24 Sya'ban 1445 H | Selasa, 5 Maret 2024
×
Sasar Pajak Hiburan, Sandiaga Uno Sebut Reformasi Pajak Mendukung Visi Indonesia Emas 2045
ekonomi | Sabtu, 10 Februari 2024 | 08:00:00 WIB
Editor : Budi Harjo | Penulis : Nita Endang
Ilustrasi bisnis hiburan malam

Jakarta, (Supernews)- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menekankan pentingnya reformasi perpajakan, termasuk pajak hiburan karena akan berdampak positif untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Pada acara Investor Daily Round Table bertajuk "Dinamika Pajak Hiburan dan Investasi Industri Parekraf", di Jakarta, Rabu malam, Sandiaga mengajak para pelaku usaha di Indonesia untuk tetap bijak merespons aturan perpajakan di Indonesia, yang pada hakikatnya akan sangat mendukung negara ini untuk mencapai visi menjadi negara maju pada 2045.

"Aspek pajak hiburan yang sebetulnya memiliki landasan filosofis untuk penguatan aspek reformasi pajak kita dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045,” ujar Sandiaga, dikutip dari siaran pers yang dirilis Kemenparekraf, Kamis. 

Ia juga menjelaskan, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang penerapan pajak hiburan agar tidak membebani dunia usaha.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) berlaku per Januari 2024.

“Pembahasan mengenai UU HKPD pada saat itu tidak terlaksana secara komprehensif karena kami masih fokus pada penanganan COVID-19. Namun, pada saat rapat koordinasi nasional Kemenparekraf tahun 2022 akhir, ini sudah dibicarakan oleh beberapa asosiasi mengenai akan adanya potensi kenaikan pajak yang sangat memberatkan di sektor pariwisata yang baru saja akan bangkit dari pandemi,” katanya lagi. 

Melalui UU Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah menerapkan tarif pajak untuk barang dan jasa tertentu pada jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.

Tarif itu mempertimbangkan bahwa jenis hiburan tersebut hanya dinikmati oleh golongan masyarakat tertentu, sehingga pemerintah menetapkan batas bawah guna mencegah perlombaan penetapan tarif pajak rendah demi meningkatkan omzet usaha.

Sementara itu, sebanyak 11 dari total 12 kelompok jasa kesenian dan hiburan lainnya dikenai tarif paling tinggi 10 persen.

Pemerintah menyatakan pajak hiburan yang diterapkan merupakan dukungan pemerintah terhadap pengembangan pariwisata daerah.

Namun, sejumlah pengusaha dan pelaku industri menyatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk menetapkan pajak hiburan sebesar 40 hingga 75 persen tidak tepat dan memberatkan.

Protes salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum (WKU) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang yang menilai kebijakan tersebut tidak tepat, karena pengusaha industri pariwisata baru saja bangkit dari pandemi COVID-19.

Pada sisi lain, pengusaha karaoke sekaligus penyanyi Inul Daratista mengaku keberatan dengan ketentuan pajak hiburan 40 persen hingga 75 persen.

Komentar yang serupa juga datang dari pengacara kondang Hotman Paris yang menilai besaran tarif tersebut berpotensi mengancam kelangsungan industri pariwisata di Indonesia.**

 


Index
Ada Nama Windy Idol, KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan Tersangka Pencucian Uang
Keras! Anggota DPR ini Teriak Desak Hak Angket Kecurangan Pemilu di Hadapan Anak Buah Prabowo
Prabowo Berjanji Dibawah Kepemimpinannya Kelak Akan Banyak Investasi Masuk ke Indonesia
Lima Prajurit TNI Pelaku Penyerangan Polres Jayawijaya Ditetapkan Sebagai Tersangka
Demo di Depan DPR Ribuan Massa Teriak 'Jokowi Mundur! Allahu Akbar!'
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Diduga Terlibat Korupsi Rumah Dinas, KPK Cegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri
DPR Setujui Badan Legislasi Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Polisi Periksa Rektor Universitas Pancasila Selama 3 Jam Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Stafnya

