20 Sya'ban 1445 H | Jumat, 1 Maret 2024
×
Dirty Vote Ungkap Kecurangan Pemilu 2024: Bansos Dadakan hingga Penyalahgunaan Polisi
nasional | Senin, 12 Februari 2024 | 07:52:43 WIB
Editor : Alvin | Penulis : Alvin
Dirty Vote Ungkap desain kecurangan Pemilu 2024. (Foto: istimewa).

Jakarta, (Supernews) - Film dokumenter Dirty Vote yang disutradarai oleh Dandy Laksono dirilis kemarin, Ahad (11/2/2024). Film ini mengungkap dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024. Meskipun ada penundaan dari jadwal semula, film Dirty Vote akhirnya tayang pada pukul 11.39 WIB.

Dalam film ini, disajikan kisah tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diduga menggunakan lembaga negara untuk membantu kemenangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, anak sulungnya.

Tiga ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari, mengungkapkan serangkaian dugaan kecurangan tersebut.

Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam film ini adalah penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa.

Zainal Arifin menjelaskan bahwa desa menjadi wilayah pertarungan untuk memperebutkan suara. Ia juga menyebutkan bahwa ada beberapa wewenang kepala desa yang dapat disalahgunakan, seperti data pemilih, penggunaan dana desa, data penerima bantuan sosial (Bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), dan alokasi Bansos.

“Kasus penyelewenangan dana desa sangat mungkin dikonversi menjadi alat tukar dukungan politik,” kata Zainal.

Menurut Zainal, kasus terbesar tindak pidana korupsi (tipikor) yang terjadi sepanjang 2022 adalah pada Anggaran Pendapaan Belanja Desa (APBDes).

Hal ini membuat fenomena tersebut menjadi cara untuk menekan kepala desa yang memiliki masalah, dengan memberikan imbalan agar tidak dilanjutkan proses hukum terhadap kepala desa tersebut.

“Kami merekam kesaksian kepala desa yang diminta memenangkan paslon tertentu,” kata Zainal.

Film Dirty Vote juga menampilkan rekaman suara dari kepala desa yang memberikan kesaksiannya. 

Dengan identitas yang disamarkan, kepala desa tersebut mengungkapkan adanya tekanan dari kubu pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo-Gibran, dan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Dalam kesaksiannya, kepala desa tersebut mengungkapkan tekanan dari kubu 02 berupa arahan untuk membentuk teknis penyaluran bantuan beras secara tiba-tiba.

"Itu sangat tiba-tiba dan datanya entah dari mana. Tidak sesuai dengan kemiskinan data di desa," kata kepala desa itu. 

Bantuan tersebut tidak sesuai dengan data kemiskinan di desa. Hal ini menimbulkan polemik di desa dan membuat kepala desa merasa bingung.

Selain itu, kepala desa juga mengaku dihubungi oleh pihak kepolisian untuk meminta izin penggunaan balai desa untuk deklarasi dukungan Capres-Cawapres 02. Beberapa kepala desa juga terjerat kasus korupsi dan menjadi sasaran pengawasan dari pihak kepolisian.

"Kita (kami) selalu memuji Polda,” katanya.

Kepala desa juga diminta untuk menyusun laporan penggunaan dana desa dari tahun 2021 hingga 2023. Sementara itu, tekanan dari kubu Capres-Cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, berupa arahan langsung dari bupati untuk memenangkan Capres-Cawapres nomor urut 3.

Mereka bahkan menargetkan mendapatkan suara minimal 50 persen plus 1 untuk kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 03 di satu desa.


Index
Ahmad Doli Sebut Putusan MK Terkait Penghapusan Parliamentary Threshold Sejalan Dengan Semangat Komisi II DPR
Kasus DBD Mulai Meningkat di Jakarta, Pemerintah Pastikan Seluruh Faskes Siap Melayani
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4
Polisi Tetapkan 13 Warga Sebagai Tersangka Penyerangan Personil Polres Jayapuara di Acara Ulang Tahun
Massa FRS-BEM AMIN Demo di Depan Gedung DPR, Lalu Lintas Gatot Subroto Macet
Mobil Listrik Citroen Direncanakan Mulai Perakitan di Indonesia Pada Juli Mendatang
Belasan Pembalap F1 Powetboat Lakukan Uji Coba Lintasan Mulia Raja Napitupulu Balige
Ribuan Warga Geruduk Gedung DPR RI, Tuntut Makzulkan Jokowi dan Turunkan Harga Sembako
Ratusan Emak-emak Demo di KPU Lampung: Pemilu Penuh Kecurangan

