20 Sya'ban 1445 H | Jumat, 1 Maret 2024
×
Bawaslu Apresiasi Kritik dalam Film "Dirty Vote"
nasional | Selasa, 13 Februari 2024 | 06:00:00 WIB
Editor : Alvin | Penulis : Alvin
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat memberikan keterangan mengenai film Dirty Vote di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (12/2/2024). (Foto: ANTARA/Rio Feisal)

Jakarta, (Supernews) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty, mengucapkan terima kasih atas kritik yang disampaikan dalam film dokumenter "Dirty Vote".

Lolly menyatakan bahwa kritik tersebut sangat penting bagi Bawaslu untuk meningkatkan kualitas kerjanya.

"Terima kasih loh. Berarti kami dikritik. Nah, kritik itu bagi Bawaslu, hal yang memang harus kami dengar, ya, supaya meningkatkan kualitas kerja Bawaslu," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (12/2/2024).

Lolly mengungkapkan bahwa dia telah menonton film dokumenter tersebut, terutama pada menit ke-57 yang membahas tentang ketidakmampuan Bawaslu selama Pemilu 2024.

Menurutnya, kritik terhadap Bawaslu pada menit ke-57 membuatnya menyadari bahwa ada hal-hal yang belum cukup jelas diungkapkan kepada publik. Hal ini menjadi sebuah kritik konstruktif bagi Bawaslu.

"Menit ke-57 itu bikin saya gini 'oh iya ya berarti ada hal yang belum tersampaikan ke publik dengan baik, yang itu harusnya clear (jelas) di publik, tetapi ternyata enggak clear di publik'. Itu kan jadi autokritik buat Bawaslu," ungkapnya.

Sebagai respons terhadap film dokumenter tersebut, Bawaslu telah mengambil langkah-langkah taktis. Lolly menjelaskan bahwa dia langsung berkomunikasi dengan tim humas untuk memastikan informasi yang disampaikan lebih masif.

Namun demikian, Lolly juga mencoba menjelaskan bahwa Bawaslu telah menangani kasus-kasus yang disebutkan dalam film dokumenter "Dirty Vote", seperti penanganan pembagian susu pada hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) di Jakarta, sesuai dengan regulasi yang ada.

Lolly menyatakan bahwa secara kelembagaan, Bawaslu telah menangani perkara ini dan siap mempertanggungjawabkan langkah-langkah yang telah dilakukan. Namun, penilaian akhir tetap berada di tangan publik.

"Bawaslu sudah menangani perkara ini, sehingga kami tentu siap untuk mempertanggungjawabkan langkah yang sudah dilakukan Bawaslu. Akan tetapi, penilaian tentu milik publik, ya. Tidak ada Bawaslu kemudian membatasi pandangan publik, tidak ada, malah dipersilakan," katanya.

Diketahui, film dokumenter "Dirty Vote" disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dalam siaran tertulisnya, Dandhy menyampaikan bahwa film ini merupakan bentuk edukasi bagi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari 2024.

Dandhy menjelaskan bahwa film ini dibuat dalam waktu sekitar 2 minggu, melibatkan 20 lembaga, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Dalam waktu kurang lebih 5 jam setelah diunggah di YouTube, film ini telah dilihat oleh 355.831 orang dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Hingga Senin pukul 23.15 WIB, film tersebut telah disaksikan oleh sekitar 6,2 juta penonton.


Index
Demo di DPR RI, BEM AMIN: Turunkan Jokowi, Turunkan Harga
Ada Demo Tandingan di Depan DPR RI, Pecah Suara Massa dan Tolak Hak Angket
Ahmad Doli Sebut Putusan MK Terkait Penghapusan Parliamentary Threshold Sejalan Dengan Semangat Komisi II DPR
Kasus DBD Mulai Meningkat di Jakarta, Pemerintah Pastikan Seluruh Faskes Siap Melayani
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4
Polisi Tetapkan 13 Warga Sebagai Tersangka Penyerangan Personil Polres Jayapuara di Acara Ulang Tahun
Massa FRS-BEM AMIN Demo di Depan Gedung DPR, Lalu Lintas Gatot Subroto Macet
Mobil Listrik Citroen Direncanakan Mulai Perakitan di Indonesia Pada Juli Mendatang
Belasan Pembalap F1 Powetboat Lakukan Uji Coba Lintasan Mulia Raja Napitupulu Balige