supernews
Lonjakan Harga Pangan, Banyak Rumah Tangga di Indonesia Jatuh ke Garis Kemiskinan
Korup dan Berwatak Dinasti, Jokowi Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Presiden
Pembangunan IKN Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun 2024, Meskipun Investor Asing Nol dan 30 Persen APBN Telah Terpakai
Mengenal Tumbuhan Kratom Bahan Herbal Yang Disebut Sebagai 'Narkotika Baru' dan Kontroversi di Indonesia
Index
Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto Dinilai Mengurangi Mutu Pendidikan
Pangdam XVII/Cenderawasih: Pembebasan Sandera di Papua Masih Berproses
Sekalipun Tanpa PDI-Perjuangan, 21 Maret Mendatang Fraksi NasDem DPR RI Akan Usulkan Hak Angket
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke MUI, Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024
Rapat Paripurna DPR RI Hanya Dihadiri 164 Anggota
Rapat Paripurna DPR RI Hanya Dihadiri 164 Anggota
Selasa, 5 Maret 2024 | 12:30:00 WIB
10 Anggota Gegana Dinyatakan Jadi Korban Ledakan di Mako Brimob Polda Jatim
Sidang Paripurna DPR, Dasco Bacakan Pidato Puan Soal Kenaikan Harga dan Gagalnya Food Estate
Pidato Puan Diwakili Dasco di Sidang Paripurna DPR RI, Singgung Etika Politik
Rapat Paripurna DPR RI, Dasco Pimpin Sidang, Puan Tak Hadir
Desakan Hak Angket Kian Menguat, Puan dan Cak Imin Tidak Hadir di Paripurna DPR Hari ini
pemerintahan
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Bahasa Indonesia Resmi Digunakan di  Sidang UNESCO, Nadiem Dorong Para Profesional Juga Menggunakannya
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Mendagri Minta Percepatan Transpormasi Identitas Kependudukan Digital Seluruh Warga Indonesia
Image Show
 
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Gunung Bromo
Kamis, 16 November 2023 | 23:42:18 WIB
Kabaharkam Bahas Netralitas Polri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
daerah
Lima Prajurit TNI Pelaku Penyerangan Polres Jayawijaya Ditetapkan Sebagai Tersangka
10 Anggota Gegana Dinyatakan Jadi Korban Ledakan di Mako Brimob Polda Jatim
Cegah Banjir Kembali Genangi Jakarta, Pemprov DKI Bentuk Satgas Sungai Ciliwung
Ledakan Hebat di Mako Brimob Polda Jatim Guncang Surabaya, Diduga Menyebabkan Korban
Politik
Demo di Depan DPR Ribuan Massa Teriak 'Jokowi Mundur! Allahu Akbar!'
Sekalipun Tanpa PDI-Perjuangan, 21 Maret Mendatang Fraksi NasDem DPR RI Akan Usulkan Hak Angket
Desakan Hak Angket Kian Menguat, Puan dan Cak Imin Tidak Hadir di Paripurna DPR Hari ini
Ambang Batas Parlemen 4% Dinilai Tak Adil untuk Partai Kecil

ekonomi
Prabowo Berjanji Dibawah Kepemimpinannya Kelak Akan Banyak Investasi Masuk ke Indonesia
Harga Eceran LPG 3Kg Dibandrol Rp 20 Ribu Hingga Rp 25 Ribu per Tabung,  Pertamina Jamin Stok Aman saat Ramadhan 2024
Program Mudik Gratis Bus Lebaran 2024 Resmi Dibuka: Daftar Kota Tujuan, Jadwal Pendaftaran, dan Syarat Terbaru
Badan Pangan Desak Para Kepala Daerah Terus Lakukan Gerakan Pangan Murah
Hukum
Ada Nama Windy Idol, KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan Tersangka Pencucian Uang
Diduga Terlibat Korupsi Rumah Dinas, KPK Cegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri
Polisi Periksa Rektor Universitas Pancasila Selama 3 Jam Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Stafnya
Polisi Tangkap Mafia Beras Yang Jual 2.000 Ton Beras Bulog Dengan Dokumen Palsu
Nasional
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto Dinilai Mengurangi Mutu Pendidikan
Pangdam XVII/Cenderawasih: Pembebasan Sandera di Papua Masih Berproses
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke MUI, Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024