supernews
Lonjakan Harga Pangan, Banyak Rumah Tangga di Indonesia Jatuh ke Garis Kemiskinan
Korup dan Berwatak Dinasti, Jokowi Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Presiden
Pembangunan IKN Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun 2024, Meskipun Investor Asing Nol dan 30 Persen APBN Telah Terpakai
Mengenal Tumbuhan Kratom Bahan Herbal Yang Disebut Sebagai 'Narkotika Baru' dan Kontroversi di Indonesia
Index
Polisi Ungkap Modus Pemalsuan Data Pemilih PPLN di Kuala Lumpur
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, Begini Respons Mahfud
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, Begini Respons Mahfud
Jumat, 1 Maret 2024 | 13:00:00 WIB
Jokowi: Upacara HUT RI ke-79 Digelar di IKN Nusantara
Jokowi: Upacara HUT RI ke-79 Digelar di IKN Nusantara
Jumat, 1 Maret 2024 | 12:00:00 WIB
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, DPR Diminta Segera Bertindak
Ditanya Soal Rujuk dengan Prabowo, Titiek Soeharto: Kalau Kemauan Publik, Ya Balik ke Pribadi
Buruan Urus, Per Hari ini BPJS Kesehatan Jadi Syarat Untuk Mendapatkan SKCK
Sikap Pemerintah Terkait UU Pilkada Dipertanyakan, Firman Soebagyo : Jika Ingin Memajukan Pilkada Harus Segera
Kata Jokowi Pembangunan IKN Karena Indonesia Ingin Punya Istana Yang Bukan Peninggalan Kolonial
Jokowi: Saya Ingin Bangun Istana Baru, Bukan Pakai Warisan Kolonial
Jadi Tujuan Investasi Baru, Pertumbuhan Ekonomi di Sumbar Semakin Membaik
pemerintahan
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Mendagri Minta Percepatan Transpormasi Identitas Kependudukan Digital Seluruh Warga Indonesia
Bantah Terjadi Kenaikan Harga Beras, Jokowi Minta Wartawan Cek Sendiri Harga di Pasar
Tahun ini Pemerintah Akan Rekrut 2,3 juta CASN Baru, Formasi Guru Diberi Kuota Jumbo
Image Show
 
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Gunung Bromo
Kamis, 16 November 2023 | 23:42:18 WIB
Kabaharkam Bahas Netralitas Polri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
daerah
Kasus DBD Mulai Meningkat di Jakarta, Pemerintah Pastikan Seluruh Faskes Siap Melayani
Polisi Tetapkan 13 Warga Sebagai Tersangka Penyerangan Personil Polres Jayapuara di Acara Ulang Tahun
Polisi Amankan 31 Warga Pelaku Penyerangan Terhadap 1 Perwira dan 6 Personil Polri di Acara Ulang Tahun
45 Kepala Sekolah dan 1 Pengawas di Lingkungan Pemkab Sintang Dilantik
Politik
Jokowi: Saya Ingin Bangun Istana Baru, Bukan Pakai Warisan Kolonial
Belum Kembalikan KTA, PDIP Tak Bahas Status Jokowi dan Gibran
Data Terbaru Real Count Pileg 2024: PPP di Bawah Ambang Batas
TPDI dan Perekat Kirim Surat ke DPR: Dukung Hak Angket untuk Solusi Pemakzulan Jokowi

ekonomi
Mobil Listrik Citroen Direncanakan Mulai Perakitan di Indonesia Pada Juli Mendatang
Jadi Tujuan Investasi Baru, Pertumbuhan Ekonomi di Sumbar Semakin Membaik
Ingin Lebih Responsif dan Inovatif, Bank KB Bukopin Lakukan Transformasi Strategis
Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis Indonesia
Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis Indonesia
Rabu, 28 Februari 2024 | 11:03:01 WIB
Hukum
Kapolri : Sinergitas TNI-Polri Harga Mati yang Tidak Bisa Digoyahkan oleh Kelompok Manapun
Selama Menjadi Mentri Syahrul Yasin Limpo Didakwa Terima Rp44,5 Miliar Uang Hasil Korupsi
Keluarga Brigadir J Menggugat Ferdy Sambo Rp 7,5 Miliar
Keluarga Brigadir J Menggugat Ferdy Sambo Rp 7,5 Miliar

