 'Narkotika Baru' dan Kontroversi di Indonesia
Index
Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto Dinilai Mengurangi Mutu Pendidikan
Pangdam XVII/Cenderawasih: Pembebasan Sandera di Papua Masih Berproses
Sekalipun Tanpa PDI-Perjuangan, 21 Maret Mendatang Fraksi NasDem DPR RI Akan Usulkan Hak Angket
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke MUI, Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024
Rapat Paripurna DPR RI Hanya Dihadiri 164 Anggota
Rapat Paripurna DPR RI Hanya Dihadiri 164 Anggota
Selasa, 5 Maret 2024 | 12:30:00 WIB
10 Anggota Gegana Dinyatakan Jadi Korban Ledakan di Mako Brimob Polda Jatim
Sidang Paripurna DPR, Dasco Bacakan Pidato Puan Soal Kenaikan Harga dan Gagalnya Food Estate
Pidato Puan Diwakili Dasco di Sidang Paripurna DPR RI, Singgung Etika Politik
Rapat Paripurna DPR RI, Dasco Pimpin Sidang, Puan Tak Hadir
Desakan Hak Angket Kian Menguat, Puan dan Cak Imin Tidak Hadir di Paripurna DPR Hari ini
pemerintahan
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Bahasa Indonesia Resmi Digunakan di  Sidang UNESCO, Nadiem Dorong Para Profesional Juga Menggunakannya
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Mendagri Minta Percepatan Transpormasi Identitas Kependudukan Digital Seluruh Warga Indonesia
Image Show
 
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Gunung Bromo
Kamis, 16 November 2023 | 23:42:18 WIB
Kabaharkam Bahas Netralitas Polri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
daerah
Lima Prajurit TNI Pelaku Penyerangan Polres Jayawijaya Ditetapkan Sebagai Tersangka
10 Anggota Gegana Dinyatakan Jadi Korban Ledakan di Mako Brimob Polda Jatim
Cegah Banjir Kembali Genangi Jakarta, Pemprov DKI Bentuk Satgas Sungai Ciliwung
Ledakan Hebat di Mako Brimob Polda Jatim Guncang Surabaya, Diduga Menyebabkan Korban
Politik
Demo di Depan DPR Ribuan Massa Teriak 'Jokowi Mundur! Allahu Akbar!'
Sekalipun Tanpa PDI-Perjuangan, 21 Maret Mendatang Fraksi NasDem DPR RI Akan Usulkan Hak Angket
Desakan Hak Angket Kian Menguat, Puan dan Cak Imin Tidak Hadir di Paripurna DPR Hari ini
Ambang Batas Parlemen 4% Dinilai Tak Adil untuk Partai Kecil

ekonomi
Prabowo Berjanji Dibawah Kepemimpinannya Kelak Akan Banyak Investasi Masuk ke Indonesia
Harga Eceran LPG 3Kg Dibandrol Rp 20 Ribu Hingga Rp 25 Ribu per Tabung,  Pertamina Jamin Stok Aman saat Ramadhan 2024
Program Mudik Gratis Bus Lebaran 2024 Resmi Dibuka: Daftar Kota Tujuan, Jadwal Pendaftaran, dan Syarat Terbaru
Badan Pangan Desak Para Kepala Daerah Terus Lakukan Gerakan Pangan Murah
Hukum
Ada Nama Windy Idol, KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan Tersangka Pencucian Uang
Diduga Terlibat Korupsi Rumah Dinas, KPK Cegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri
Polisi Periksa Rektor Universitas Pancasila Selama 3 Jam Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Stafnya
Polisi Tangkap Mafia Beras Yang Jual 2.000 Ton Beras Bulog Dengan Dokumen Palsu
Nasional
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto Dinilai Mengurangi Mutu Pendidikan
Pangdam XVII/Cenderawasih: Pembebasan Sandera di Papua Masih Berproses
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke MUI, Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024

internasional
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Paus Fransiskus Minta Perang Palestina Dihentikan, 'Tolong, Sudah Cukup'
Joe Biden: Militer AS Akan Mengirimkan Makanan dan Persediaan ke Gaza
Thailand Perketat Penggunaan Ganja Rekreasional hingga Akhir Tahun, Utamakan Untuk Medis
olahraga
Jelang Liga Champion Manchester City Vs FC Copenhagen: Dominasi City Tak Terkalahkan
Tapanuli Utara Berhasil Juarai Lomba Solu Bolon
Tapanuli Utara Berhasil Juarai Lomba Solu Bolon
Senin, 4 Maret 2024 | 05:18:00 WIB
Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai
Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai
Minggu, 3 Maret 2024 | 12:17:00 WIB
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4


News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Super News
Daerah
CARI BERITA
Jokowi Didesak Setop Main-main Perangkat Negara di Pemilu 2024 Dan Segera Mundur Dari Jabatan Presiden
supernews | Kamis, 23 November 2023 | 12:37:56 WIB
Editor : edison | Penulis : Edison
Presiden Jokowi dengan senyum cawe-cawenya yang khas
Pilihan Redaksi

Jakarta, (Supernews)- Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) meminta Presiden Joko Widodo serius menjaga netralitas selama menghadapi Pemilu 2024. Mereka menduga Jokowi memanfaatkan perangkat negara untuk kepentingan politiknya.

"Presiden Joko Widodo hentikan permainan dengan infrastruktur negara. Jaga dan pastikan netralitas Polri. Lebih jauh lagi, dirinya (Jokowi) mengundurkan diri atau menteri-menterinya yang terlibat dalam pencalonan atau tim pendukung disuruh mundur, pecat-pecatin semuanya," kata Ketua PBHI Julius Ibran.

