24 Sya'ban 1445 H | Selasa, 5 Maret 2024
×
Film Dirty Vote Gemparkan Indonesia dengan 6 Juta Penonton, Berikut Profil 3 Akademisinya
nasional | Senin, 12 Februari 2024 | 13:30:00 WIB
Editor : Alvin | Penulis : Alvin
Tiga akademisi hukum tata negara yang menjadi pembicara dalam Film Dirty Vote. (Foto: IG @bivitrisusanti).

Jakarta, (Supernews) - Film dokumenter eksplanatori berjudul Dirty Vote telah ditayangkan selama 24 jam dan telah ditonton jutaan kali. Di kanal YouTube resmi Dirty Vote, film ini telah ditonton sebanyak 3.726.150 kali dan memiliki lebih dari 38 ribu subscribers.

Sementara di kanal YouTube PSHK Indonesia, film ini telah ditonton 2.662.110 kali dan diikuti oleh lebih dari 45 ribu subscribers. Belum termasuk penayangan di beberapa kanal lain yang menampilkan film ini secara lengkap.

Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari menjadi pusat perhatian setelah muncul dalam film Dirty Vote sebagai penyaji data. Dalam film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono, ketiga ahli hukum tata negara tersebut membuka tabir tentang bagaimana kecurangan dilakukan untuk mempertahankan dinasti Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Lalu, siapakah sebenarnya Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari?
Dirty Vote dirilis pada Ahad, 11 Februari 2024 pukul 11.00 WIB di Kanal Youtube Dirty Vote. Film berdurasi 1 jam 57 menit ini mengungkap berbagai kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang mengarah pada salah satu paslon Pilpres 2024.

“Film ini diharapkan dapat mendidik publik tentang betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka,” kata Feri Amsari.
Berikut adalah profil dari Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.

    1.    Bivitri Susanti

Menurut jentera.ac.id, Bivitri Susanti adalah seorang akademisi dan pengamat hukum tata negara Indonesia. Bivitri, yang lahir pada 5 Oktober 1974, adalah pelopor dan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Ia juga pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Bivitri meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1999. Selama masa studinya, ia bersama seniornya mendirikan PSHK, sebuah lembaga penelitian dan advokasi untuk reformasi hukum yang dipicu oleh peristiwa Mei 1998.

Bivitri melanjutkan pendidikannya di Universitas Warwick, Inggris pada 2002. Setelah mendapatkan gelar Master of Laws, dia melanjutkan studi doktoral di University of Washington School of Law, Amerika Serikat.

Menurut bunghattaaward.org, Bivitri mulai mengajar hukum tata negara pada 2015. Saat itu, ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua I STH Indonesia Jentera dan peneliti di PSHK dalam bidang pembaruan hukum, antikorupsi dan hak-hak konstitusi. Dia juga sering bekerja sama dengan berbagai organisasi, mulai dari masyarakat sipil hingga institusi pemerintah.

Bivitri dikenal aktif dalam kegiatan pembaruan hukum. Ia telah merumuskan beberapa konsep dan langkah pembaruan, seperti Koalisi Konstitusi Baru (1999-2002), penulisan Cetak Biru Pembaruan Peradilan, Tenaga Ahli untuk Tim Pembaruan Kejaksaan (2005-2007), Tenaga Ahli untuk Dewan Perwakilan Daerah (2007—2009), dan advokasi berbagai undang-undang.

Selain itu, Bivitri juga pernah menjadi research fellow di Harvard Kennedy School of Government pada 2013-2014. Dua tahun kemudian, dia menjadi visiting fellow di Australian National University School of Regulation and Global Governance. Ia juga menjadi visiting professor di University of Tokyo, Jepang pada 2018.

Atas dedikasinya, Bivitri mendapatkan penghargaan sebagai Pemikir Muda Hukum Tata Negara pada 2018. Ia meraih penghargaan dalam Anugerah Konstitusi M. Yamin dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).

2. Zainal Arifin Mochtar

Menurut komwasjak.kemenkeu.go.id, Zainal Arifin Mochtar adalah seorang dosen, akademikus, dan pakar Hukum Tata Negara Indonesia. Saat ini, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan di Kementerian Keuangan. Zainal telah menjadi dosen Hukum Tata Negara di UGM sejak tahun 2014.

Lahir di Makassar pada tanggal 8 Desember 1978, Zainal menyelesaikan pendidikan sarjana Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2003. Ia melanjutkan pendidikan magister di Universitas Northwestern, Chicago, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master of Law pada tahun 2006. Zainal juga meraih gelar doktor Ilmu Hukum di UGM pada tahun 2012.

