24 Sya'ban 1445 H | Selasa, 5 Maret 2024
×
H-1 Pencoblosan, Luhut Pernah Tawarkan Alat Sedot Data KPU untuk Manipulasi Data Pemilu
nasional | Selasa, 13 Februari 2024 | 18:00:07 WIB
Editor : Alvin | Penulis : Alvin
Luhut pernah menawarkan alat sedot KPU yang bisa memanipulasi data pemilu. (Foto: istimewa).

Jakarta, (Supernews) - Indonesia telah memasuki H-1 pencoblosan Pemilu 2024. Berbagai peristiwa mengejutkan mewarnai detik-detik hari pencoblosan, mulai dari keraguan netralitas aparat, hingga skema kecurangan pemilu yang diungkap film Dirty Vote.

Jauh sebelum Dirty Vote viral, isu kecurangan yang berkaitan pemilu pernah mengemuka pada 2015 silam. Saat itu, beredar kabar soal adanya alat penyedotan data KPU yang disebut ditawarkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan–saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Isu ini pertama kali muncul dari bocornya pesan pribadi Anggota Tim Transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Akbar Faizal kepada Deputi II Kantor Staf Kepresidenan saat itu, Yanuar Nugroho.

Sejumlah pesan disampaikan dalam surat tersebut seperti rekrutmen lulusan Harvard hingga soal peran relawan.

Dalam pesan tersebut, Akbar menyebut bahwa Kepala Staf Presiden, Luhut Pandjaitan, pernah menawarkan teknologi yang dapat menyedot data dari KPU dengan cara yang tidak biasa. Alat ini bisa menyedot data-data dari KPU dengan cukup memarkirkan mobil di dekat kantor lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

"Proposal beliau tentang sistem IT beliau yang cukup memarkir mobil di depan KPU dan seluruh data-data bisa tersedot. Kami di Jl. Subang 3A --itu markas utama pemenangan Jokowi Mas-- terkagum-kagum membayangkan kehebatan teknologi Pak LBP sekaligus mengernyitkan dahi tentang proses kerja penyedotan data tadi. Saya yang pernah menjadi wartawan senyum-senyum saja sebab sedikit paham soal IT. Senyumanku semakin melebar saat membaca jumlah dan yang dibutuhkan untuk pengadaan teknologi sedot-menyedot tadi," tulis Akbar dalam pesan itu.

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan pun tak mau ambil pusing terkait tulisan Akbar itu. "Kalau dia nyindir sah-sah saja, hak dia," ungkap Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 6 April 2015. 

Menanggapi klaim ini, Luhut tidak membantah maupun mengiyakan. “Dia nyindir sah-sah saja, hak dia," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Setelah kabar itu mencuat ke publik, Ketua Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jerry Sumampouw, langas mendesak KPU untuk menyelidiki klaim Akbar Faizal, terkait keberadaan alat sedot data yang diduga dipasang di halaman gedung KPU.

Jerry menegaskan bahwa jika klaim ini terbukti benar, hal tersebut akan menjadi pelanggaran serius dan dapat mengancam integritas proses pemilu.

"Kita ingin supaya KPU melakukan sesuatu untuk mengetahui apakah hal ini terjadi atau tidak. Apakah memang ada mesin yang sudah disiapkan, yang memang sudah di pasang di halaman KPU dan bisa menyedot data KPU," Ketua Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jerry Sumampouw, di Gedung KPU, Jakarta, Senin (13/4/2015).

Jika benar adanya alat yang dapat menyedot data KPU, hal tersebut akan dianggap sebagai tindakan melanggar hukum. Jerry menyerukan kepada KPU untuk menginvestigasi masalah tersebut dengan serius.

“Ini bisa saja ada permainan dalam menentukan suara seperti apa. Apakah ada penyimpangan rekapitulasi suara atau tidak, maka itu penting diungkap," tutur dia.

Jerry juga menyoroti bahwa keberadaan alat penyedot data ini mungkin muncul sebagai akibat dari kekecewaan terhadap KPU, yang dianggap sering melakukan pelanggaran. Dia menekankan bahwa investigasi yang serius perlu dilakukan untuk mengungkap kebenarannya.

