24 Sya'ban 1445 H | Selasa, 5 Maret 2024
×
Allan Nairn Terbitkan Investigasi Berisi Prabowo Akan Bawa Indonesia ke Rezim Diktator Fasis
politik | Senin, 12 Februari 2024 | 12:41:11 WIB
Editor : Alvin | Penulis : Alvin
Allan Nairn menerbitkan tulisan investigasi mengenai Prabowo Subianto. Jika ia berhasil berkuasa, Indonesia diprediksi akan jatuh ke rezim diktator fasis. (Foto: istimewa).

Jakarta, (Supernews) - Allan Nairn, seorang wartawan investigasi senior dari AS, mengungkapkan bahwa jika terpilih sebagai Presiden RI dalam pemilu pada tanggal 14 Februari mendatang, Prabowo Subianto disebut akan membawa Indonesia menuju rezim diktator fasis. 

Tulisan Nairn yang berjudul Indonesia State Apparatus Is Preparing to Throw Election to a Notorious Massacre General yang diterbitkan di The Intercept pada Sabtu (10/2/2024), menjadi sumber informasi tersebut. Nairn memulai tulisannya dengan mengingatkan tentang sejarah kelam Indonesia sebelum reformasi.

Ia menyatakan bahwa Indonesia, yang telah mengalami dua pembantaian besar di abad ke-20, mungkin akan kembali ke pemerintahan militer di bawah kepemimpinan jenderal yang paling terkenal. Nairn secara tegas menunjukkan bahwa Jenderal Prabowo Subianto, yang telah lama didukung oleh AS, terlibat dalam berbagai pembantaian terhadap warga sipil.

Dalam tulisannya, Nairn juga mengungkapkan pertemuan dan wawancara dengan Prabowo pada tahun 2001. Mereka membahas tentang pembantaian yang dilakukan oleh tentara, termasuk insiden di Dili, Timor Timur, di mana Nairn sendiri berhasil selamat. 

Menurut Nairn, saat itu Prabowo menyatakan bahwa Indonesia belum siap untuk demokrasi dan masih membutuhkan sebuah rezim otoriter yang lebih lembut.

Nairn melanjutkan dengan menyebut bahwa Prabowo menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan militer, bahkan memuji kudeta di Pakistan dan merenungkan kemungkinan melakukan langkah serupa di Indonesia. Nairn juga mengungkap bahwa Prabowo pernah mencoba melakukan kudeta dan gagal dua kali dalam pemilihan presiden.

Namun, menurut Nairn, Pemilu 2024 ini berbeda karena Prabowo mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kekuatan besar lainnya untuk memenangkan pemilu tersebut.

Nairn menjelaskan bahwa kekuatan aparatur negara memainkan peran penting dalam kampanye Prabowo. Pejabat lokal diancam akan dituntut jika tidak mendukung Prabowo, dan di seluruh negara, tentara dan polisi menginstruksikan masyarakat untuk memilih Prabowo.

Melalui apa yang disebut Nairn sebagai 'topeng' bantuan sosial, Jokowi menyebarkan beras dan minyak goreng bertanda Prabowo ke seluruh negeri.

Nairn mengungkapkan bahwa dalam sebuah pertemuan internal, pejabat militer dan intelijen membahas rencana penggunaan aparatur negara untuk melakukan kecurangan dalam pemilu. Dalam skema tersebut, polisi dan Babinsa akan berperan sebagai mata dan telinga.

Mereka juga akan melibatkan tentara dalam menerima dan mendistribusikan uang, memperbaiki lembaran tabulasi di tingkat lokal, serta melakukan kecurangan dengan memanipulasi entri data komputer di tingkat distrik dan kabupaten, termasuk kemungkinan meretas sistem internal Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Nairn menjelaskan bahwa pejabat kampanye sebelumnya telah membanggakan penggunaan taktik seperti itu di tingkat lokal, dan penerapannya di tingkat nasional oleh negara dapat sangat membantu dalam menyerahkan demokrasi Indonesia ke tangan pemerintahan tirani.

Selanjutnya, Nairn mengungkap sisi gelap Prabowo dalam hubungannya dengan Presiden Soeharto dan AS. Prabowo berasal dari keluarga perbankan kaya dan memiliki banyak aset seperti lahan perkebunan, pertambangan, dan properti industri. Ia juga merupakan menantu dari Soeharto.

Soeharto, yang didukung oleh AS, memerintah Indonesia selama 32 tahun setelah mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 1965 yang menggulingkan Soekarno, presiden sipil pendiri negara. Nairn mengklaim bahwa dengan bantuan dari CIA yang menyediakan daftar kematian sebanyak 5.000 nama, Soeharto membunuh antara 400 ribu hingga satu juta warga sipil Indonesia.