Zainal juga aktif dalam berbagai kegiatan antikorupsi. Ia pernah menjadi Anggota Tim Task Force Penyusunan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2007.

Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT), Fakultas Hukum UGM dari tahun 2008 hingga 2017. Zainal juga terlibat sebagai Anggota Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Selain itu, Zainal pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan dari tahun 2015 hingga 2017, dan Anggota Komisaris PT Pertamina EP dari tahun 2016 hingga 2019.

Pada 2022, ia ditunjuk sebagai Anggota Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kemudian, pada tahun 2023, Zainal diangkat sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan untuk periode 2023-2026.

3. Feri Amsari

Dilansir dari jurnal.kpk.go.id, Feri Amsari dikenal sebagai seorang aktivis hukum dan akademisi Indonesia. Ia saat ini menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Selain sebagai pengamat hukum tata negara, Feri juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Feri aktif menulis tentang korupsi, hukum, politik, dan kenegaraan. Tulisannya telah dipublikasikan di berbagai media cetak lokal dan nasional seperti Kompas, Media Indonesia, Tempo, Sindo, Padang Ekspres, Singgalang, Haluan, dan lain-lain. Ia juga aktif menulis untuk jurnal-jurnal terkemuka yang terakreditasi dan terindeks Scopus.

Jejak pendidikan Feri dimulai dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, di mana ia lulus dengan gelar sarjana pada tahun 2008.

Ia juga berhasil menyelesaikan pendidikan magister di universitas yang sama dengan predikat cum laude. Feri melanjutkan pendidikan magister dalam bidang perbandingan hukum Amerika dan Asia di William and Mary Law School, Virginia.


Index
Ada Nama Windy Idol, KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan Tersangka Pencucian Uang
Keras! Anggota DPR ini Teriak Desak Hak Angket Kecurangan Pemilu di Hadapan Anak Buah Prabowo
Prabowo Berjanji Dibawah Kepemimpinannya Kelak Akan Banyak Investasi Masuk ke Indonesia
Lima Prajurit TNI Pelaku Penyerangan Polres Jayawijaya Ditetapkan Sebagai Tersangka
Demo di Depan DPR Ribuan Massa Teriak 'Jokowi Mundur! Allahu Akbar!'
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Diduga Terlibat Korupsi Rumah Dinas, KPK Cegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri
DPR Setujui Badan Legislasi Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Polisi Periksa Rektor Universitas Pancasila Selama 3 Jam Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Stafnya

supernews
Lonjakan Harga Pangan, Banyak Rumah Tangga di Indonesia Jatuh ke Garis Kemiskinan
Korup dan Berwatak Dinasti, Jokowi Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Presiden
Pembangunan IKN Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun 2024, Meskipun Investor Asing Nol dan 30 Persen APBN Telah Terpakai
Mengenal Tumbuhan Kratom Bahan Herbal Yang Disebut Sebagai 'Narkotika Baru' dan Kontroversi di Indonesia
Index
Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto Dinilai Mengurangi Mutu Pendidikan
Pangdam XVII/Cenderawasih: Pembebasan Sandera di Papua Masih Berproses
Sekalipun Tanpa PDI-Perjuangan, 21 Maret Mendatang Fraksi NasDem DPR RI Akan Usulkan Hak Angket
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke MUI, Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024
Rapat Paripurna DPR RI Hanya Dihadiri 164 Anggota
Rapat Paripurna DPR RI Hanya Dihadiri 164 Anggota
Selasa, 5 Maret 2024 | 12:30:00 WIB
10 Anggota Gegana Dinyatakan Jadi Korban Ledakan di Mako Brimob Polda Jatim
Sidang Paripurna DPR, Dasco Bacakan Pidato Puan Soal Kenaikan Harga dan Gagalnya Food Estate
Pidato Puan Diwakili Dasco di Sidang Paripurna DPR RI, Singgung Etika Politik
Rapat Paripurna DPR RI, Dasco Pimpin Sidang, Puan Tak Hadir
Desakan Hak Angket Kian Menguat, Puan dan Cak Imin Tidak Hadir di Paripurna DPR Hari ini
pemerintahan
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Bahasa Indonesia Resmi Digunakan di  Sidang UNESCO, Nadiem Dorong Para Profesional Juga Menggunakannya
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Mendagri Minta Percepatan Transpormasi Identitas Kependudukan Digital Seluruh Warga Indonesia
Image Show
 
