20 Sya'ban 1445 H | Jumat, 1 Maret 2024
×
Bawaslu Temukan 355 Pelanggaran Konten Internet Selama Kampanye Pemilu 2024
nasional | Selasa, 13 Februari 2024 | 07:00:00 WIB
Editor : Alvin | Penulis : Alvin
Bawaslu ungkap 355 pelanggaran Konten internet selama kampanye 2024. (Foto: Antara).

Jakarta, (Supernews) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty, mengungkapkan selama masa kampanye Pemilu 2024, yang berlangsung dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, telah terjadi 355 pelanggaran konten internet.

Menurut Lolly, pelanggaran konten tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori utama.

"Pertama, adalah soal ujaran kebencian. Kedua, adalah soal berita bohong. Dan soal politisasi suku, ras, agama," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2024).

Dari total pelanggaran, sebanyak 340 konten terkait dengan ujaran kebencian, 10 konten terkait politisasi SARA, dan 5 konten berita bohong.

Lebih lanjut, Lolly menyatakan bahwa mayoritas dari 355 pelanggaran konten internet tersebut, yakni sebanyak 342 konten, ditujukan kepada seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden, sedangkan sisanya, yaitu 13 konten, ditujukan kepada penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam hal platform yang digunakan untuk pelanggaran konten internet, Facebook menjadi yang paling banyak dengan 118 konten melanggar, diikuti oleh Instagram dengan 106 konten, Twitter dengan 101 konten, TikTok dengan 28 konten, dan YouTube dengan 2 konten.

Lolly menyebut bahwa temuan-temuan tersebut merupakan hasil kerja sama antara tim patroli pengawasan siber Bawaslu dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Selain itu, Lolly juga mengungkapkan bahwa Bawaslu telah bekerja sama dengan pelaku media sosial, seperti Meta, yang secara proaktif menyampaikan informasi dari Bawaslu untuk segera ditindaklanjuti. Hal ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan dalam mengawasi dunia digital yang sangat luas.

"Misalnya teman-teman pelaku media sosial, seperti Meta, itu secara proaktif mereka selalu menyampaikan 'kalau sudah ada kajian dari Bawaslu segera sampaikan. Biar kami bisa take down (menurunkan)'. Nah ini proses-proses yang bergerak saat ini," katanya.

Dalam upaya menjaga iklim media sosial yang sehat, Lolly berharap agar masyarakat tetap kritis dan terus mengawasi media sosial dengan baik selama masa tenang.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan peserta Pemilu 2024 yang terdiri dari 18 partai politik nasional.

Partai-partai tersebut antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Selain itu, terdapat juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain peserta pemilu legislatif, terdapat juga enam partai politik lokal yang ikut serta dalam pemilu anggota legislatif (pileg). 

Partai-partai tersebut adalah Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yaitu pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. dengan nomor urut 3.

Setelah masa kampanye yang berlangsung dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang dimulai pada tanggal 11 hingga 13 Februari. Pemungutan suara pileg dan Pilpres 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.


Index
Demo di DPR RI, BEM AMIN: Turunkan Jokowi, Turunkan Harga
Ada Demo Tandingan di Depan DPR RI, Pecah Suara Massa dan Tolak Hak Angket
Ahmad Doli Sebut Putusan MK Terkait Penghapusan Parliamentary Threshold Sejalan Dengan Semangat Komisi II DPR
Kasus DBD Mulai Meningkat di Jakarta, Pemerintah Pastikan Seluruh Faskes Siap Melayani
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4
Polisi Tetapkan 13 Warga Sebagai Tersangka Penyerangan Personil Polres Jayapuara di Acara Ulang Tahun
Massa FRS-BEM AMIN Demo di Depan Gedung DPR, Lalu Lintas Gatot Subroto Macet
Mobil Listrik Citroen Direncanakan Mulai Perakitan di Indonesia Pada Juli Mendatang
Belasan Pembalap F1 Powetboat Lakukan Uji Coba Lintasan Mulia Raja Napitupulu Balige