“Teknologi seperti ini bisa menjadi alat kontrol karena ada pihak yang tidak percaya. Oleh karena itu kami yakin ada yang penting dari hal ini yang  perlu diungkap‎," tegas Jerry.

Pengamat politik, Ray Rangkuti, menambahkan bahwa isu penyedotan data KPU tidak boleh dianggap enteng, terutama mengingat pentingnya data KPU dalam proses rekapitulasi suara dan pelaksanaan pilkada serentak.

Ray menekankan upaya untuk mengakses dan memanipulasi data KPU harus ditangani dengan serius.

“Data KPU ini data yang banyak diincar. Sedot data tidak bisa dianggap main-main. Tidak ada alasan KPU untuk menganggap upaya ini main-main," kata Ray.


Index
Ada Nama Windy Idol, KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan Tersangka Pencucian Uang
Prabowo Berjanji Dibawah Kepemimpinannya Kelak Akan Banyak Investasi Masuk ke Indonesia
Lima Prajurit TNI Pelaku Penyerangan Polres Jayawijaya Ditetapkan Sebagai Tersangka
Demo di Depan DPR Ribuan Massa Teriak 'Jokowi Mundur! Allahu Akbar!'
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Diduga Terlibat Korupsi Rumah Dinas, KPK Cegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri
DPR Setujui Badan Legislasi Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Polisi Periksa Rektor Universitas Pancasila Selama 3 Jam Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Stafnya
Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto Dinilai Mengurangi Mutu Pendidikan

supernews
Lonjakan Harga Pangan, Banyak Rumah Tangga di Indonesia Jatuh ke Garis Kemiskinan
Korup dan Berwatak Dinasti, Jokowi Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Presiden
Pembangunan IKN Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun 2024, Meskipun Investor Asing Nol dan 30 Persen APBN Telah Terpakai
Mengenal Tumbuhan Kratom Bahan Herbal Yang Disebut Sebagai 'Narkotika Baru' dan Kontroversi di Indonesia
Index
Pangdam XVII/Cenderawasih: Pembebasan Sandera di Papua Masih Berproses
Sekalipun Tanpa PDI-Perjuangan, 21 Maret Mendatang Fraksi NasDem DPR RI Akan Usulkan Hak Angket
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke MUI, Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024
Rapat Paripurna DPR RI Hanya Dihadiri 164 Anggota
Rapat Paripurna DPR RI Hanya Dihadiri 164 Anggota
Selasa, 5 Maret 2024 | 12:30:00 WIB
10 Anggota Gegana Dinyatakan Jadi Korban Ledakan di Mako Brimob Polda Jatim
Sidang Paripurna DPR, Dasco Bacakan Pidato Puan Soal Kenaikan Harga dan Gagalnya Food Estate
Pidato Puan Diwakili Dasco di Sidang Paripurna DPR RI, Singgung Etika Politik
Rapat Paripurna DPR RI, Dasco Pimpin Sidang, Puan Tak Hadir
Desakan Hak Angket Kian Menguat, Puan dan Cak Imin Tidak Hadir di Paripurna DPR Hari ini
DPR Desak KPK Periksa Bahlil Yang Jadikan Satgas Penataan Lahan Sebagai Mesin Pencetak Uang
pemerintahan
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Jokowi Bahas Tiga Hal Penting ini Bersama PM Kamboja
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Bahasa Indonesia Resmi Digunakan di  Sidang UNESCO, Nadiem Dorong Para Profesional Juga Menggunakannya
Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN: Transformasi Digital Menuju Kota World-Class ICT
Mendagri Minta Percepatan Transpormasi Identitas Kependudukan Digital Seluruh Warga Indonesia
Image Show
 