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Gunung Bromo
Kamis, 16 November 2023 | 23:42:18 WIB
Kabaharkam Bahas Netralitas Polri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
daerah
Lima Prajurit TNI Pelaku Penyerangan Polres Jayawijaya Ditetapkan Sebagai Tersangka
10 Anggota Gegana Dinyatakan Jadi Korban Ledakan di Mako Brimob Polda Jatim
Cegah Banjir Kembali Genangi Jakarta, Pemprov DKI Bentuk Satgas Sungai Ciliwung
Ledakan Hebat di Mako Brimob Polda Jatim Guncang Surabaya, Diduga Menyebabkan Korban
Politik
Demo di Depan DPR Ribuan Massa Teriak 'Jokowi Mundur! Allahu Akbar!'
Sekalipun Tanpa PDI-Perjuangan, 21 Maret Mendatang Fraksi NasDem DPR RI Akan Usulkan Hak Angket
Desakan Hak Angket Kian Menguat, Puan dan Cak Imin Tidak Hadir di Paripurna DPR Hari ini
Ambang Batas Parlemen 4% Dinilai Tak Adil untuk Partai Kecil

ekonomi
Prabowo Berjanji Dibawah Kepemimpinannya Kelak Akan Banyak Investasi Masuk ke Indonesia
Harga Eceran LPG 3Kg Dibandrol Rp 20 Ribu Hingga Rp 25 Ribu per Tabung,  Pertamina Jamin Stok Aman saat Ramadhan 2024
Program Mudik Gratis Bus Lebaran 2024 Resmi Dibuka: Daftar Kota Tujuan, Jadwal Pendaftaran, dan Syarat Terbaru
Badan Pangan Desak Para Kepala Daerah Terus Lakukan Gerakan Pangan Murah
Hukum
Ada Nama Windy Idol, KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan Tersangka Pencucian Uang
Diduga Terlibat Korupsi Rumah Dinas, KPK Cegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri
Polisi Periksa Rektor Universitas Pancasila Selama 3 Jam Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Stafnya
Polisi Tangkap Mafia Beras Yang Jual 2.000 Ton Beras Bulog Dengan Dokumen Palsu
Nasional
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto Dinilai Mengurangi Mutu Pendidikan
Pangdam XVII/Cenderawasih: Pembebasan Sandera di Papua Masih Berproses
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke MUI, Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024

internasional
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Paus Fransiskus Minta Perang Palestina Dihentikan, 'Tolong, Sudah Cukup'
Joe Biden: Militer AS Akan Mengirimkan Makanan dan Persediaan ke Gaza
Thailand Perketat Penggunaan Ganja Rekreasional hingga Akhir Tahun, Utamakan Untuk Medis
olahraga
Jelang Liga Champion Manchester City Vs FC Copenhagen: Dominasi City Tak Terkalahkan
Tapanuli Utara Berhasil Juarai Lomba Solu Bolon
Tapanuli Utara Berhasil Juarai Lomba Solu Bolon
Senin, 4 Maret 2024 | 05:18:00 WIB
Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai
Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai
Minggu, 3 Maret 2024 | 12:17:00 WIB
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4


News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Super News
Daerah
CARI BERITA
Film Dirty Vote Gemparkan Indonesia dengan 6 Juta Penonton, Berikut Profil 3 Akademisinya
nasional | Senin, 12 Februari 2024 | 13:30:00 WIB
Editor : Alvin | Penulis : Alvin
Tiga akademisi hukum tata negara yang menjadi pembicara dalam Film Dirty Vote. (Foto: IG @bivitrisusanti).
Pilihan Redaksi

Jakarta, (Supernews) - Film dokumenter eksplanatori berjudul Dirty Vote telah ditayangkan selama 24 jam dan telah ditonton jutaan kali. Di kanal YouTube resmi Dirty Vote, film ini telah ditonton sebanyak 3.726.150 kali dan memiliki lebih dari 38 ribu subscribers.

Sementara di kanal YouTube PSHK Indonesia, film ini telah ditonton 2.662.110 kali dan diikuti oleh lebih dari 45 ribu subscribers. Belum termasuk penayangan di beberapa kanal lain yang menampilkan film ini secara lengkap.

Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari menjadi pusat perhatian setelah muncul dalam film Dirty Vote sebagai penyaji data. Dalam film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono, ketiga ahli hukum tata negara tersebut membuka tabir tentang bagaimana kecurangan dilakukan untuk mempertahankan dinasti Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Lalu, siapakah sebenarnya Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari?
Dirty Vote dirilis pada Ahad, 11 Februari 2024 pukul 11.00 WIB di Kanal Youtube Dirty Vote. Film berdurasi 1 jam 57 menit ini mengungkap berbagai kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang mengarah pada salah satu paslon Pilpres 2024.