supernews
Lonjakan Harga Pangan, Banyak Rumah Tangga di Indonesia Jatuh ke Garis Kemiskinan
Korup dan Berwatak Dinasti, Jokowi Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Presiden
Pembangunan IKN Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun 2024, Meskipun Investor Asing Nol dan 30 Persen APBN Telah Terpakai
Mengenal Tumbuhan Kratom Bahan Herbal Yang Disebut Sebagai 'Narkotika Baru' dan Kontroversi di Indonesia
Index
Ribuan Warga Geruduk Gedung DPR RI, Tuntut Makzulkan Jokowi dan Turunkan Harga Sembako
Ratusan Emak-emak Demo di KPU Lampung: Pemilu Penuh Kecurangan
Polisi Ungkap Modus Pemalsuan Data Pemilih PPLN di Kuala Lumpur
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, Begini Respons Mahfud
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, Begini Respons Mahfud
Jumat, 1 Maret 2024 | 13:00:00 WIB
Jokowi: Upacara HUT RI ke-79 Digelar di IKN Nusantara
Jokowi: Upacara HUT RI ke-79 Digelar di IKN Nusantara
Jumat, 1 Maret 2024 | 12:00:00 WIB
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, DPR Diminta Segera Bertindak
Ditanya Soal Rujuk dengan Prabowo, Titiek Soeharto: Kalau Kemauan Publik, Ya Balik ke Pribadi
Buruan Urus, Per Hari ini BPJS Kesehatan Jadi Syarat Untuk Mendapatkan SKCK
Sikap Pemerintah Terkait UU Pilkada Dipertanyakan, Firman Soebagyo : Jika Ingin Memajukan Pilkada Harus Segera
Kata Jokowi Pembangunan IKN Karena Indonesia Ingin Punya Istana Yang Bukan Peninggalan Kolonial
pemerintahan
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Mendagri Minta Percepatan Transpormasi Identitas Kependudukan Digital Seluruh Warga Indonesia
Bantah Terjadi Kenaikan Harga Beras, Jokowi Minta Wartawan Cek Sendiri Harga di Pasar
Tahun ini Pemerintah Akan Rekrut 2,3 juta CASN Baru, Formasi Guru Diberi Kuota Jumbo
Image Show
 
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Gunung Bromo
Kamis, 16 November 2023 | 23:42:18 WIB
Kabaharkam Bahas Netralitas Polri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
daerah
Kasus DBD Mulai Meningkat di Jakarta, Pemerintah Pastikan Seluruh Faskes Siap Melayani
Polisi Tetapkan 13 Warga Sebagai Tersangka Penyerangan Personil Polres Jayapuara di Acara Ulang Tahun
Polisi Amankan 31 Warga Pelaku Penyerangan Terhadap 1 Perwira dan 6 Personil Polri di Acara Ulang Tahun
45 Kepala Sekolah dan 1 Pengawas di Lingkungan Pemkab Sintang Dilantik
Politik
Jokowi: Saya Ingin Bangun Istana Baru, Bukan Pakai Warisan Kolonial
Belum Kembalikan KTA, PDIP Tak Bahas Status Jokowi dan Gibran
Data Terbaru Real Count Pileg 2024: PPP di Bawah Ambang Batas
TPDI dan Perekat Kirim Surat ke DPR: Dukung Hak Angket untuk Solusi Pemakzulan Jokowi

ekonomi
Mobil Listrik Citroen Direncanakan Mulai Perakitan di Indonesia Pada Juli Mendatang
Jadi Tujuan Investasi Baru, Pertumbuhan Ekonomi di Sumbar Semakin Membaik
Ingin Lebih Responsif dan Inovatif, Bank KB Bukopin Lakukan Transformasi Strategis
Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis Indonesia
Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis Indonesia
Rabu, 28 Februari 2024 | 11:03:01 WIB
Hukum
Kapolri : Sinergitas TNI-Polri Harga Mati yang Tidak Bisa Digoyahkan oleh Kelompok Manapun
Selama Menjadi Mentri Syahrul Yasin Limpo Didakwa Terima Rp44,5 Miliar Uang Hasil Korupsi
Keluarga Brigadir J Menggugat Ferdy Sambo Rp 7,5 Miliar
Keluarga Brigadir J Menggugat Ferdy Sambo Rp 7,5 Miliar