Pada tahun 1975, setelah bertemu dengan Presiden AS Gerald Ford dan Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger, Soeharto menyerang Timor Timur. Dalam insiden tersebut, tentara Indonesia membunuh sepertiga dari populasi Timor Timur.

Prabowo, sebagai menantu Soeharto, terlibat sebagai komandan senior dalam pembantaian di Timor Timur. Salah satu kasus yang diungkapkan oleh Nairn adalah pembantaian di Kraras pada tahun 1983 di Gunung Bibileo, di mana ratusan warga sipil tewas.

Nairn juga mengungkap bahwa Prabowo secara pribadi melakukan penyiksaan terhadap tahanan. Prabowo bahkan menggambarkan dirinya sebagai 'anak laki-laki Amerika yang berambut pirang'.

Prabowo menerima pelatihan dari AS di Fort Benning, Georgia, dan Fort Bragg, North Carolina. Nairn menjelaskan bahwa Prabowo secara rinci berbicara tentang kerja samanya dengan Pentagon, termasuk dengan Badan Intelijen Pertahanan, yang menurutnya, ia melaporkan setidaknya setiap minggu.

Namun, menurut Nairn, citra negatif tentang Prabowo dalam Pemilu 2024 ini telah dicoba dihilangkan melalui kampanyenya yang menarik perhatian.

Allan Nairn pernah melakukan investigasi terhadap operasi militer di Timor Leste. Pada tanggal 12 November 1991, ia bersama rekannya, Amy Goodman, bahkan menjadi korban pemukulan oleh anggota ABRI setelah menyaksikan Pembantaian Santa Cruz, sebuah pembunuhan massal terhadap demonstran Timor.


Index
Ada Nama Windy Idol, KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan Tersangka Pencucian Uang
Keras! Anggota DPR ini Teriak Desak Hak Angket Kecurangan Pemilu di Hadapan Anak Buah Prabowo
Prabowo Berjanji Dibawah Kepemimpinannya Kelak Akan Banyak Investasi Masuk ke Indonesia
Lima Prajurit TNI Pelaku Penyerangan Polres Jayawijaya Ditetapkan Sebagai Tersangka
Demo di Depan DPR Ribuan Massa Teriak 'Jokowi Mundur! Allahu Akbar!'
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Diduga Terlibat Korupsi Rumah Dinas, KPK Cegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri
DPR Setujui Badan Legislasi Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Polisi Periksa Rektor Universitas Pancasila Selama 3 Jam Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Stafnya

supernews
Lonjakan Harga Pangan, Banyak Rumah Tangga di Indonesia Jatuh ke Garis Kemiskinan
Korup dan Berwatak Dinasti, Jokowi Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Presiden
Pembangunan IKN Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun 2024, Meskipun Investor Asing Nol dan 30 Persen APBN Telah Terpakai
Mengenal Tumbuhan Kratom Bahan Herbal Yang Disebut Sebagai 'Narkotika Baru' dan Kontroversi di Indonesia
Index
Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto Dinilai Mengurangi Mutu Pendidikan
Pangdam XVII/Cenderawasih: Pembebasan Sandera di Papua Masih Berproses
Sekalipun Tanpa PDI-Perjuangan, 21 Maret Mendatang Fraksi NasDem DPR RI Akan Usulkan Hak Angket
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke MUI, Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024
Rapat Paripurna DPR RI Hanya Dihadiri 164 Anggota
Rapat Paripurna DPR RI Hanya Dihadiri 164 Anggota
Selasa, 5 Maret 2024 | 12:30:00 WIB
10 Anggota Gegana Dinyatakan Jadi Korban Ledakan di Mako Brimob Polda Jatim
Sidang Paripurna DPR, Dasco Bacakan Pidato Puan Soal Kenaikan Harga dan Gagalnya Food Estate
Pidato Puan Diwakili Dasco di Sidang Paripurna DPR RI, Singgung Etika Politik
Rapat Paripurna DPR RI, Dasco Pimpin Sidang, Puan Tak Hadir
Desakan Hak Angket Kian Menguat, Puan dan Cak Imin Tidak Hadir di Paripurna DPR Hari ini
pemerintahan
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Bahasa Indonesia Resmi Digunakan di  Sidang UNESCO, Nadiem Dorong Para Profesional Juga Menggunakannya
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Mendagri Minta Percepatan Transpormasi Identitas Kependudukan Digital Seluruh Warga Indonesia
Image Show
 