supernews
Lonjakan Harga Pangan, Banyak Rumah Tangga di Indonesia Jatuh ke Garis Kemiskinan
Korup dan Berwatak Dinasti, Jokowi Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Presiden
Pembangunan IKN Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun 2024, Meskipun Investor Asing Nol dan 30 Persen APBN Telah Terpakai
Mengenal Tumbuhan Kratom Bahan Herbal Yang Disebut Sebagai 'Narkotika Baru' dan Kontroversi di Indonesia
Index
Ribuan Warga Geruduk Gedung DPR RI, Tuntut Makzulkan Jokowi dan Turunkan Harga Sembako
Ratusan Emak-emak Demo di KPU Lampung: Pemilu Penuh Kecurangan
Polisi Ungkap Modus Pemalsuan Data Pemilih PPLN di Kuala Lumpur
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, Begini Respons Mahfud
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, Begini Respons Mahfud
Jumat, 1 Maret 2024 | 13:00:00 WIB
Jokowi: Upacara HUT RI ke-79 Digelar di IKN Nusantara
Jokowi: Upacara HUT RI ke-79 Digelar di IKN Nusantara
Jumat, 1 Maret 2024 | 12:00:00 WIB
MK Hapus Ambang Batas Parlemen, DPR Diminta Segera Bertindak
Ditanya Soal Rujuk dengan Prabowo, Titiek Soeharto: Kalau Kemauan Publik, Ya Balik ke Pribadi
Buruan Urus, Per Hari ini BPJS Kesehatan Jadi Syarat Untuk Mendapatkan SKCK
Sikap Pemerintah Terkait UU Pilkada Dipertanyakan, Firman Soebagyo : Jika Ingin Memajukan Pilkada Harus Segera
Kata Jokowi Pembangunan IKN Karena Indonesia Ingin Punya Istana Yang Bukan Peninggalan Kolonial
pemerintahan
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Mendagri Minta Percepatan Transpormasi Identitas Kependudukan Digital Seluruh Warga Indonesia
Bantah Terjadi Kenaikan Harga Beras, Jokowi Minta Wartawan Cek Sendiri Harga di Pasar
Tahun ini Pemerintah Akan Rekrut 2,3 juta CASN Baru, Formasi Guru Diberi Kuota Jumbo
Image Show
 
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Gunung Bromo
Kamis, 16 November 2023 | 23:42:18 WIB
Kabaharkam Bahas Netralitas Polri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
daerah
Kasus DBD Mulai Meningkat di Jakarta, Pemerintah Pastikan Seluruh Faskes Siap Melayani
Polisi Tetapkan 13 Warga Sebagai Tersangka Penyerangan Personil Polres Jayapuara di Acara Ulang Tahun
Polisi Amankan 31 Warga Pelaku Penyerangan Terhadap 1 Perwira dan 6 Personil Polri di Acara Ulang Tahun
45 Kepala Sekolah dan 1 Pengawas di Lingkungan Pemkab Sintang Dilantik
Politik
Jokowi: Saya Ingin Bangun Istana Baru, Bukan Pakai Warisan Kolonial
Belum Kembalikan KTA, PDIP Tak Bahas Status Jokowi dan Gibran
Data Terbaru Real Count Pileg 2024: PPP di Bawah Ambang Batas
TPDI dan Perekat Kirim Surat ke DPR: Dukung Hak Angket untuk Solusi Pemakzulan Jokowi

ekonomi
Mobil Listrik Citroen Direncanakan Mulai Perakitan di Indonesia Pada Juli Mendatang
Jadi Tujuan Investasi Baru, Pertumbuhan Ekonomi di Sumbar Semakin Membaik
Ingin Lebih Responsif dan Inovatif, Bank KB Bukopin Lakukan Transformasi Strategis
Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis Indonesia
Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis Indonesia
Rabu, 28 Februari 2024 | 11:03:01 WIB
Hukum
Kapolri : Sinergitas TNI-Polri Harga Mati yang Tidak Bisa Digoyahkan oleh Kelompok Manapun
Selama Menjadi Mentri Syahrul Yasin Limpo Didakwa Terima Rp44,5 Miliar Uang Hasil Korupsi
Keluarga Brigadir J Menggugat Ferdy Sambo Rp 7,5 Miliar
Keluarga Brigadir J Menggugat Ferdy Sambo Rp 7,5 Miliar