Pesawat Latih TNI AU Jatuh di Gunung Bromo
Kamis, 16 November 2023 | 23:42:18 WIB
Kabaharkam Bahas Netralitas Polri
Kamis, 16 November 2023 | 00:40:53 WIB
daerah
Lima Prajurit TNI Pelaku Penyerangan Polres Jayawijaya Ditetapkan Sebagai Tersangka
10 Anggota Gegana Dinyatakan Jadi Korban Ledakan di Mako Brimob Polda Jatim
Cegah Banjir Kembali Genangi Jakarta, Pemprov DKI Bentuk Satgas Sungai Ciliwung
Ledakan Hebat di Mako Brimob Polda Jatim Guncang Surabaya, Diduga Menyebabkan Korban
Politik
Demo di Depan DPR Ribuan Massa Teriak 'Jokowi Mundur! Allahu Akbar!'
Sekalipun Tanpa PDI-Perjuangan, 21 Maret Mendatang Fraksi NasDem DPR RI Akan Usulkan Hak Angket
Desakan Hak Angket Kian Menguat, Puan dan Cak Imin Tidak Hadir di Paripurna DPR Hari ini
Ambang Batas Parlemen 4% Dinilai Tak Adil untuk Partai Kecil

ekonomi
Prabowo Berjanji Dibawah Kepemimpinannya Kelak Akan Banyak Investasi Masuk ke Indonesia
Harga Eceran LPG 3Kg Dibandrol Rp 20 Ribu Hingga Rp 25 Ribu per Tabung,  Pertamina Jamin Stok Aman saat Ramadhan 2024
Program Mudik Gratis Bus Lebaran 2024 Resmi Dibuka: Daftar Kota Tujuan, Jadwal Pendaftaran, dan Syarat Terbaru
Badan Pangan Desak Para Kepala Daerah Terus Lakukan Gerakan Pangan Murah
Hukum
Ada Nama Windy Idol, KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan Tersangka Pencucian Uang
Diduga Terlibat Korupsi Rumah Dinas, KPK Cegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri
Polisi Periksa Rektor Universitas Pancasila Selama 3 Jam Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Stafnya
Polisi Tangkap Mafia Beras Yang Jual 2.000 Ton Beras Bulog Dengan Dokumen Palsu
Nasional
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto Dinilai Mengurangi Mutu Pendidikan
Pangdam XVII/Cenderawasih: Pembebasan Sandera di Papua Masih Berproses
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke MUI, Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2024

internasional
Pemerintah Uni Eropa Denda Apple Rp31,4 Triliun, Spotify Dituding Jadi Biang Keroknya
Paus Fransiskus Minta Perang Palestina Dihentikan, 'Tolong, Sudah Cukup'
Joe Biden: Militer AS Akan Mengirimkan Makanan dan Persediaan ke Gaza
Thailand Perketat Penggunaan Ganja Rekreasional hingga Akhir Tahun, Utamakan Untuk Medis
olahraga
Jelang Liga Champion Manchester City Vs FC Copenhagen: Dominasi City Tak Terkalahkan
Tapanuli Utara Berhasil Juarai Lomba Solu Bolon
Tapanuli Utara Berhasil Juarai Lomba Solu Bolon
Senin, 4 Maret 2024 | 05:18:00 WIB
Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai
Balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 dimulai
Minggu, 3 Maret 2024 | 12:17:00 WIB
Al Nassr vs Al Hazm: Ronaldo Jadi Penonton, Pertandingan Berakhir 4-4


News Popular
Politik
Ekonomi
Hukum
Nasional
Super News
Daerah
CARI BERITA
H-1 Pencoblosan, Luhut Pernah Tawarkan Alat Sedot Data KPU untuk Manipulasi Data Pemilu
nasional | Selasa, 13 Februari 2024 | 18:00:07 WIB
Editor : Alvin | Penulis : Alvin
Luhut pernah menawarkan alat sedot KPU yang bisa memanipulasi data pemilu. (Foto: istimewa).
Pilihan Redaksi

Jakarta, (Supernews) - Indonesia telah memasuki H-1 pencoblosan Pemilu 2024. Berbagai peristiwa mengejutkan mewarnai detik-detik hari pencoblosan, mulai dari keraguan netralitas aparat, hingga skema kecurangan pemilu yang diungkap film Dirty Vote.