internasional
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Paus Fransiskus Minta Perang Palestina Dihentikan, 'Tolong, Sudah Cukup'
Joe Biden: Militer AS Akan Mengirimkan Makanan dan Persediaan ke Gaza
Thailand Perketat Penggunaan Ganja Rekreasional hingga Akhir Tahun, Utamakan Untuk Medis
olahraga
Jelang Liga Champion Manchester City Vs FC Copenhagen: Dominasi City Tak Terkalahkan
Tapanuli Utara Berhasil Juarai Lomba Solu Bolon
Tapanuli Utara Berhasil Juarai Lomba Solu Bolon
Senin, 4 Maret 2024 | 05:18:00 WIB
Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai
Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai
Minggu, 3 Maret 2024 | 12:17:00 WIB
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4


News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Super News
Daerah
CARI BERITA
Sasar Pajak Hiburan, Sandiaga Uno Sebut Reformasi Pajak Mendukung Visi Indonesia Emas 2045
ekonomi | Sabtu, 10 Februari 2024 | 08:00:00 WIB
Editor : Budi Harjo | Penulis : Nita Endang
Ilustrasi bisnis hiburan malam
Pilihan Redaksi

Jakarta, (Supernews)- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menekankan pentingnya reformasi perpajakan, termasuk pajak hiburan karena akan berdampak positif untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Pada acara Investor Daily Round Table bertajuk "Dinamika Pajak Hiburan dan Investasi Industri Parekraf", di Jakarta, Rabu malam, Sandiaga mengajak para pelaku usaha di Indonesia untuk tetap bijak merespons aturan perpajakan di Indonesia, yang pada hakikatnya akan sangat mendukung negara ini untuk mencapai visi menjadi negara maju pada 2045.

"Aspek pajak hiburan yang sebetulnya memiliki landasan filosofis untuk penguatan aspek reformasi pajak kita dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045,” ujar Sandiaga, dikutip dari siaran pers yang dirilis Kemenparekraf, Kamis. 

Ia juga menjelaskan, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang penerapan pajak hiburan agar tidak membebani dunia usaha.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) berlaku per Januari 2024.

“Pembahasan mengenai UU HKPD pada saat itu tidak terlaksana secara komprehensif karena kami masih fokus pada penanganan COVID-19. Namun, pada saat rapat koordinasi nasional Kemenparekraf tahun 2022 akhir, ini sudah dibicarakan oleh beberapa asosiasi mengenai akan adanya potensi kenaikan pajak yang sangat memberatkan di sektor pariwisata yang baru saja akan bangkit dari pandemi,” katanya lagi. 

Melalui UU Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah menerapkan tarif pajak untuk barang dan jasa tertentu pada jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.

Tarif itu mempertimbangkan bahwa jenis hiburan tersebut hanya dinikmati oleh golongan masyarakat tertentu, sehingga pemerintah menetapkan batas bawah guna mencegah perlombaan penetapan tarif pajak rendah demi meningkatkan omzet usaha.

Sementara itu, sebanyak 11 dari total 12 kelompok jasa kesenian dan hiburan lainnya dikenai tarif paling tinggi 10 persen.

Pemerintah menyatakan pajak hiburan yang diterapkan merupakan dukungan pemerintah terhadap pengembangan pariwisata daerah.

Namun, sejumlah pengusaha dan pelaku industri menyatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk menetapkan pajak hiburan sebesar 40 hingga 75 persen tidak tepat dan memberatkan.

Protes salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum (WKU) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang yang menilai kebijakan tersebut tidak tepat, karena pengusaha industri pariwisata baru saja bangkit dari pandemi COVID-19.

Pada sisi lain, pengusaha karaoke sekaligus penyanyi Inul Daratista mengaku keberatan dengan ketentuan pajak hiburan 40 persen hingga 75 persen.

Komentar yang serupa juga datang dari pengacara kondang Hotman Paris yang menilai besaran tarif tersebut berpotensi mengancam kelangsungan industri pariwisata di Indonesia.**

 


Artikel Terbaru
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Selasa, 5 Maret 2024 | 12:30:00 WIB