Rabu, 28 Februari 2024 | 10:39:02 WIB
KPK Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan Furnitur Rumah Dinas DPR
Nasional
Demo di DPR RI, BEM AMIN: Turunkan Jokowi, Turunkan Harga
Ada Demo Tandingan di Depan DPR RI, Pecah Suara Massa dan Tolak Hak Angket
Massa FRS-BEM AMIN Demo di Depan Gedung DPR, Lalu Lintas Gatot Subroto Macet
Ribuan Warga Geruduk Gedung DPR RI, Tuntut Makzulkan Jokowi dan Turunkan Harga Sembako

internasional
Thailand Perketat Penggunaan Ganja Rekreasional hingga Akhir Tahun, Utamakan Untuk Medis
Hakim Illinois Larang Donald Trump Ikut Pemilu Pendahuluan Partai Republik
Biden Berharap Gencatan Senjata Israel-Hamas Dimulai Pekan Depan!
AS Kecam Pemukiman Baru Israel di Tepi Barat sebagai Pelanggaran Hukum Internasional
olahraga
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4
Belasan Pembalap F1 Powetboat Lakukan Uji Coba Lintasan Mulia Raja Napitupulu Balige
Dani Alves Dihapus dari Daftar Legenda Barcelona
Dani Alves Dihapus dari Daftar Legenda Barcelona
Rabu, 28 Februari 2024 | 10:50:38 WIB
MotoGP 2024: Tiket Sudah Bisa Dipesan! Saksikan Aksi Seru di Sirkuit Mandalika


News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Super News
Daerah
CARI BERITA
Bawaslu Temukan 355 Pelanggaran Konten Internet Selama Kampanye Pemilu 2024
nasional | Selasa, 13 Februari 2024 | 07:00:00 WIB
Editor : Alvin | Penulis : Alvin
Bawaslu ungkap 355 pelanggaran Konten internet selama kampanye 2024. (Foto: Antara).
Pilihan Redaksi

Jakarta, (Supernews) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty, mengungkapkan selama masa kampanye Pemilu 2024, yang berlangsung dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, telah terjadi 355 pelanggaran konten internet.

Menurut Lolly, pelanggaran konten tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori utama.

"Pertama, adalah soal ujaran kebencian. Kedua, adalah soal berita bohong. Dan soal politisasi suku, ras, agama," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2024).

Dari total pelanggaran, sebanyak 340 konten terkait dengan ujaran kebencian, 10 konten terkait politisasi SARA, dan 5 konten berita bohong.

Lebih lanjut, Lolly menyatakan bahwa mayoritas dari 355 pelanggaran konten internet tersebut, yakni sebanyak 342 konten, ditujukan kepada seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden, sedangkan sisanya, yaitu 13 konten, ditujukan kepada penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam hal platform yang digunakan untuk pelanggaran konten internet, Facebook menjadi yang paling banyak dengan 118 konten melanggar, diikuti oleh Instagram dengan 106 konten, Twitter dengan 101 konten, TikTok dengan 28 konten, dan YouTube dengan 2 konten.

Lolly menyebut bahwa temuan-temuan tersebut merupakan hasil kerja sama antara tim patroli pengawasan siber Bawaslu dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Selain itu, Lolly juga mengungkapkan bahwa Bawaslu telah bekerja sama dengan pelaku media sosial, seperti Meta, yang secara proaktif menyampaikan informasi dari Bawaslu untuk segera ditindaklanjuti. Hal ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan dalam mengawasi dunia digital yang sangat luas.

"Misalnya teman-teman pelaku media sosial, seperti Meta, itu secara proaktif mereka selalu menyampaikan 'kalau sudah ada kajian dari Bawaslu segera sampaikan. Biar kami bisa take down (menurunkan)'. Nah ini proses-proses yang bergerak saat ini," katanya.

Dalam upaya menjaga iklim media sosial yang sehat, Lolly berharap agar masyarakat tetap kritis dan terus mengawasi media sosial dengan baik selama masa tenang.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan peserta Pemilu 2024 yang terdiri dari 18 partai politik nasional.

Partai-partai tersebut antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Selain itu, terdapat juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain peserta pemilu legislatif, terdapat juga enam partai politik lokal yang ikut serta dalam pemilu anggota legislatif (pileg). 

Partai-partai tersebut adalah Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yaitu pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. dengan nomor urut 3.

Setelah masa kampanye yang berlangsung dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang dimulai pada tanggal 11 hingga 13 Februari. Pemungutan suara pileg dan Pilpres 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.


Artikel Terbaru
Jumat, 1 Maret 2024 | 13:00:00 WIB
Jumat, 1 Maret 2024 | 12:00:00 WIB