Julius menyinggung soal dugaan pelanggaran Pemilu 2019 yang memicu kericuhan di tengah masyarakat. Dia menduga saat itu Jokowi yang kembali maju sebagai calon presiden petahana memanfaatkan infrastruktur negara, mulai dari kementerian, lembaga, TNI maupun Polri, untuk ambisi politiknya.

Berdasarkan data pelanggaran Pemilu 2019 yang diterbitkan Bawaslu RI pada 4 November 2019, terdapat 16.134 pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana, 1.475 pelanggaran hukum lainnya, dan 2.578 bukan pelanggaran.

Menurutnya, situasi saat ini mirip dengan Pemilu 2019. Mulai dari syarat peserta pilpres yang diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Dugaan nepotisme maupun dinasti politik Jokowi, hingga penunjukan pejabat baik kepala daerah, TNI, hingga Polri.

Menurut Julius, hal-hal tersebut menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada proses pemilu dan instansi negara, baik yang menjadi 'kaki tangan' Jokowi maupun yang menjadi wasit dalam penyelenggaraan pemilu, yakni Bawaslu, KPU, dan DKPP.

 

Rakyat Sudah Muak Dengan Cawe-Cawe Jokowi

Sebelumnya Direktur Eksekutif Center for Research on Ethic Economy and Democracy (CREED) Yoseph Billie Dosiwoda, mendesak pihak-pihak eksekutif yang berada di bawah kekusaan Istana dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera bersikap netral dalam mengahadapi pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Desakan itu disampaikan Yoseph Billie, mengingat tontonan politik yang belakangan ini terjadi. Dimana akhir-akhir ini publik sering kali disuguhkan tontonan panggung politik yang jauh dari nilai etika demokrasi dan minus pendidikan politik. Pasalnya dari sejumlah peristiwa politik yang terjadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkesan lebih mengedepankan keberpihakannya terhadap keluarganya semata.

"Apa yang kita saksikan belakangan ini jelas etika demokrasinya sangat rendah dan terbilang tidak ada nilai pendidikan politiknya. Mengapa? kita lihat saja Jokowi sebagai Presiden terasa fokus mengatur keberpihakannya kepada keluarganya saja. Mulai dari mengkondisikan posisi Gibran sebagai Cawapres dan Kaesang sebagai Ketum PSI yang baliho sudah tersebar dimana-mana," ujar Yoseph Billie kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/11/2023).

"Untuk itu Istana harus segera bersikap netral, jangan sampai ikut-ikutan. Sudah cukuplah sampai disitu apa yang terjadi belakangan ini, ada oknum Polisi yang pasang baliho, ada intervensi kepada partai tertentu, cukup.  Rakyat saya rasa juga sudah muak dengan itu semua," lanjutnya.

Lebih lanjut dirinya juga mengungkapkan, hal-hal penyebab munculnya asumsi ketidak netralan Presiden Jokowi itu, kian terlihat jelas pasca penunjukan Jendral Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI. Dimana selama ini Jendral Agus Subiyanto sebelumnya sudah cukup santer disebut-sebut sebagai orangnya Jokowi.

Ditambah lagi dengan penunjukan para penjabat (Pj)  Kepala Daerah yang diduga kuat keseluruhannya adalah orang dekat Jokowi, hal itupun secara langsung telah mengabaikan rekrutmen  merried sistem yang ideal.

"Jadi istilah 'Genk Solo' itukan saat ini semakin jelas adanya, setelah Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo  yang jelas-jelas orangnya Jokowi, kini dicalonkan lagi Jendral Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Makin kuatlah barang itu, mereka inikan orang-orangnya Jokowi sejak beliau menjabat sebagai Walikota, ditambah lagi dengan Pj Kepala Daerah," ungkapnya.

Menurutnya, pernyataan-pernyataan yang menuding Istana dan lembaga-lembaga di bawahnya tidak netral, saat ini sudah tidak dapat terbantahkan lagi. Sekalipun ribuan kali Polri dan TNI menyatakan sikap bahwa mereka netral, semua itu hanya akan menambah keyakinan publik atas keberpihakan mereka kepada calon wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Istana jangan seolah-olah menjalankan aturan tetapi mengabaikan nilai-nilai etika kedaulatan rakyat dalam Pemilu harus dijaga sebagai legitimasi mandat rakyat. Isu politik dinasty yang mengatakan Jokowi sedang membangun demokrasi seperti kerajaan dan tagar #kamimuak dari masyarakat sipil, saya rasa sudah cukup untuk memastikan kalau rakyat yakin tidak ada netralitas Jokowi di Pemilu ini," jelasnya.

 

Jika Jokowi Masih Memimpin Pemilu 2024 Dipastikan Tidak Netral

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebelumnya menilai Pemilu 2024 rentan kecurangan. Salah satu faktornya karena Jokowi ikut cawe-cawe dalam gelaran pesta demokrasi tersebut.

"Pemilu 2024 akan diragukan berjalan secara netral dan imparsial, sebab diwarnai berbagai manuver politik penguasa untuk berpihak pada calon tertentu, seperti halnya politik cawe-cawe Presiden Joko Widodo," jelas KontraS dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/11/2023).

KontraS juga menyoroti netralitas aparat, Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai lembaga negara dan ASN sudah terlihat ada kecenderungan dimobilisasi.

"Potensi ketidaknetralan pun dipertegas dengan penunjukan Pj Kepala Daerah yang jauh dari akuntabilitas publik, terlibatnya TNI-Polri, mobilisasi ASN hingga tidak netralnya Mahkamah Konstitusi," kata KontraS.**


Artikel Terbaru
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Selasa, 5 Maret 2024 | 12:30:00 WIB