Jauh sebelum Dirty Vote viral, isu kecurangan yang berkaitan pemilu pernah mengemuka pada 2015 silam. Saat itu, beredar kabar soal adanya alat penyedotan data KPU yang disebut ditawarkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan–saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Isu ini pertama kali muncul dari bocornya pesan pribadi Anggota Tim Transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Akbar Faizal kepada Deputi II Kantor Staf Kepresidenan saat itu, Yanuar Nugroho.

Sejumlah pesan disampaikan dalam surat tersebut seperti rekrutmen lulusan Harvard hingga soal peran relawan.

Dalam pesan tersebut, Akbar menyebut bahwa Kepala Staf Presiden, Luhut Pandjaitan, pernah menawarkan teknologi yang dapat menyedot data dari KPU dengan cara yang tidak biasa. Alat ini bisa menyedot data-data dari KPU dengan cukup memarkirkan mobil di dekat kantor lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

"Proposal beliau tentang sistem IT beliau yang cukup memarkir mobil di depan KPU dan seluruh data-data bisa tersedot. Kami di Jl. Subang 3A --itu markas utama pemenangan Jokowi Mas-- terkagum-kagum membayangkan kehebatan teknologi Pak LBP sekaligus mengernyitkan dahi tentang proses kerja penyedotan data tadi. Saya yang pernah menjadi wartawan senyum-senyum saja sebab sedikit paham soal IT. Senyumanku semakin melebar saat membaca jumlah dan yang dibutuhkan untuk pengadaan teknologi sedot-menyedot tadi," tulis Akbar dalam pesan itu.

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan pun tak mau ambil pusing terkait tulisan Akbar itu. "Kalau dia nyindir sah-sah saja, hak dia," ungkap Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 6 April 2015. 

Menanggapi klaim ini, Luhut tidak membantah maupun mengiyakan. “Dia nyindir sah-sah saja, hak dia," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Setelah kabar itu mencuat ke publik, Ketua Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jerry Sumampouw, langas mendesak KPU untuk menyelidiki klaim Akbar Faizal, terkait keberadaan alat sedot data yang diduga dipasang di halaman gedung KPU.

Jerry menegaskan bahwa jika klaim ini terbukti benar, hal tersebut akan menjadi pelanggaran serius dan dapat mengancam integritas proses pemilu.

"Kita ingin supaya KPU melakukan sesuatu untuk mengetahui apakah hal ini terjadi atau tidak. Apakah memang ada mesin yang sudah disiapkan, yang memang sudah di pasang di halaman KPU dan bisa menyedot data KPU," Ketua Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jerry Sumampouw, di Gedung KPU, Jakarta, Senin (13/4/2015).

Jika benar adanya alat yang dapat menyedot data KPU, hal tersebut akan dianggap sebagai tindakan melanggar hukum. Jerry menyerukan kepada KPU untuk menginvestigasi masalah tersebut dengan serius.

“Ini bisa saja ada permainan dalam menentukan suara seperti apa. Apakah ada penyimpangan rekapitulasi suara atau tidak, maka itu penting diungkap," tutur dia.

Jerry juga menyoroti bahwa keberadaan alat penyedot data ini mungkin muncul sebagai akibat dari kekecewaan terhadap KPU, yang dianggap sering melakukan pelanggaran. Dia menekankan bahwa investigasi yang serius perlu dilakukan untuk mengungkap kebenarannya.

“Teknologi seperti ini bisa menjadi alat kontrol karena ada pihak yang tidak percaya. Oleh karena itu kami yakin ada yang penting dari hal ini yang  perlu diungkap‎," tegas Jerry.

Pengamat politik, Ray Rangkuti, menambahkan bahwa isu penyedotan data KPU tidak boleh dianggap enteng, terutama mengingat pentingnya data KPU dalam proses rekapitulasi suara dan pelaksanaan pilkada serentak.

Ray menekankan upaya untuk mengakses dan memanipulasi data KPU harus ditangani dengan serius.

“Data KPU ini data yang banyak diincar. Sedot data tidak bisa dianggap main-main. Tidak ada alasan KPU untuk menganggap upaya ini main-main," kata Ray.


Artikel Terbaru
Selasa, 5 Maret 2024 | 15:20:00 WIB
Selasa, 5 Maret 2024 | 12:30:00 WIB