Rabu, 28 Februari 2024 | 10:39:02 WIB
KPK Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan Furnitur Rumah Dinas DPR
Nasional
Demo di DPR RI, BEM AMIN: Turunkan Jokowi, Turunkan Harga
Ada Demo Tandingan di Depan DPR RI, Pecah Suara Massa dan Tolak Hak Angket
Massa FRS-BEM AMIN Demo di Depan Gedung DPR, Lalu Lintas Gatot Subroto Macet
Ribuan Warga Geruduk Gedung DPR RI, Tuntut Makzulkan Jokowi dan Turunkan Harga Sembako

internasional
Thailand Perketat Penggunaan Ganja Rekreasional hingga Akhir Tahun, Utamakan Untuk Medis
Hakim Illinois Larang Donald Trump Ikut Pemilu Pendahuluan Partai Republik
Biden Berharap Gencatan Senjata Israel-Hamas Dimulai Pekan Depan!
AS Kecam Pemukiman Baru Israel di Tepi Barat sebagai Pelanggaran Hukum Internasional
olahraga
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4
Belasan Pembalap F1 Powetboat Lakukan Uji Coba Lintasan Mulia Raja Napitupulu Balige
Dani Alves Dihapus dari Daftar Legenda Barcelona
Dani Alves Dihapus dari Daftar Legenda Barcelona
Rabu, 28 Februari 2024 | 10:50:38 WIB
MotoGP 2024: Tiket Sudah Bisa Dipesan! Saksikan Aksi Seru di Sirkuit Mandalika


News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Super News
Daerah
CARI BERITA
Bawaslu Apresiasi Kritik dalam Film "Dirty Vote"
nasional | Selasa, 13 Februari 2024 | 06:00:00 WIB
Editor : Alvin | Penulis : Alvin
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat memberikan keterangan mengenai film Dirty Vote di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (12/2/2024). (Foto: ANTARA/Rio Feisal)
Pilihan Redaksi

Jakarta, (Supernews) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty, mengucapkan terima kasih atas kritik yang disampaikan dalam film dokumenter "Dirty Vote".

Lolly menyatakan bahwa kritik tersebut sangat penting bagi Bawaslu untuk meningkatkan kualitas kerjanya.

"Terima kasih loh. Berarti kami dikritik. Nah, kritik itu bagi Bawaslu, hal yang memang harus kami dengar, ya, supaya meningkatkan kualitas kerja Bawaslu," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (12/2/2024).

Lolly mengungkapkan bahwa dia telah menonton film dokumenter tersebut, terutama pada menit ke-57 yang membahas tentang ketidakmampuan Bawaslu selama Pemilu 2024.

Menurutnya, kritik terhadap Bawaslu pada menit ke-57 membuatnya menyadari bahwa ada hal-hal yang belum cukup jelas diungkapkan kepada publik. Hal ini menjadi sebuah kritik konstruktif bagi Bawaslu.

"Menit ke-57 itu bikin saya gini 'oh iya ya berarti ada hal yang belum tersampaikan ke publik dengan baik, yang itu harusnya clear (jelas) di publik, tetapi ternyata enggak clear di publik'. Itu kan jadi autokritik buat Bawaslu," ungkapnya.

Sebagai respons terhadap film dokumenter tersebut, Bawaslu telah mengambil langkah-langkah taktis. Lolly menjelaskan bahwa dia langsung berkomunikasi dengan tim humas untuk memastikan informasi yang disampaikan lebih masif.

Namun demikian, Lolly juga mencoba menjelaskan bahwa Bawaslu telah menangani kasus-kasus yang disebutkan dalam film dokumenter "Dirty Vote", seperti penanganan pembagian susu pada hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) di Jakarta, sesuai dengan regulasi yang ada.

Lolly menyatakan bahwa secara kelembagaan, Bawaslu telah menangani perkara ini dan siap mempertanggungjawabkan langkah-langkah yang telah dilakukan. Namun, penilaian akhir tetap berada di tangan publik.

"Bawaslu sudah menangani perkara ini, sehingga kami tentu siap untuk mempertanggungjawabkan langkah yang sudah dilakukan Bawaslu. Akan tetapi, penilaian tentu milik publik, ya. Tidak ada Bawaslu kemudian membatasi pandangan publik, tidak ada, malah dipersilakan," katanya.

Diketahui, film dokumenter "Dirty Vote" disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dalam siaran tertulisnya, Dandhy menyampaikan bahwa film ini merupakan bentuk edukasi bagi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari 2024.

Dandhy menjelaskan bahwa film ini dibuat dalam waktu sekitar 2 minggu, melibatkan 20 lembaga, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Dalam waktu kurang lebih 5 jam setelah diunggah di YouTube, film ini telah dilihat oleh 355.831 orang dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Hingga Senin pukul 23.15 WIB, film tersebut telah disaksikan oleh sekitar 6,2 juta penonton.


Artikel Terbaru
Jumat, 1 Maret 2024 | 13:00:00 WIB
Jumat, 1 Maret 2024 | 12:00:00 WIB