Rabu, 28 Februari 2024 | 10:39:02 WIB
KPK Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan Furnitur Rumah Dinas DPR
Nasional
Massa FRS-BEM AMIN Demo di Depan Gedung DPR, Lalu Lintas Gatot Subroto Macet
Ribuan Warga Geruduk Gedung DPR RI, Tuntut Makzulkan Jokowi dan Turunkan Harga Sembako
Ratusan Emak-emak Demo di KPU Lampung: Pemilu Penuh Kecurangan
Polisi Ungkap Modus Pemalsuan Data Pemilih PPLN di Kuala Lumpur

internasional
Thailand Perketat Penggunaan Ganja Rekreasional hingga Akhir Tahun, Utamakan Untuk Medis
Hakim Illinois Larang Donald Trump Ikut Pemilu Pendahuluan Partai Republik
Biden Berharap Gencatan Senjata Israel-Hamas Dimulai Pekan Depan!
AS Kecam Pemukiman Baru Israel di Tepi Barat sebagai Pelanggaran Hukum Internasional
olahraga
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4
Belasan Pembalap F1 Powetboat Lakukan Uji Coba Lintasan Mulia Raja Napitupulu Balige
Dani Alves Dihapus dari Daftar Legenda Barcelona
Dani Alves Dihapus dari Daftar Legenda Barcelona
Rabu, 28 Februari 2024 | 10:50:38 WIB
MotoGP 2024: Tiket Sudah Bisa Dipesan! Saksikan Aksi Seru di Sirkuit Mandalika


News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Super News
Daerah
CARI BERITA
Dirty Vote Ungkap Kecurangan Pemilu 2024: Bansos Dadakan hingga Penyalahgunaan Polisi
nasional | Senin, 12 Februari 2024 | 07:52:43 WIB
Editor : Alvin | Penulis : Alvin
Dirty Vote Ungkap desain kecurangan Pemilu 2024. (Foto: istimewa).
Pilihan Redaksi

Jakarta, (Supernews) - Film dokumenter Dirty Vote yang disutradarai oleh Dandy Laksono dirilis kemarin, Ahad (11/2/2024). Film ini mengungkap dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024. Meskipun ada penundaan dari jadwal semula, film Dirty Vote akhirnya tayang pada pukul 11.39 WIB.

Dalam film ini, disajikan kisah tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diduga menggunakan lembaga negara untuk membantu kemenangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, anak sulungnya.

Tiga ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari, mengungkapkan serangkaian dugaan kecurangan tersebut.

Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam film ini adalah penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa.

Zainal Arifin menjelaskan bahwa desa menjadi wilayah pertarungan untuk memperebutkan suara. Ia juga menyebutkan bahwa ada beberapa wewenang kepala desa yang dapat disalahgunakan, seperti data pemilih, penggunaan dana desa, data penerima bantuan sosial (Bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), dan alokasi Bansos.

“Kasus penyelewenangan dana desa sangat mungkin dikonversi menjadi alat tukar dukungan politik,” kata Zainal.

Menurut Zainal, kasus terbesar tindak pidana korupsi (tipikor) yang terjadi sepanjang 2022 adalah pada Anggaran Pendapaan Belanja Desa (APBDes).

Hal ini membuat fenomena tersebut menjadi cara untuk menekan kepala desa yang memiliki masalah, dengan memberikan imbalan agar tidak dilanjutkan proses hukum terhadap kepala desa tersebut.

“Kami merekam kesaksian kepala desa yang diminta memenangkan paslon tertentu,” kata Zainal.

Film Dirty Vote juga menampilkan rekaman suara dari kepala desa yang memberikan kesaksiannya. 

Dengan identitas yang disamarkan, kepala desa tersebut mengungkapkan adanya tekanan dari kubu pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo-Gibran, dan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Dalam kesaksiannya, kepala desa tersebut mengungkapkan tekanan dari kubu 02 berupa arahan untuk membentuk teknis penyaluran bantuan beras secara tiba-tiba.

"Itu sangat tiba-tiba dan datanya entah dari mana. Tidak sesuai dengan kemiskinan data di desa," kata kepala desa itu. 

Bantuan tersebut tidak sesuai dengan data kemiskinan di desa. Hal ini menimbulkan polemik di desa dan membuat kepala desa merasa bingung.

Selain itu, kepala desa juga mengaku dihubungi oleh pihak kepolisian untuk meminta izin penggunaan balai desa untuk deklarasi dukungan Capres-Cawapres 02. Beberapa kepala desa juga terjerat kasus korupsi dan menjadi sasaran pengawasan dari pihak kepolisian.

"Kita (kami) selalu memuji Polda,” katanya.

Kepala desa juga diminta untuk menyusun laporan penggunaan dana desa dari tahun 2021 hingga 2023. Sementara itu, tekanan dari kubu Capres-Cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, berupa arahan langsung dari bupati untuk memenangkan Capres-Cawapres nomor urut 3.

Mereka bahkan menargetkan mendapatkan suara minimal 50 persen plus 1 untuk kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 03 di satu desa.


Artikel Terbaru
Jumat, 1 Maret 2024 | 13:00:00 WIB
Jumat, 1 Maret 2024 | 12:00:00 WIB