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Gunung Bromo
Kamis, 16 November 2023 | 23:42:18 WIB
Kabaharkam Bahas Netralitas Polri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
daerah
Lima Prajurit TNI Pelaku Penyerangan Polres Jayawijaya Ditetapkan Sebagai Tersangka
10 Anggota Gegana Dinyatakan Jadi Korban Ledakan di Mako Brimob Polda Jatim
Cegah Banjir Kembali Genangi Jakarta, Pemprov DKI Bentuk Satgas Sungai Ciliwung
Ledakan Hebat di Mako Brimob Polda Jatim Guncang Surabaya, Diduga Menyebabkan Korban
Politik
Demo di Depan DPR Ribuan Massa Teriak 'Jokowi Mundur! Allahu Akbar!'
Sekalipun Tanpa PDI-Perjuangan, 21 Maret Mendatang Fraksi NasDem DPR RI Akan Usulkan Hak Angket
Desakan Hak Angket Kian Menguat, Puan dan Cak Imin Tidak Hadir di Paripurna DPR Hari ini
Ambang Batas Parlemen 4% Dinilai Tak Adil untuk Partai Kecil

ekonomi
Prabowo Berjanji Dibawah Kepemimpinannya Kelak Akan Banyak Investasi Masuk ke Indonesia
Harga Eceran LPG 3Kg Dibandrol Rp 20 Ribu Hingga Rp 25 Ribu per Tabung,  Pertamina Jamin Stok Aman saat Ramadhan 2024
Program Mudik Gratis Bus Lebaran 2024 Resmi Dibuka: Daftar Kota Tujuan, Jadwal Pendaftaran, dan Syarat Terbaru
Badan Pangan Desak Para Kepala Daerah Terus Lakukan Gerakan Pangan Murah
Hukum
Ada Nama Windy Idol, KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan Tersangka Pencucian Uang
Diduga Terlibat Korupsi Rumah Dinas, KPK Cegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri
Polisi Periksa Rektor Universitas Pancasila Selama 3 Jam Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Stafnya
Polisi Tangkap Mafia Beras Yang Jual 2.000 Ton Beras Bulog Dengan Dokumen Palsu
Nasional
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto Dinilai Mengurangi Mutu Pendidikan
Pangdam XVII/Cenderawasih: Pembebasan Sandera di Papua Masih Berproses
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke MUI, Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024

internasional
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Paus Fransiskus Minta Perang Palestina Dihentikan, 'Tolong, Sudah Cukup'
Joe Biden: Militer AS Akan Mengirimkan Makanan dan Persediaan ke Gaza
Thailand Perketat Penggunaan Ganja Rekreasional hingga Akhir Tahun, Utamakan Untuk Medis
olahraga
Jelang Liga Champion Manchester City Vs FC Copenhagen: Dominasi City Tak Terkalahkan
Tapanuli Utara Berhasil Juarai Lomba Solu Bolon
Tapanuli Utara Berhasil Juarai Lomba Solu Bolon
Senin, 4 Maret 2024 | 05:18:00 WIB
Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai
Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai
Minggu, 3 Maret 2024 | 12:17:00 WIB
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4


News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Super News
Daerah
CARI BERITA
Allan Nairn Terbitkan Investigasi Berisi Prabowo Akan Bawa Indonesia ke Rezim Diktator Fasis
politik | Senin, 12 Februari 2024 | 12:41:11 WIB
Editor : Alvin | Penulis : Alvin
Allan Nairn menerbitkan tulisan investigasi mengenai Prabowo Subianto. Jika ia berhasil berkuasa, Indonesia diprediksi akan jatuh ke rezim diktator fasis. (Foto: istimewa).
Pilihan Redaksi

Jakarta, (Supernews) - Allan Nairn, seorang wartawan investigasi senior dari AS, mengungkapkan bahwa jika terpilih sebagai Presiden RI dalam pemilu pada tanggal 14 Februari mendatang, Prabowo Subianto disebut akan membawa Indonesia menuju rezim diktator fasis. 

Tulisan Nairn yang berjudul Indonesia State Apparatus Is Preparing to Throw Election to a Notorious Massacre General yang diterbitkan di The Intercept pada Sabtu (10/2/2024), menjadi sumber informasi tersebut. Nairn memulai tulisannya dengan mengingatkan tentang sejarah kelam Indonesia sebelum reformasi.

Ia menyatakan bahwa Indonesia, yang telah mengalami dua pembantaian besar di abad ke-20, mungkin akan kembali ke pemerintahan militer di bawah kepemimpinan jenderal yang paling terkenal. Nairn secara tegas menunjukkan bahwa Jenderal Prabowo Subianto, yang telah lama didukung oleh AS, terlibat dalam berbagai pembantaian terhadap warga sipil.

Dalam tulisannya, Nairn juga mengungkapkan pertemuan dan wawancara dengan Prabowo pada tahun 2001. Mereka membahas tentang pembantaian yang dilakukan oleh tentara, termasuk insiden di Dili, Timor Timur, di mana Nairn sendiri berhasil selamat. 