“Film ini diharapkan dapat mendidik publik tentang betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka,” kata Feri Amsari.
Berikut adalah profil dari Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.

    1.    Bivitri Susanti

Menurut jentera.ac.id, Bivitri Susanti adalah seorang akademisi dan pengamat hukum tata negara Indonesia. Bivitri, yang lahir pada 5 Oktober 1974, adalah pelopor dan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Ia juga pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Bivitri meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1999. Selama masa studinya, ia bersama seniornya mendirikan PSHK, sebuah lembaga penelitian dan advokasi untuk reformasi hukum yang dipicu oleh peristiwa Mei 1998.

Bivitri melanjutkan pendidikannya di Universitas Warwick, Inggris pada 2002. Setelah mendapatkan gelar Master of Laws, dia melanjutkan studi doktoral di University of Washington School of Law, Amerika Serikat.

Menurut bunghattaaward.org, Bivitri mulai mengajar hukum tata negara pada 2015. Saat itu, ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua I STH Indonesia Jentera dan peneliti di PSHK dalam bidang pembaruan hukum, antikorupsi dan hak-hak konstitusi. Dia juga sering bekerja sama dengan berbagai organisasi, mulai dari masyarakat sipil hingga institusi pemerintah.

Bivitri dikenal aktif dalam kegiatan pembaruan hukum. Ia telah merumuskan beberapa konsep dan langkah pembaruan, seperti Koalisi Konstitusi Baru (1999-2002), penulisan Cetak Biru Pembaruan Peradilan, Tenaga Ahli untuk Tim Pembaruan Kejaksaan (2005-2007), Tenaga Ahli untuk Dewan Perwakilan Daerah (2007—2009), dan advokasi berbagai undang-undang.

Selain itu, Bivitri juga pernah menjadi research fellow di Harvard Kennedy School of Government pada 2013-2014. Dua tahun kemudian, dia menjadi visiting fellow di Australian National University School of Regulation and Global Governance. Ia juga menjadi visiting professor di University of Tokyo, Jepang pada 2018.

Atas dedikasinya, Bivitri mendapatkan penghargaan sebagai Pemikir Muda Hukum Tata Negara pada 2018. Ia meraih penghargaan dalam Anugerah Konstitusi M. Yamin dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).

2. Zainal Arifin Mochtar

Menurut komwasjak.kemenkeu.go.id, Zainal Arifin Mochtar adalah seorang dosen, akademikus, dan pakar Hukum Tata Negara Indonesia. Saat ini, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan di Kementerian Keuangan. Zainal telah menjadi dosen Hukum Tata Negara di UGM sejak tahun 2014.

Lahir di Makassar pada tanggal 8 Desember 1978, Zainal menyelesaikan pendidikan sarjana Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2003. Ia melanjutkan pendidikan magister di Universitas Northwestern, Chicago, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master of Law pada tahun 2006. Zainal juga meraih gelar doktor Ilmu Hukum di UGM pada tahun 2012.

Zainal juga aktif dalam berbagai kegiatan antikorupsi. Ia pernah menjadi Anggota Tim Task Force Penyusunan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2007.

Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT), Fakultas Hukum UGM dari tahun 2008 hingga 2017. Zainal juga terlibat sebagai Anggota Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Selain itu, Zainal pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan dari tahun 2015 hingga 2017, dan Anggota Komisaris PT Pertamina EP dari tahun 2016 hingga 2019.

Pada 2022, ia ditunjuk sebagai Anggota Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kemudian, pada tahun 2023, Zainal diangkat sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan untuk periode 2023-2026.

3. Feri Amsari

Dilansir dari jurnal.kpk.go.id, Feri Amsari dikenal sebagai seorang aktivis hukum dan akademisi Indonesia. Ia saat ini menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Selain sebagai pengamat hukum tata negara, Feri juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Feri aktif menulis tentang korupsi, hukum, politik, dan kenegaraan. Tulisannya telah dipublikasikan di berbagai media cetak lokal dan nasional seperti Kompas, Media Indonesia, Tempo, Sindo, Padang Ekspres, Singgalang, Haluan, dan lain-lain. Ia juga aktif menulis untuk jurnal-jurnal terkemuka yang terakreditasi dan terindeks Scopus.

Jejak pendidikan Feri dimulai dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, di mana ia lulus dengan gelar sarjana pada tahun 2008.

Ia juga berhasil menyelesaikan pendidikan magister di universitas yang sama dengan predikat cum laude. Feri melanjutkan pendidikan magister dalam bidang perbandingan hukum Amerika dan Asia di William and Mary Law School, Virginia.


Artikel Terbaru
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Selasa, 5 Maret 2024 | 12:30:00 WIB