Menurut Nairn, saat itu Prabowo menyatakan bahwa Indonesia belum siap untuk demokrasi dan masih membutuhkan sebuah rezim otoriter yang lebih lembut.

Nairn melanjutkan dengan menyebut bahwa Prabowo menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan militer, bahkan memuji kudeta di Pakistan dan merenungkan kemungkinan melakukan langkah serupa di Indonesia. Nairn juga mengungkap bahwa Prabowo pernah mencoba melakukan kudeta dan gagal dua kali dalam pemilihan presiden.

Namun, menurut Nairn, Pemilu 2024 ini berbeda karena Prabowo mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kekuatan besar lainnya untuk memenangkan pemilu tersebut.

Nairn menjelaskan bahwa kekuatan aparatur negara memainkan peran penting dalam kampanye Prabowo. Pejabat lokal diancam akan dituntut jika tidak mendukung Prabowo, dan di seluruh negara, tentara dan polisi menginstruksikan masyarakat untuk memilih Prabowo.

Melalui apa yang disebut Nairn sebagai 'topeng' bantuan sosial, Jokowi menyebarkan beras dan minyak goreng bertanda Prabowo ke seluruh negeri.

Nairn mengungkapkan bahwa dalam sebuah pertemuan internal, pejabat militer dan intelijen membahas rencana penggunaan aparatur negara untuk melakukan kecurangan dalam pemilu. Dalam skema tersebut, polisi dan Babinsa akan berperan sebagai mata dan telinga.

Mereka juga akan melibatkan tentara dalam menerima dan mendistribusikan uang, memperbaiki lembaran tabulasi di tingkat lokal, serta melakukan kecurangan dengan memanipulasi entri data komputer di tingkat distrik dan kabupaten, termasuk kemungkinan meretas sistem internal Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Nairn menjelaskan bahwa pejabat kampanye sebelumnya telah membanggakan penggunaan taktik seperti itu di tingkat lokal, dan penerapannya di tingkat nasional oleh negara dapat sangat membantu dalam menyerahkan demokrasi Indonesia ke tangan pemerintahan tirani.

Selanjutnya, Nairn mengungkap sisi gelap Prabowo dalam hubungannya dengan Presiden Soeharto dan AS. Prabowo berasal dari keluarga perbankan kaya dan memiliki banyak aset seperti lahan perkebunan, pertambangan, dan properti industri. Ia juga merupakan menantu dari Soeharto.

Soeharto, yang didukung oleh AS, memerintah Indonesia selama 32 tahun setelah mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 1965 yang menggulingkan Soekarno, presiden sipil pendiri negara. Nairn mengklaim bahwa dengan bantuan dari CIA yang menyediakan daftar kematian sebanyak 5.000 nama, Soeharto membunuh antara 400 ribu hingga satu juta warga sipil Indonesia.

Pada tahun 1975, setelah bertemu dengan Presiden AS Gerald Ford dan Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger, Soeharto menyerang Timor Timur. Dalam insiden tersebut, tentara Indonesia membunuh sepertiga dari populasi Timor Timur.

Prabowo, sebagai menantu Soeharto, terlibat sebagai komandan senior dalam pembantaian di Timor Timur. Salah satu kasus yang diungkapkan oleh Nairn adalah pembantaian di Kraras pada tahun 1983 di Gunung Bibileo, di mana ratusan warga sipil tewas.

Nairn juga mengungkap bahwa Prabowo secara pribadi melakukan penyiksaan terhadap tahanan. Prabowo bahkan menggambarkan dirinya sebagai 'anak laki-laki Amerika yang berambut pirang'.

Prabowo menerima pelatihan dari AS di Fort Benning, Georgia, dan Fort Bragg, North Carolina. Nairn menjelaskan bahwa Prabowo secara rinci berbicara tentang kerja samanya dengan Pentagon, termasuk dengan Badan Intelijen Pertahanan, yang menurutnya, ia melaporkan setidaknya setiap minggu.

Namun, menurut Nairn, citra negatif tentang Prabowo dalam Pemilu 2024 ini telah dicoba dihilangkan melalui kampanyenya yang menarik perhatian.

Allan Nairn pernah melakukan investigasi terhadap operasi militer di Timor Leste. Pada tanggal 12 November 1991, ia bersama rekannya, Amy Goodman, bahkan menjadi korban pemukulan oleh anggota ABRI setelah menyaksikan Pembantaian Santa Cruz, sebuah pembunuhan massal terhadap demonstran Timor.


Artikel Terbaru
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Selasa, 5 Maret 2024 | 12:30:00 WIB